bonanzaslot88

Pedang Teratai Hijau

shio88 login

Pengamat ingatkan publik lebih kritis pada narasi setelah Pilpres 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina mengingatkan publik untuk dapat lebih kritis terhadap narasi yang muncul usai Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Caroline untuk merespons program simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang, Banten, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis (29/2). "Publik perlu lebih kritis dalam merespons berbagai narasi yang muncul usai pilpres agar tidak terjadi kesalahpahaman atau juga klaim sepihak atas program-program yang bukan bagian dari realisasi janji kampanye," kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat. Sementara itu, Caroline menjelaskan simulasi program makan siang gratis tersebut tidak terkesan politis karena merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. "Akan tetapi, karena mirip dengan program yang diusung salah satu pasangan calon Pilpres, maka seolah-olah ini uji coba dari janji kampanye pasangan calon tersebut," ujarnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengadakan simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera (Aksara) di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2).

Baca juga: Pemkab Tangerang libatkan UMKM dalam program Makan Gratis

Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba

Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis "Agenda hari ini kami melihat simulasi penerapan makan dengan biaya sebesar Rp15.000 per porsi. Saya melihat di tiap-tiap kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer menyiapkan makanan untuk anak-anak," kata Airlangga. Ia mengungkapkan, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan. "Karena sekolah ini volunteer, jadi kita membuka siapa saja yang membukavolunteerini. Jadi pak bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu perkotaan, pedesaan dan pesisir," ujarnya. Adapun pemerintah pusat mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet. Namun, dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tetangga saya adalah succubus

hebatqq

Kementerian ATR: Rakernas 2024 untuk beri panduan kebijakan strategis******

Tujuan dari Rakernas tahun ini, yaitu memberikan panduan dan arah kebijakan strategis bagi Kementerian ATR/BPN di 2024 hingga lima tahun ke depan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 pada 6-9 Maret dalam rangka memberikan panduan dan arah kebijakan strategis pada tahun ini hingga lima tahun ke depan.

"Tujuan dari Rakernas tahun ini, yaitu memberikan panduan dan arah kebijakan strategis bagi Kementerian ATR/BPN di 2024 hingga lima tahun ke depan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana di Jakarta, Jumat.

Suyus mengatakan bahwa momen Rakernas tersebut juga akan menjadi waktu evaluasi program dan kinerja Kementerian ATR/BPN selama setahun ke belakang.

Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 pada 6-9 Maret mendatang.

Untuk itu, dilaksanakan pertemuan dalam rangka mempersiapkan perhelatan tersebut. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana dan Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjajanto di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (1/3).

Dari pertemuan ini diketahui nantinya dalam Rakernas Tahun 2024 akan menghadirkan sejumlah narasumber. Beberapa di antaranya adalah para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN yakni Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan seluruh Direktur Jenderal.

Selain itu, dalam sesi pembukaan juga akan diisi oleh keynote speaker dan narasumber dari eksternal.

Pada Maret 2024 Kementerian ATR/BPN berencana akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Forum ini akan mengundang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia.

Forum tersebut juga menjadi momentum yang baik bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan arahan mengenai hal-hal yang akan dikerjakan dalam 100 hari ke depan.

Baca juga: AHY temui Airlangga bahas tugas prioritas Kementerian ATR/BPN

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

kode alam ular togel

Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno menanggapi protes yang disampaikan penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburanmenjadi 40 persen.

Sandi mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan.

Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19. Industri tersebut, sambungnya, juga membuka 40 juta lebih lapangan kerja.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandi.

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Kenaikan pajak hiburan ini pun ramai dikeluhkan pengusaha, termasuk Inul Daratista.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Sahabat di sebelah

erek73

KAI Pastikan Tak Ada Korban Jiwa di Anjlok KA Pandalungan Minggu Pagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia(Persero) atau KAI memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa anjloknya KA Pandalungan (KA 75A) rute Gambir - Surabaya - Jember di Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (14/1) pagi.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan saat ini proses evakuasi terhadap penumpang dan rangkaian kereta masih terus berlangsung.

"Kami sampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atas kejadian ini," ucapnya melalui keterangan resmi.

Joni pun menuturkan KAI melakukan skema operasional perjalanan KA dari lintas bangil memutar lewat malang dan kertosono. Hal ini dilakukan sebagai layanan lanjutan bagi para pelanggan.

"KAI juga menyediakan bus dari stasiun Bangil dan stasiun Sidoarjo untuk mengantar pelanggan menuju stasiun tujuan" imbuh Joni.

Adapun KA-KA yang terganggu sementara ini akibat kejadian tersebut yaitu KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember dan KA (432) Commuterline Penataran.

Saat ini KAI tengah melakukan upaya evakuasi pada Rangkaian kereta api tersebut dan normalisasi jalur.

"KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan dan perjalanan kereta api" tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Ular yang melahap dunia

sihoki gacor

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Putri Duyung Telah Jatuh

demo slot deus

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

Jakarta, CNN Indonesia--

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

(yli/vws)

[Gambas:Video CNN]