situs lama terpercaya

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

AP Aviasi Benahi SOP Bandara Kualanamu Buntut Wanita Tewas di Lift******

PT Angkasa Pura Aviasi (AP Aviasi) membenahi standar operasional prosedur (SOP) Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara buntut wanita tewas terjatuh di lift.

Direktur Utama AP Aviasi Achmad Rifai mengatakan pihaknya melakukan penyempurnaan SOP untuk meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan. Selain itu, Achmad juga menyinggung soal pembinaan sumber daya manusia (SDM) internal.

"Kami telah melakukan penyempurnaan prosedur operasi di Bandara Kualanamu. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa semua fasilitas publik berfungsi dengan baik. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara merupakan prioritas kami," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Ia mengatakan AP Aviasi selaku pengelola Bandara Kualanamu mengapresiasi saran dari Ombudsman. Achmad juga menegaskan bahwa semua pihak terkait telah sepakat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik.

Menurutnya, penyelesaian dengan pihak keluarga korban telah disepakati pada Kamis (11/5). Achmad menegaskan ini adalah bentuk komitmen AP Aviasi kepada pengguna jasa bandara dengan terus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan yang sesuai regulasi.

Sebelumnya, korban bernama Aisah dilaporkan hilang kontak dengan kerabatnya pada Senin (24/4). Namun, jasad korban baru ditemukan pada Kamis (27/4) lalu setelah tercium bau busuk.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

SEOCon 2023 Bakal Bagikan Insight Tren Industri Digital Marketing******

SEOCon Jakarta, akan kembali digelar pada 24-25 Mei 2023 di The Kasablanka Hall. Tema pada tahun ini 'Performance-Oriented Marketing', yaitu strategi pemasaran yang berorientasi pada hasil akhir, seperti jumlah download, click, engagement, dan sebagainya.

Performance marketing menjadi tren yang berkembang pesat di dunia. Terutama karena bisnis bisa mengukur hasil marketing secara nyata dan transparan, sehingga mengurangi risiko kerugian atau kurangnya efisiensi.

Acara konferensi SEO terbesar di Indonesia ini disponsori Dewaweb, bekerja sama dengan Toffee Events dan Goodworks, SEOCon Jakarta 2023 akan kembali hadir secara offline, setelah beberapa tahun terakhir diadakan secara virtual.

Tidak hanya itu, tersedia pula kelas digital marketing yang difasilitasi oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Di hari pertama, topik yang dibahas adalah performa strategi marketing dan upaya memaksimalkan pemasaran bisnis.

Sementara di hari kedua, audiens bisa memilih beberapa kelas yang memiliki tema khusus, seperti performa, strategis, dan analisis.

Para praktisi industri dan pembicara ahli akan membagikan insight mereka terkait tren digital marketing yang patut dicermati di Indonesia maupun di seluruh dunia. Misalnya, Gianluca Fiorelli dari ILoveSEO akan memberikan petunjuk praktis tentang cara mengeksekusi strategi SEO internasional.

Sementara itu, Irvan Sanjaya dari tim SEO Blibli akan membahas tentang integrasi SEO ke kanal pemasaran lain untuk memaksimalkan keuntungan bisnis, dan Ricky Haryadi dari Microsoft akan memaparkan terkait teknologi terbaru Bing dan Edge yang telah meluncurkan mesin pencarian dengan tenaga AI.

Topik-topik yang dipilih untuk pembahasan SEOCon Jakarta 2023 sangat relevan dengan tren yang bergulir di seluruh dunia.

Menurut Forbes, beberapa tren terbaru dari revolusi digital marketing adalah penggunaan virtual dan augmented reality (VR & AR), Artificial Intelligence (AI), influencer, dan melonjaknya popularitas video berdurasi pendek.

Oleh karena itu, SEOCon tahun ini pun memperluas pembahasannya untuk tidak berfokus hanya di bidang Search Engine Optimization (SEO), melainkan memperluas target partisipan untuk menjangkau para Digital Marketing Enthusiast, Marketer, pemilik dan pelaku bisnis, praktisi media, influencer dan siapapun yang ingin meningkatkan performa bisnis mereka.

"Lanskap digital marketing senantiasa berubah seiring dengan pergeseran gaya hidup konsumen, sehingga penting bagi semua pemain bisnis untuk mengikuti tren terbaru agar bisa menciptakan strategi terbaik. Tren penggunaan AI, misalnya, kini menjadi hal yang cukup kontroversial," kata CEO ToffeeDev dan Toffee Events Ryan Kristo Muljono dikutip Selasa (17/5).

"Di satu sisi, sebagian bisnis bisa tergantikan karena kehadiran teknologi baru ini. Namun di sisi lain, banyak pihak yang akan terbaru karena AI dapat mempermudah automasi proses bisnis dengan pengolahan dan pembuatan data secara cepat," kata Ryan.

Tiket untuk SEOCon Jakarta dijual mulai dari Rp497.000 dan tersedia di website Seocon.id. Sejak digelar pertama kali pada tahun 2019, acara ini mengumpulkan total lebih dari 10 ribu partisipan tiap tahunnya.

Pada 2022, SEOCon juga berhasil mempersembahkan SEOCon Forum Bali 2022 dengan seratus partisipan dan pembicara dari dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain.

Yi Feng Luo Lanxue

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Pedang dan Sihir

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

<句子>

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

<句子>