kila77

Pertempuran pencuri

Anak Buah Luhut Bantah China******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto membantah isu sikut-sikutan antara Jepangdengan Chinadalam proses impor KRL bekas.

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah katanya, tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/6) kemarin.

Namun pekan lalu, keinginan impor KRL bekas Jepang itu ditolak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. 

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di KCIC, Kamis (22/6).

Menurutnya, impor KRL bekas itu  tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Untuk memenuhi kebutuhan armada, Luhut mengatakan pemerintah akan mengimpor KRL baru.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru," tuturnya.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas.

Ia mengatakan China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut. 

Peri dokter ajaib

214 Sektor Terkoreksi, IHSG Anjlok ke 6.652 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.652 pada Kamis (22/6). Indeks saham melemah 50 poin atau 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,93 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,01 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 298 saham menguat, 214 saham terkoreksi, dan 235 saham lainnya stagnan. Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi turun 2,07 persen. Sedangkan satu sektor menguat yaitu keuangan plus 0,18 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,89 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,66 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 1,18 persen.

Bursa Amerika bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,52 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,05 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,21 persen.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

Erick Thohir Resmikan Proyek Milik Aguan di PIK 2******

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri dan ikut meresmikan proyek destinasi wisata Aloha PIK 2 yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusumo aliasAguan. 

Mengutip Antara, Rabu (9/8), Erick mengapresiasi pembukaan destinasi wisata Aloha PIK 2 yang bernuansa Pantai Hawai tersebut.

"Bagaimana industri kreatif/pariwisata ini bisa menjadi sebuah kekuatan sendiri. Jadi saya apresiasi ketika saya bagai mana terus mendorong ekosistem pariwisata," tuturnya.

Erick juga menyebutkan hadirnya Aloha PIK 2 menjadi sebuah dorongan untuk bisa berkolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan industri kreatif dan pariwisata.

"Dan ini menjadi sebuah dorongan bahwa kalau bisa berkolaborasi antara swasta atau pemerintah bisa bersatu meningkatkan industri pariwisata," kata dia.

Agung Sedayu Grup selaku pengelola kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) menghadirkan tempat wisata baru yaitu Aloha pantai yang berkonsep destinasi kuliner bernuansa Hawai.

Destinasi tematik tersebut dibuka di Pantai Pasir Putih, di Kawasan PIK 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Destinasi itu memiliki luas lahan sepanjang 4 kilometer (km).

Founder dan CEO of Arkana Agung Sedayu Group Steven Kusumo mengatakan Aloha PIK2 ini berkonsep destinasi kuliner bernuansa tropis yang melengkapi deretan fasilitas, seperti Land's End, Beach Club, Holiday Inn Resort, Ginza Beach Walk, dan Community Park.

"Sejak kemarin Selasa, (8/8) kita sudah resmi membuka destinasi wisata Aloha. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar kota apalagi hingga ke luar negeri. Warga Jakarta dan sekitarnya kini dapat mencari angin segar dan mengistirahatkan diri dari aktivitas padat untuk berkumpul dengan teman maupun keluarga di Aloha PIK ini," ucapnya.

Menurut dia, pantai indah kapuk merupakan kawasan mandiri yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas, mulai dari destinasi wisata, kuliner, ritel, komersial, perkantoran, residensial, dan pusat bisnis hadir di kawasan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Namun, dengan seiring munculnya inovasi-inovasi baru, maka pihaknya pun kini kembali membuka destinasi wisata Aloha PIK 2 yang menjadi salah satu tempat unik berkonsep kuliner sambil menikmati keindahan laut dan pasir putih.

Selain itu, dengan nuansa tropis para pengunjung Aloha bisa langsung dirasakan dari setiap bangunan, dekorasi area, dan berbagai fasilitas yang disediakan.

Kemudian, lanjutnya, ketika memasuki lobi utama, terdapat sebuah foyer berukuran luas dengan berbagai tempat duduk untuk bersantai sambil menikmati makanan. Di sekelilingnya juga terdapat kolam-kolam kecil yang mirip seperti oasis berhiaskan dekorasi lampu warna-warni dan juga tanaman hijau yang asri.

"Berbagai tenant di Aloha PIK juga hadir dengan arsitektur tropikal dengan elemen kayu, jerami, rotan, bambu, dan juga open space balcony," katanya.

sistem Qixia

TKI Bakal Bebas Registrasi IMEI HP******

Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI) akan dibebaskan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (hp) dari luar negeri.

Benny menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui hal tersebut dalam rapat yang digelar hari ini, Kamis (3/8).

"Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI hp," ujar Benny usai menghadiri rapat tersebut di Kompleks Istana Negara.

"Tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, hpnya bisa digunakan di Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membahas soal barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari PMI.

Pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia.

Dalam hal ini, ada tiga kategori barang. Pertama,barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia.

Kedua,yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga,barang pindahan saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua.

"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus (soal pengiriman barang), ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," terangnya.

Karenanya, Benny mendorong aturan tersebut disetujui, serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 tiap tahun dalam tiga kali pengiriman barang.

"Saya yakinkan kepada presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas itu jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

IHSG Diproyeksi Lanjutkan Penguatan Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (12/7) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham telah menembus ke atas level 6.767 dan saat ini menguji area resisten 6.803-6.815.

Ia menyebut kenaikan di atas level itu membuka jalan IHSG menuju level 6.884.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.700 dan resistance6.912 hari ini.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat hari ini. Menurutnya, perjalanan kenaikan masih dapat terjadi mengingat IHSG terlihat cukup kuat menjaga support level terdekatnya.

Sedangkan, resistance level terdekat sedang berusaha ditembus dalam beberapa waktu mendatang. Namun, jika terjadi koreksi minor maka momentum masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Mengingat minat investor yang terlihat dari datacapital inflowsecara ytd (year to date) masih cukup tinggi, sehingga potensi kenaikan dalam pola gerak IHSG secara jangka panjang masih cukup besar," imbuh William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.636 dan resistance6.798 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, HMSP, BMRI, ICBP, JSMR, ITMG, ASII, dan AKRA.

IHSG ditutup menguat 65,88 poin atau 0,98 persen ke level 6.796 pada perdagangan Selasa (11/7) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,68 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,48 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.