website slot terbaik

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia China(KCIC) mengklaim Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berhasil melaju dengan kecepatan 300 km per jam. 

Klaim didasarkan pada hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan CIT atau kereta inspeksi yang dilakukan akhir pekan ini. 

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan uji coba diikuti oleh Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo beserta jajaran terkait lainnya.

"Pengujian hari ini berjalan sangat lancar meskipun cuaca sedang hujan deras di sepanjang jalur KCJB. Pada pengetesan hari ini, Kereta Inspeksi KCJB mampu menembus kecepatan hingga 300 km per jam dengan sangat stabil. Secara bertahap puncak kecepatan tersebut akan terus kami tambah," ujar Emir dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Jumat (16/6).

Ia mengatakan keberhasilan pengujian mencapai 300 km per jam dengan aman dan lancar ini merupakan suatu progres yang baik dalam tahapan persiapan pengoperasian KCJB.

Pengujian katanya, akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertahap sehingga bisa dicapai puncak kecepatan operasionalnya di 350 km per jam.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

TransJakarta Segera Buka Rute ke Bandara Soetta Untuk Umum******

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) berencana memperluas layanan hingga ke Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) dalam waktu dekat. Artinya, nanti masyarakat umum punya pilihan transportasi baru untuk menuju bandara.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR TransJakarta Wibowo mengatakan bahwa pembukaan layanan tersebut masih didiskusikan secara intens bersama PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soetta.

"Jadi pembukaan layanan TransJakarta ke bandara Soekarno-Hatta didiskusikan bersama APII," kata Wibowo dikutip dari detik.com, Kamis (15/6).

"Uji coba 15 unit. Tahap awal akan dioperasionalkan dari Terminal Kalideres ke Bandara," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, kepada wartawan, Rabu (14/6).

Saat ini, rencana uji coba masih menunggu izin dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, untuk uji coba tersebut akan berbayar, hanya saja Syafrun belum bisa memastikan berapa tarif yang diperlukan.

Untuk tarif masih terus dalam perhitungan dan dipastikan akan berbeda dengan saat ini sebesar Rp3.500 per perjalanan.

"Jika layanan Rp3.500 itu tentu skema subsidi. Tapi dari sisi jaringan dan lain sebagainya, ini juga jadi faktor penentu dan kemudian pada saat kajian sudah lengkap ini akan diumumkan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan dan kegilaan jahat

Perusahaan Pesan******

Perusahaan jasa pesan-antar makanan Amerika Serikat, Grubhub, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 400 karyawan atau setara 15 persen dari total pekerjanya.

Manajemen Grubhub beralasan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran tingginya biaya operasional perusahaan, serta turunnya permintaan pesanan.

"Kami perlu membuat beberapa keputusan sulit untuk mempertahankan daya saing kami, memberikan layanan terbaik untuk pengunjung dan mitra kami lainnya, dan menjadi sukses untuk jangka panjang," kata CEO Grubhub Howard Migdal dalam memo internal untuk karyawan, dikutip CNN, Selasa (13/6).

Menurutnya, bisnis pengiriman makanan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ketika banyak restoran dibatasi untuk melayani makan di tempat karena pandemi covid-19.

Namun, Migdal menjelaskan biaya operasional juga naik.

"Bisnis kami telah berkembang sejak pra-pandemi 2019 tetapi biaya operasi dan staf kami juga meningkat lebih tinggi," ujarnya.

Grubhub bersaing dengan Uber Eats dan Doordash untuk bisnis pengiriman makanan ini. Beberapa operator memilih untuk mengelola pengiriman sendiri atau mengandalkan layanan lokal, daripada beralih ke pemain utama.

Pengumuman PHK ini menjadikan Grubhub sebagai perusahaan terbaru yang memangkas karyawan. Spotify, Tyson, Walmart, McDonald's telah lebih dulu mengambil opsi PHK pada tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun mengaku akan tetap menagih utang Rp800 miliar ke negara meski presiden berganti. Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru. Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya. Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan ada tiga perusahaan di bawah naungan grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"(Utang CMNP) sekitar Rp 775 miliar," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Menurut Yustinus, utang CMNP kepada pemerintah itu melalui tiga perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Hak tagih negara itu terhadap debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah.

Terpisah, Jusuf membantah tudingan Kemenkeu. Dia mengaku siap mengganti 100 kali lipat jika tudingan itu benar.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi (asbun). Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Mengenal KEK Mandalika yang Wariskan Utang Rp4,6 T******

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tengah menjadi sorotan akibat utangyang menumpuk. Setidaknya, sampai saat ini kawasan tersebut memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun.

InJourney sebagai holding BUMN Pariwisata yang mengelola KEK Mandalika mencatat utang terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

"Itu waktu kita mengambil alih Mandalika posisinya adalah mereka posisinya memiliki short term liabilityRp1,2 triliun dan long term liabilityRp3,4 triliun," ujar Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Event yang dimaksud adalah World Superbike (WSBK) yang menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar. Hal ini dikarenakan event tersebut tidak menarik bagi investor sehingga sponsor yang masuk seret.

Kemudian, ada event MotoGP yang menyebabkan kerugian hingga Rp50 miliar. Hal ini dikarenakan pemasukan iklan lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Jika melihat ke belakang, Sirkuit Mandalika dibangun pemerintah dengan tujuan menjadikannya salah satu kawasan pariwisata andalan dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kawasan Mandalika sendiri ditetapkan sebagai KEK pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. KEK yang memiliki luas area sebesar 1.035,67 hektare ini juga merupakan proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia.

Sedangkan, peresmian KEK Mandalika sendiri dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017. Saat itu proyek tersebut memiliki investasi total Rp2,2 triliun. Proyek KEK Mandalika dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua di Bali.

ITDC saat ini menjadi bagian dari holding Pariwisata, InJourney.

Sementara, Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada 2019. Pembuatan Sirkuit Mandalika melibatkan arsitek asal Amerika Serikat, Populous. Perusahaan itu sudah berpengalaman membuat beberapa arena olahraga lain seperti Stadion Wembley di London.

Sirkuit Mandalika berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini membentang di tanah seluas 1.035,67 hektare.

Sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 40 garasi di area paddock bertipe permanen. Tribun penonton disebut dapat menampung hingga 110 ribu orang. Namun selama pandemi covid-19, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) hanya menyediakan 65.534 lembar tiket per hari balapan.

Setelah pembangunan rampung, Sirkuit Mandalika diresmikan pada 12 November 2021 oleh Jokowi yang kemudian digunakan untuk WSBK. Pada Februari 2022, Sirkuit Mandalika menjadi bagian Tes Pramusim MotoGP 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan uang negara sebesar Rp2,49 triliun dikucurkan untuk membiayai pembangunan Sirkuit Mandalika ini.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada jejak di langit

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.