situs judi slot online terpercaya 2022

Sekilas tentang melampaui

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Saya orang suci

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Rupiah Layu ke Rp14.934 per Dolar AS Imbas Aksi Ambil Untung******

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp14.934 per dolar ASdi perdagangan pasar spot pada Rabu (5/4) pagi. Mata uang Garuda melemah 36 poin atau minus 0,24 persen dibandingkan penutupan di hari sebelumnya.

Namun, mayoritas mata uang Asia menguat. Dolar Singapura naik 0,05 persen, yen Jepang tumbuh 0,06 persen, peso Filipina naik 0,12 persen, baht Thailand plus 0,23 persen, dan won Korea Selatan meroket 0,27 persen.

Sedangkan pelemahan dialami dolar Hong Kong yang turun 0,01 persen, yuan China minus 0,02 persen, dan rupee India anjlok 0,19 persen.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi rupiah bakal melemah. Ia mengatakan penguatan besar rupiah belakangan ini rentan aksi profit taking.

"Rupiah berpotensi melemah di tengah sentimen risk offdi pasar, namun penurunan pada imbal hasil obligasi dan indeks dolar AS yang turun akan membatasi perlemahan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp14.850 sampai Rp15.050 per dolar AS pada hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Berkat PNM Mekaar dari Bali, 1.200 Orang Jauh dari Jeratan Rentenir******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memboyong 50 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMM) ke ajang Bazar UMKM untuk Indonesia yang digelar di Sarinah selama 4 hari atau sejak 6 - 9 April 2023.

Salah satunya, 'Hero' PNM Mekaar, Ni Luh Librayanti yang menghasilkan kerajinan dari anyaman bambu dan rotan. Ni Luh merupakan 'Hero' PNM Mekaar di Dauh Pura Bali.

"Dari Seorang Ni Luh Librayanti awalnya hanya memiliki 38 anggota dalam satu kelompok, kemudian bisa mengajak 40 kelompok lain menjadi anggota PNM Mekaar," kata Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PNM, Dicky Fajrian dikutip Sabtu (8/4).

Menurutnya, Ni Luh Librayanti mampu membuat perubahan besar untuk masyarakat pra sejahtera di daerahnya, yaitu Dusun Dauh Pura, Tigawasa, Banjar, Buleleng-Singaraja Bali dengan mengajak masyarakat bergabung dengan PNM Mekaar.

Semula, banyak masyarakat yang terikat dengan pinjaman atau rentenir, namun dengan ikut PNM Mekaar, mereka mampu terhindar dari pinjaman berbunga tinggi.

"PNM Mekaar berbeda dengan pembiayaan lain. Kita tidak ada branding ataupun iklan. Cara kita mengiklankan yaitu dengan mengajak nasabah lain bergabung melalui testimoni nasabah yang sudah ada. Nah, nasabah akan bertambah dari mulut ke mulut," tambahnya.

Dari 14 juta nasabah, tidak semua mampu diserap petugas PNM di lapangan. Namun, dari petugas mengajak beberapa nasabah, kemudian dari beberapa nasabah tersebut mengajak nasabah lagi, muncullah 14 juta nasabah.

"Ni Luh Librayanti ini jadi inspirasi kami, jadi semangat untuk terus berinovasi mengembangkan produk, semakin banyak dapat melayani masyarakat," ujarnya.

"Dari satu ibu Ni Luh Librayanti, maka ada 1.200 orang terbebas dari pinjaman illegal, banyak usaha yang berkembang lebih baik hingga ekonomi keluarga meningkat," tambahnya.

Ni Luh Librayanti menjadi nasabah PNM Mekaar sejak 2018 melalui klasterisasi, pengarahan dan pelatihan yang digelar PNM. Dirinya bersama 10 orang anggota kelompok merupakan pengrajin anyaman bambu dan rotan.

Dalam sehari, masing-masing anggota mampu memproduksi 5 anyaman bambu atau rotan, artinya dalam sehari bisa memproduksi 50 anyaman bambu dan rotan. Sebelum pandemi, produk Ni Luh Librayanti sempat di ekspor ke berbagai negara.

"Satu hari bisa memproduksi 5 hingga 6 anyaman bambu dan rotan bikinan tangan, dalam seminggu sekitar 20 anyaman. Kami memiliki tenaga lebih dari 10, jadi satu kelompok sehari bisa 50 anyaman per minggu jika bahan lengkap dan tidak ada hajatan," tambahnya.

Menurutnya, keunggulan PNM Mekaar dibanding pinjaman lain adalah fleksibilitas yang mudah dengan bunga yang ringan. Selain itu, pinjaman di PNM juga tanpa jaminan.

"Pinjam Rp2 juta, kita cicil Rp50 ribu per minggu. Selain itu, kita juga diberikan pelatihan, pemasaran, hingga promosi ke berbagai kota," tutupnya.

Untuk diketahui, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai ragam produk UMKM seperti fashion, kuliner, kecantikan maupun kriya dapat langsung datang ke lantai rubanah dan lantai pusaka Mal Sarinah, Jakarta. Pengunjung yang hadir berkesempatan mendapatkan kupon belanja mulai dari Rp 25 ribu-122 ribu, syarat dan ketentuan berlaku.

Bagi pegiat seni fotografi, juga bisa mengikuti kompetisi foto. Caranya dengan mengunggah foto yang diambil di area bazar dan diunggah di media sosial pribadi dengan melakukan tag akun Instagram Kementerian BUMN, Pegadaian dan PNM disertai tagar #bazarumkmuntukindonesiaapril.

Saya tidak sedang bermain-main

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]