buku mimpi 2d 11

Jelajahi surga

Pedagang Pasar Kebumen Sujud Syukur Terima Bantuan Modal dari Mendag******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu dengan pedagang pasar dan pengurus BUMDes Kebumen, Jawa Tengah. Dalam momen tersebut, Zulhas turut memberikan bantuan modal masing-masing Rp10 juta untuk dua orang beruntung.

Bantuan yang diberikan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini bermula saat dirinya menjelaskan terkait kondisi dan tantangan UMKM serta perdagangan di Indonesia.

Kemudian Zulhas melanjutkan dengan sesi tanya jawab dari perwakilan pedagang maupun pengurus BUMDes. Setelah itu, Zulhas pun memberi tebak-tebakan dan yang bisa menjawab akan diberi bantuan modal Rp10 juta.

Selanjutnya, Zulhas memberikan kesempatan kepada satu orang lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Kali ini ia bertanya kepada pedagang nama Ibu Kota Indonesia yang baru.

"Satu lagi ya, ayo siapa yang bisa jawab. Apa nama ibu kota negara baru Indonesia?" kata Zulhas kembali bertanya.

Seorang pedagang pun ditunjuk dan langsung menjawab Nusantara. Ia juga mendapat bantuan modal Rp 10 juta.

Ditemui usai acara, Supri mengaku bersyukur telah mendapatkan bantuan dan turut mengucapkan terima kasih. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan bantuan modal senilai Rp10 juta dari Mendag.

"Tadi saya sempat ngantuk, ini mau dapat apa yah, sampe saya bawa minyak putih saya oles-oleskan dan waktu Pak Menteri tanya siapa yang bisa jawab Pancasila, saya ngacung," ujar Supri.

"Alhamdulillah saya dipanggil. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Menteri atas hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat," imbuhnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Sekjen Kemendag Suhanto dan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Harta Keluarga Istri Jelek

Lion Air Disebut Bakal IPO, Incar Dana Segar Rp7,77 T******

PT Lion Mentari Airlines aliasLion Airdikabarkan bakal go public di pasar modal Indonesia. Lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), maskapai ini mengincar dana segar hingga US0 juta atau setara Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.556 per dolar AS).

Dilaporkan oleh Bloomberg, Jumat (12/1), Lion Air tengah bekerja sama dengan para konsultan dalam sebuah penawaran mengenai IPO tersebut yang berpotensi terlaksana pada akhir 2024.

Para sumber menyebut Lion Air bakal menawarkan saham dengan bidikan dana di rentang US0 juta hingga US0 juta. Namun hingga saat ini, belum terdapat rincian waktu pelaksanaan IPO maupun informasi mengenai jumlah dan harga saham perdana.

Jika terealisasi, listing Lion Air akan menjadi salah satu dorongan besar bagi pasar pencatatan saham di Indonesia.

Sebelumnya, Lion Air pernah berencana IPO pada 2014. Kala itu, perusahaan manargetkan untuk mengumpulkan hingga US miliar lewat IPO.

Sayangnya, rencana IPO di 2014 pun kandas. Kemudian pada 2016 wacana tersebut kembali tertunda karena kondisi pasar yang lesu.

IPO Lion Air pun kembali mengemuka pada awal 2019. Lion Air menjajaki IPO sebagai upaya untuk mengatasi kecelakaan pesawat pada Oktober 2018, yang menewaskan semua 189 orang di dalam salah satu pesawat Boeing 737 Max.

Namun, rencana tersebut kembali gagal karena perjalanan udara terhenti saat Covid-19 melanda.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Kementerian Investasi dan Kemhan Fasilitasi UMK Disabilitas Naik Kelas******

Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersinergi untuk memfasilitasi pelaku UMK disabilitas naik kelas.

Hal ini ditandai dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.150 UMK disabilitas, termasuk 500 UMK disabilitas binaan Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Penyerahan NIB tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023 dengan tema 'Kesempatan Berusaha Melalui Kemitraan dan Keadilan Bagi Pelaku Usaha Disabilitas'. Kegiatan ini digelar di Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Rumah Sakit Dokter Suyoto, Jakarta Selatan, Selasa (12/12) lalu.

"Pemerintah telah memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk tumbuh berkarya dan berkontribusi bagi perekonomian. Saya juga berharap dengan adanya kolaborasi antara usaha besar dan UMK akan menciptakan pemerataan kesejahteraan," ujar Ikmal.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengungkapkan apresiasinya kepada penyandang disabilitas yang telah menghadapi tantangan berat dalam mendapatkan kesetaraan akses di berbagai sektor. Herindra juga menekankan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan memberikan hak mereka dengan sepenuhnya.

"Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk lebih menghormati hak individu dan meningkatkan kolaborasi dalam melibatkan penyandang disabilitas pada pembangunan agar menjadi lebih mandiri dan profesional untuk merintis masa depan," ujar Herindra.

Salah satu yang mendapat NIB, yakni Verad Sugianto, pelaku UMK disabilitas asal Komando Pasukan Khusus. Verad yang merupakan penyandang disabilitas penglihatan ini menjalankan usaha jasa pengiriman alat berat. Ia mengaku bahwa pemberian NIB sangat membantunya dalam mengembangkan usaha.

"Sekarang pembuatannya sudah mudah, kalau dulu harus mempersiapkan banyak sekali persyaratan tapi saat ini hanya melalui online. Dengan NIB, kita terbantu dalam hal permodalan dan kemitraannya. Saya berterima kasih sekali dengan adanya program ini," tutur Verad.

Pada kesempatan yang sama, Rohani Br Sembiring, pemilik usaha Risoles Mbak Ani juga sependapat dengan Verad terkait kemudahan perizinan berusaha. Andini menyampaikan bahwa tidak ada kendala dalam pembuatan NIB saat ini.

"Pembuatan NIB yang saya lakukan gampang sekali. Tidak ada kesulitan dan semua dapat dipahami. Harapannya setelah punya NIB, saya ingin membuka cabang baru di tempat lain sehingga usaha saya lebih berkembang," ucap Rohani.

Selain pemberian NIB, juga dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMK dan Pelaku Usaha Disabilitas serta Penandatanganan Kerja Sama Rehabilitasi Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pusrehab Kemhan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai 12 Desember 2023, tercatat sebanyak 6.734.309 NIB telah berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.

Sedangkan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah terbit sebanyak 579.875 NIB yang menduduki peringkat keempat provinsi dengan NIB terbanyak di Indonesia.

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

OIKN Curhat Butuh Waktu Bereskan Setumpuk Masalah IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta seluruh pihak bersabar dalam proses membereskan setumpuk masalah di IKN Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki lembaga anyar tersebut.

"Kami sangat menyadari apa yang tadi disebutkan ibu bapak adalah fakta. Harus diakui itu ada dan harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu kan yang menjadi tugas kami. Harus bertahap, karena memang OIKN sendiri adalah lembaga baru, kurang sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Ia pun meminta kesediaan sejumlah pihak untuk mengiringi kerja Otorita IKN. Khusus di bidang lingkungan hidup dan SDA, Myrna mengakui adanya kompleksitas persoalan di lapangan, termasuk keanekaragaman hayati (kehati).

"Kami tidak berpretensi bahwa kami mampu menyelesaikan semua itu. Kami punya banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kekuatan, SDM, dan lain-lain. Terlalu banyak kalau dibuatkan daftarnya dari kelemahan-kelemahan yang kami miliki," aku Myrna.

Salah satu poin yang dikejar olehnya adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan di IKN Nusantara. Ia mengatakan saat ini ada 37 norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat timnya dalam 6 bulan-7 bulan terakhir.

Myrna mengatakan untuk sementara OIKN membiarkan hal tersebut. Namun, ia berjanji bakal memangkas regulasi tersebut mulai 2024.

"Untuk sementara kami biarkan begitu, tapi tahun depan kami akan coba melakukan konsolidasi. Jadi, prinsipnya adalah kita kalau bisa tidak terlalu banyak regulasi, tapi itu bisa menjangkau banyak hal. Kami perlu bernapas sebentar ibu bapak untuk nanti bisa menata kembali dokumen-dokumen yang ada itu," tutur Myrna.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tambang batu bara yang masih eksis di sekitar wilayah IKN.

Ia menegaskan OIKN sudah menetapkan bahwa tak ada penerbitan izin penambangan baru maupun perpanjangan. Myrna mengklaim unitnya bahkan sudah banyak melakukan penolakan permohonan izin di sektor pertambangan ini.

"Kami mengakui masih ada izin-izin aktif. Jadi, dalam konsolidasi data yang kami lakukan dalam 6 bulan terakhir mungkin ada sekitar 60-an izin tambang aktif yang ada di wilayah IKN dengan berbagai durasi waktu habisnya izin. Ini memang agak problematik juga karena di satu sisi ada hak-hak legal dari pemegang izin yang harus dihormati," ungkapnya.

"Kita juga tidak tahu yang lalu lalang itu masuk kategori mana (legal atau ilegal). Kami sudah bentuk satgas penanggulangan aktivitas ilegal ini, terdiri dari unsur-unsur aparat penegak hukum (APH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan dinas-dinas terkait di Kalimantan Timur. Saat ini kegiatan-kegiatan (tambang) ilegal itu sudah banyak juga dilakukan penertiban dan masuk proses hukum," tandas Myrna.

[Gambas:Video CNN]