erek2 65

Monster tentakel dari awal

Banjir Turis, Pemerintah Buka Opsi TKI ke Sektor Pariwisata Jepang******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan amandemen Chapter on MNP pada Basic Agreement IJEPA. Dalam usulannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atawa TKIberpeluang bekerja pada sektor pariwisata Jepang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Yogi Kobayashi pada The 17th Asia Pacific Regional Meeting of the ILO di Singapura, Rabu (7/12).

Pertemuan itu, kata Anwar, akan menghasilkan kepastian terkait dibukanya peluang penempatan PMI di bawah skema IJEPA atau Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement.

Diharapkan, Pemerintah Jepang akan mendorong perluasan sektor penempatan TKI seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia, serta kerja sama dalam pengembangan pelatihan bahasa Jepang dan pelatihan care worker bagi PMI.

Menurut Anwar, penempatan PMI di bawah skema IJEPA yang merupakan mekanisme Government to Government (G-to-G) telah mencapai batch ke-15. Lewat program ini, PMI diberikan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan sebelum berangkat.

"Dan, pelatihan bahasa Jepang di AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership selama 6 bulan di Jepang," terang dia.

Karenanya, ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi bermanfaat untuk membangun jejaring kemitraan pasar kerja di Jepang.

"Saya harap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

BP2MI Sebut Pemerintah Kecolongan Lepas TKI ke Inggris******

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengakui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 'kecolongan' melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," ujarnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Benny mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta -Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

Padahal, kata Benny, kebutuhan biaya penempatan biasanya tidak pernah semahal itu. Misalnya, biaya penempatan ke negara lain rata-rata Rp19 juta saja.

"Ke Inggris itu belum ada cost structurekarena perdana, makanya ke Inggris ini unik, pelepasannya dilakukan, tapi cost structure-nya belum ada," imbuhnya.

Karenanya, ia mengatakan saat ini telah mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha agen penyalur TKI tersebut kepada kemenaker dan juga melaporkan ke pihak kepolisian.

Sebab, dia menilai pemungutan tanpa aturan ini merupakan tindakan kejahatan.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya.

Selain itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

"Kita ingin ditambah 18 berarti nanti jadi 21 negara. Jadi, ini yang masih dalam pembahasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Demi Tol Trans Sumatera, Jokowi Guyur Modal Hutama Karya Rp23 T******

Presiden Jokowi menggelontorkan tambahan modal Rp23,85 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) pada tahun ini.

Tambahan modal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Hutama Karya.

Dalam peraturan pemerintah yang diteken Jokowi pada Kamis (8/12) kemarin tersebut, tambahan modal digelontorkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam pertimbangan peraturan tersebut, Jokowi mengatakan pemberian modal Rp23,85 triliun itu dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Hutama Karya.

Tambahan modal itu ia harapkan bisa membantu Hutama Karya menjalankan penugasan dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya mengatakan selain tambahan modal negara pada 2022 ini,  Hutama Karya juga akan mendapatkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera pada 2023.

"Tahun depan kita akan mendapatkan PMN untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera," ujarnya dilansir Antara, Selasa (6/12).

Ia berharap dengan gelontoran modal itu, pembangunan tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni menuju Jambi dapat terealisasi pada 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya. 

Rasul Carmen

IHSG Ambruk ke 6.818 Usai Bom Bunuh Diri Guncang Polsek Astana Anyar******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.818 pada Rabu (7/12). Indeks saham melemah 73.818 poin atau minus 1,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15.831 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26.400 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 147 saham menguat, 398 terkoreksi, dan 164 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia tampak mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang minus 0,72 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong merosot 2,77 persen, dan disusul indeks Kospi di Korea Selatan loyo sebesar 0,60 persen.

Serupa, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 loyo 1,79 persen dan indeks NYSE Composite melemah 1,85 persen. Termasuk indeks NASDAQ Composite ikut merosot tipis 1,93 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,61 persen dan indeks CAC 40 di Prancis berkurang 0,14 persen. Hanya indeks DAX di Jerman yang menguat 0,72 persen.

[Gambas:Video CNN]