sigmatoto

serbubet 679Jutaan kata 518577Orang-orang telah membaca serialisasi

《sigmatoto》

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi  viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu  2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

BMKG Bandung catat 1.155 gempa bumi terjadi di Jabar sepanjang 2023******

Untuk magnitudo gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 6.6 dan magnitudo terkecil yang tercatat adalah 1.0

Kota Bandung (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandung mencatat sebanyak 1.155 kali gempa bumi terjadi di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2023, dengan berbagai kekuatan (magnitudo) dan kedalaman.

“Untuk magnitudo gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 6.6 dan magnitudo terkecil yang tercatat adalah 1.0,” kata Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung BMKG Teguh Rahayu di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Baca juga: 500 petugas diturunkan untuk bantu penanganan dampak gempa di Sumedang

Ia menjelaskan, gempa yang terjadi di Jabar didominasi oleh gempa bumi dangkal yang terjadi pada kedalaman kurang dari 60 kilometer yang mencapai 1.026 kali kejadian.

Kemudian dengan gempa bumi dengan kedalaman kurang dari 60 hingga kurang dari 300 kilometer sebanyak sebanyak 126 kali kejadian.

“Dan tiga kali kejadian gempa bumi dalam lebih dari 300 kilometer,” katanya.

Dari total 1.155 kejadian gempa bumi, tercatat 107 kejadian gempa bumi dirasakan, dan 1.048 gempa bumi tidak dirasakan.

Baca juga: PVMBG sebut satu gunung api di NTT berstatus siaga dan tiga waspada

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan dari peta distribusi episenter gempa bumi periode tahun 2023, terlihat 540 kejadian gempa terjadi di laut dan sebagian besar tersebar di selatan Pulau Jawa.

“Sedangkan 525 gempa bumi terjadi di darat dengan kedalaman dangkal sebagai aktivitas sesar lokal dan 90 gempa bumi lainnya terjadi juga di darat namun diakibatkan adanya aktivitas dalam lempeng tektonik Indo-Australia,” kata dia.

Selain itu, dirinya mengimbau warga, khusunya di Jabar agar tetap siaga dan melakukan upaya antisipasi yang diperlukan seperti membangun bangunan tahan gempa, menata jalur evakuasi, serta membekali diri dan mengedukasi ke orang-orang di sekitar bagaimana cara menyelamatkan diri terhadap kejadian gempa bumi.

“BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Teguh.

Baca juga: Perjalanan 13 kereta api dihentikan saat gempa melanda Sumedang

 

 

 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: KPU harus libatkan multipihak amankan data pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menyandarkan kepada KPU secara institusi, saya rasa KPU tidak memiliki banyak resources gitu ya terkait dengan bagaimana mengamankan data,” kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa. Berkaca dari kebocoran dan penjualan data pemilih Indonesia di situs gelap baru-baru ini, Arfianto menerangkan langkah taktis yang harus dilakukan KPU ialah meminta maaf secara langsung kepada publik serta menjelaskan kekurangan dari jaringan sistem informasi maupun penyimpanan data yang mereka bangun. Pasalnya, salah satu indikator dari integritas penyelenggaraan pemilu ialah perlindungan data, mulai dari data pemilih, data logistik, hingga data calon. “Jika KPU tidak bisa melindungi data itu menjadi persoalan baru gitu. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” tegasnya. Ia pun menambahkan permintaan maaf tersebut haruslah diikuti dengan keterbukaan dan ajakan kolaborasi untuk memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. “Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kelemahan-kelemahan, baik dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia sehingga sudah seharusnya juga dibantu oleh banyak pihak. Setidaknya KPU juga cukup terbantu gitu,” ujarnya. Arfianto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi dan komunikasi yang telah dibuat oleh KPU sehingga KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas

Baca juga: Pilar 08 laporkan Roy Suryo terkait dugaan ujaran kebencian

Baca juga: Putri Bung Hatta harap Mahfud jalankan UUD 1945 bila jadi Wapres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sangat gacor、situs judi slot yang gampang menang、cod4d

Terkait：trik slot zeus、situs slot asli、eden307、slot paling mudah menang、slot terbaru dan terpercaya、jam gacor fafafa hari ini、tokyoslot88、mahjong ways 2 bet 200 demo、ini gaming slot login、mpo888

---

---

bab terbaru：slot judi slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07