bonus new member png

Biografi pejabat wanita Dayun

gacor 33

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Cinta setelah Masehi

horebet

Gunung Ile Lewotolok di Lembata kembali erupsi******

Kupang (ANTARA) - Pos Pengamatan Gunung Api di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan Gunung Ile Lewotolok di kabupaten tersebut kembali erupsi pada Jumat.

"Baru saja terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak gunung," kata Petugas Pengamatan Pos Pemantau Gunung Api Stanis Ara Kian di Lembata, Jumat.

Baca juga: PVMBG: 821 kali erupsi terjadi di puncak Gunung Ile Lewotolok

Secara visual, ujar Stanis, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 8,6 mm dan durasi sekitar 2 menit 54 detik.

Saat ini status Gunung Ile Lewotolok berada pada Level II (Waspada).

Baca juga: PVMBG: Waspada bahaya lahar Gunung Ile Lewotok NTT saat musim hujan

"Masyarakat di sekitar gunung maupun pengunjung, pendaki, wisatawan diminta agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius dua kilometer dari pusat aktivitas gunung," katanya.

Masyarakat di tiga desa yang berada tepat di kaki gunung, yakni Desa Lamawolo, Lamatokan, dan Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran/longsoran lava dan awan panas.

Baca juga: PVMBG ingatkan ancaman bahaya erupsi gunung api Ile Lewotolok Lembata

Selain itu, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Ile Lewotolok juga diimbau agar selalu mewaspadai potensi ancaman lahar yang dapat terjadi terutama pada saat musim hujan seperti saat ini.
 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menipu dan merampas sistem amplop merah

barongbet

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

jackpot 88 slot

Menko Polhukam pastikan suasana kondusif pasca******

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memastikan situasi dan kondisi di tanah air pasca-Pemilu 2024 tetap kondusif sehingga perlu terus dipertahankan.

"Sangat baik dan kondusif sehingga situasi yang seperti ini tentunya kita berhasil jaga dan pertahankan," ujar Hadi Tjahjanto usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat malam.

Hadi mengakui suasana pascapemilu menjadi salah satu topik pembicaraan antara dirinya dengan Sultan HB X saat bertemu di Keraton Kilen selama hampir dua jam.

Saat ini, menurut dia, adalah masa menunggu seluruh tahapan Pemilu 2024 rampung hingga pengumuman dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Selama proses itu, Hadi berharap seluruh komponen bangsa turut mengawal agar situasi dan kondisi di Indonesia tetap kondusif.

"Saya kira kondisi seperti ini harus dipertahankan karena ini bagian dari tanggung jawab komponen bangsa supaya pembangunan yang dijalani dapat terlaksana dengan baik," kata dia.

Sesuai tugasnya sebagai Menko Polhukam, Hadi berjanji bakal terus memastikan keamanan negara tetap stabil sehingga tercipta ketenangan di tengah masyarakat.

"Supaya rakyat juga tenang dan itu bagian dari tugas yang harus saya jaga," ujar dia.

Kunjungan Hadi ke Yogyakarta ini adalah yang pertama sejak dirinya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam pada 21 Februari 2024.

Posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selepas dilantik sebagai Menko Polhukam, Hadi sebelumnya juga sudah menemui menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2).
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Novel Tuan Raja Dewa

erek erek 48 2d

Dispar Bali catat pungutan wisman seminggu hasilkan Rp9,1 miliar******

Denpasar (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mencatat pungutan bagi wisatawan mancanegara (wisman) dalam seminggu terhitung sejak 14 Februari lalu kini sudah menghasilkan Rp9.120.000.000.

“Pergerakannya sekarang sudah Rp9,1 miliar terakhir ya itu sekitar 60.800 wisman,” kata Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Rabu.

Tjok Pemayun mengatakan, seluruh pendapatan dari pungutan wisman menjadi kas daerah dan diatur berdasarkan mekanisme APBD oleh Bappeda Bali, namun dipastikan alur akhirnya untuk menangani sampah dan kebudayaan Bali.

Pemprov Bali mengaku sejak awal tak berandai-andai terkait pemasukan yang bisa didapat dari kebijakan ini, dalam sepekan pertama yang mereka syukuri adalah penerimaan dari wisatawan.

“Kita masih terus menjalankan, tidak mengatakan sesuai ekspektasi atau tidak, kita terus seoptimal, yang penting tidak ada antrian, pengunjung merasa aman dan nyaman tiba di Bali, itu saja sih,” ujar Tjok Pemayun.

Menurut dia, alih-alih memikirkan besaran dan pendapatan ke depan dari pungutan wisman, Dispar Bali lebih fokus pada perbaikan-perbaikan teknis program ini agar terus dievaluasi oleh pemerintah daerah dan stake holder kepariwisataan terkait.

Sejauh ini masukan yang ditampung adalah soal lokasi pengecekan yang masih dalam pertimbangan, mereka terus mengevaluasi namun secara bersamaan akan menggelar evaluasi tiga bulan sekali karena diakui belum optimal.

Tjok juga menyampaikan pendapatan seminggu ini didapat dari metode pembayaran wisatawan langsung di aplikasi Love Bali dan loket Bandara I Gusti Ngurah Rai, mereka juga belum menetapkan titik akhir pembayaran karena perlu dilakukan pendaftaran.

“Baru bandara saja karena tanggal 24 baru mulai kapal pesiar turun. End point masih belum dilakukan karena memang dia harus mendaftar dulu sesuai petunjuk teknis supaya bisa pantau,“ ujarnya.

Pemprov Bali berharap ke depan keamanan dan kenyamanan ini tetap terjaga, tanpa antrian panjang dan seluruh wisatawan mancanegara membayar secara daring melalui Love Bali sebelum tiba.

Untuk diketahui, pungutan wisman sebesar Rp150 ribu ini telah memiliki payung hukum yang kuat dan lengkap yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Musuh di kamar kerja musim semi

situs judi slot online resmi dan terpercaya

Moeldoko usul RI jadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan kepada organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) agar Indonesia menjadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat melakukan pertemuan bilateral dengan Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, di Kolombo, Sri Lanka, Jumat.

"Indonesia bersedia menggagas pengembangan pusat riset, dengan dukungan dari FAO dan lembaga terkait lainnya, ini akan menjadi ajang tukar pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik,” kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menyampaikan tiga gagasan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Asia Pasifik, yakni mendorong regenerasi petani melalui pusat pelatihan, membangun smart farming, serta memperkuat riset dan inovasi tropical farming.

Moeldoko mengatakan pembentukan pusat laboratorium pelatihan regenerasi petani merupakan bagian dari transformasi sistem agri food.

Saat ini, kata dia, semua negara mengalami masalah yang sama, yakni petani semakin menua dan generasi muda yang berminat di pertanian kian sedikit.

Untuk itu diperlukan program percepatan regenerasi petani melalui sebuah laboratorium pelatihan.

“Ini akan menjadi tempat berbagi ilmu dan praktik baik dari berbagai negara Asia pasifik dan kemudian direplikasi melalui jaringan FAO,” katanya.

Moeldoko memastikan Indonesia siap menjadi pusat laboratorium percepatan pembentukan petani muda. Alasannya, Indonesia punya keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah telah bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani yang meliputi pelatihan berjenjang dari hulu hingga hilir dengan melibatkan dunia usaha, kementerian/lembaga, Bank Sentral Indonesia, asosiasi petani, dan organisasi kepemudaan.

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, dibutuhkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dengan penggunaan teknologi.

Moeldoko pun mengusulkan penguatan smartfarmingsebagai jenis pertanian baru. Salah satu negara yang bisa menjadi mitra strategis, menurut dia, adalah Korea Selatan.

"Korea Selatan terkenal sebagai negara yang dapat menjadi contoh pengembangan smartfarmingdan kita siap bekerja sama dalam melatih petani muda,” tuturnya.

Selain regenerasi petani dan pengembangan smartfarming, Moeldoko mengungkapkan penguatan investasi riset dan inovasi di bidang tropicalfarmingjuga harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Asia Pasifik.

Selama ini, ujar dia, riset dan pengembangan pangan lokal belum berjalan dengan baik, terutama soal perbenihan / pembibitan dan pemanfaatan plasma nutfah, goodagriculture, serta peningkatan nilai tambah.

“Padahal pengembangan pangan dapat menjawab isu ketahanan pangan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, mengapresiasi dan akan mendukung upaya Indonesia dalam meregenerasi petani.

Ia juga menyetujui usulan pemerintah Indonesia dan akan berbagi pengalaman untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah regenerasi petani.

“FAO juga sudah membuat studi tentang saran kebijakan yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan minat petani muda,” ujarnya.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024