slot gacor daftar

Halo, Mayor Jenderal

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Kekayaan Bayu Krisnamurthi, Bos Baru Bulog Pengganti Buwas Rp19 M******

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023. 

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Usai ditunjuk mengemban amanah baru, Bayu Krisnamurthi mengatakan kepercayaan negara harus dijaga dengan baik, terlebih posisi BULOG dalam menjaga kedaulatan pangan.

Mengutip situs Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, Bayu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2023. Saat itu ia masih menjabat sebagai salah satu komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Bayu memiliki total harta sebesar Rp19,77 miliar. Dari harta itu mayoritas berbentuk aset berupa tanah dan bangunan.

Bayu memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp5,47 miliar. Sejumlah aset itu pun tersebar di Kota Bogor dan Depok.

Lebih rinci, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 647 meter persegi/192 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp2,2 miliar.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi/152 meter persegi di Bogor warisan senilai Rp1,26 miliar. Kemudian, tanah seluas 1.000 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp312 juta.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 508 meter persegi/192 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp631,4 juta.

Selanjutnya, bangunan seluas 27,35 meter persegi di Depok hasil sendiri senilai Rp479,38 juta. Lalu, bangunan seluas 27,5 meter persegi di Depok hasil sendiri senilai Rp586,9 juta.

Selain tanah dan bangunan, Bayu juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp980,35 juta.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp41 juta serta kas dan setara kas senilai Rp13,27 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Menhub BKS Bertemu Menteri Jepang, Dorong MRT Fase 2A Sesuai Target******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan State Minister of Land, Infrastructure, Transport, and TourismJapan Kokuba Konosuke untuk membahas kelanjutan sejumlah kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam pertemuannya di London, Inggris pada Senin (27/11), Budi mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

"Membangun transportasi massal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan. Dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor, diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara," kata Budi dalam keterangan resmi.

"Kami berharap dukungan pemerintah Jepang untuk mendorong partisipasi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti tender CP205. Kami menargetkan penandatanganan kontrak tersebut sudah selesai dilakukan pada Desember 2023," lanjut Budi.

Pembangunan MRT Fase 2 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Fase 2 ini terdiri dari dua tahap yaitu fase 2A dan 2B.

Fase 2A menghubungkan Bundaran HI-Kota sepanjang 5,8 kilometer (km), yang melewati tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sementara Fase 2B menghubungkan Kota-Ancol Barat (Depo) yang masih dalam studi kelayakan.

PT MRT Jakarta menargetkan pekerjaan fase 2A yang memiliki beberapa CP ini dapat diselesaikan pada 2028-2029.

Selain membahas proyek MRT, Budi juga membahas kelanjutan proyek pengembangan Pelabuhan Patimban yang saat ini masih dalam proses pengerjaan paket lima dan enam, yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

Ia mengatakan pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan Pelabuhan Patimban. Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218 ribu CBU dan terminal peti kemas berkapasitas 250 ribu TEUs telah rampung.

Saat ini, kapasitasnya sudah mendekati optimal. Kini tengah berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2, yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600 ribu CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Berubah menjadi seorang putri

Alasan Basuki Jamin Tol MBZ Aman Meski Beton Dikorupsi Jadi Baja******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin kontruksi Tol Jakarta-Cikampel (Japek) II alias Tol MBZ aman meskipun rangka betonnya dikorupsi dan diganti jadi baja.

Jaminan keamanan ia berikan karena penggunaan rangka baja secara kekuatan tak jauh beda dengan rangka beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga katanya, sudah diuji sertifikasi.

Rangka itu juga sudah dipakai di sejumlah proyek.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu udah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," sambung dia.

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Bosch Akan PHK 1.500 Karyawan Hingga 2025******

Pemasok otomotif Bosch(ROBG.UL) akan melakukan PHKterhadap 1.500 karyawan di dua pabrik Jermanpada 2025. 

Pengurangan tenaga kerja pertama kali dilaporkan oleh surat kabar industri mingguan Automobilwoche.  Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email Minggu (10/12), seperti dikutip dari Reuters.

Bosch mengatakan sedang membahas masalah itu dengan dewan pekerja.

"Kita menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan pada awal tahun ini. Bahkan jika kita ingin mempertahankan tingkat lapangan kerja kita sebaik mungkin dengan produk-produk baru dan berbagai langkah pelatihan, kita harus menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. situasi ketertiban di beberapa daerah," kata Bosch.

[Gambas:Video CNN]