maxwin bet 600 berapa rupiah

nabi yang tak terbatas

Howard Schultz, Eks Loper Koran Berduit Rp56 T di Balik Jaya Starbucks******

Starbucks menjadi salah satu kedai kopi asal AS yang masih bertahan di tengah menjamurnya merek kopi lokal di Indonesia. Dibalik kuatnya Starbucks, ada sosok Howard Schultz yang menjadikan kafe tersebut memiliki gerai di seluruh dunia.

Howard Schultz adalah mantan CEO Starbucks pada periode 1987 hingga 2000, dan 2008 hingga 2018. Ia juga pernah menjabat CEO interim Starbucks pada April 2022, sebelum digantikan Laxman Narasimhan pada Oktober 2022.

Forbes real time net worth mencatat, Schultz memiliki kekayaan senilai US,7 miliar atau setara dengan Rp56,69 triliun (asumsi Rp15.323 per dolar AS) dan menjadikannya sebagai orang terkaya ke-788 di dunia. Kekayaan tersebut ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya sejak dini.

Ayahnya tidak pernah menamatkan sekolah menengah, dan mencari nafkah dengan pekerjaan-pekerjaan serabutan seperti sopir truk, buruh pabrik, hingga sopir taksi. Penghasilan ayahnya pun tidak pernah melebihi US ribu per tahun.

Padahal,  ia harus membiayai tiga anaknya.

Meski memiliki masa kecil yang sederhana, pengalaman itu malah memotivasi Schultz untuk mengejar kesuksesan. Ia sangat mengagumi ayahnya yang ia anggap sebagai sosok pekerja keras dan jujur.

Sejak berusia 12 tahun, Schultz sudah merasakan pahitnya kehidupan dengan menjalani berbagai pekerjaan, termasuk menjadi loper koran.

Berkat kecakapannya dalam berolahraga, ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Northern Michigan University dan akhirnya lulus sebagai sarjana komunikasi pada 1975.

Lihat Juga : TAIPANJack Ma, Mantan Tour Guide yang Jadi Konglomerat Berharta Rp344 T

Bermodal pendidikannya, Schultz mulai menata karier sebagai sales dan marketing di Xerox selama tiga tahun. Setelah itu, ia menjadi vice president and general manager di Hammarplast, sebuah perusahaan peralatan rumah tangga asal Swedia.

Perjalanan Schultz dengan Starbucks dimulai pada 1981, ketika dia pertama kali melangkah ke pintu toko biji kopi utuh di Pike Place, Seattle.

Di sana, dia mencicipi teguk pertamanya dari kopi Sumatra dan diajak berbincang oleh para ahli rasa yang sungguh peduli bukan hanya dalam mencari dan mengupas biji kopi berkualitas terbaik, tetapi juga dalam membagikan semangat mereka kepada orang lain.

Pada 1982, saat Starbucks hanya memiliki empat toko, Howard pindah ke Seattle dari kampung halamannya di New York dan bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai direktur operasi dan pemasaran.

Setahun kemudian, pada 1983, Howard pergi ke Italia dan terpesona dengan kedai kopi Italia dan pengalaman romantis dari minum kopi. Dia memiliki visi untuk membawa tradisi kedai kopi Italia ke Amerika.

Lihat Juga : TAIPANBang Si Hyuk, Produser Lagu BTS Jadi Crazy Rich Korsel

Dia ingin menciptakan tempat untuk hubungan manusia, percakapan, dan tempat yang mendorong rasa komunitas - tempat ketiga di antara tempat kerja dan rumah. Dia meninggalkan Starbucks untuk waktu yang singkat untuk mendirikan kedai kopi Il Giornale miliknya sendiri dan kembali pada Agustus 1987 sebagai chief executive officer untuk membeli Starbucks dengan bantuan investor lokal.

Sejak awal, Howard bertekad untuk membangun jenis perusahaan berbeda, yang memberikan keunggulan bisnis melalui budaya kasih sayang.

Pada awal-awal ini, Howard menciptakan dua program penting yang berakar pada keyakinan mendasar bahwa sebuah bisnis hanya dapat melebihi harapan dengan membagi kesuksesan dengan orang-orangnya dan masyarakat yang dilayani.

Pertama,Starbucks menawarkan perlindungan kesehatan komprehensif untuk pekerja penuh dan paruh waktu yang memenuhi syarat, menjadi salah satu yang pertama dalam industri ritel.

Kedua,Starbucks menawarkan mitra (karyawan) saham dalam perusahaan dalam bentuk saham, yang disebut Bean Stock.

Lihat Juga : TAIPANDewi Kam, Ratu Crazy Rich Asean 'Misterius' Berharta Rp64 T dari RI

Setelah mengembangkan perusahaan hingga memiliki lebih dari 3.000 toko dan membuka toko pertamanya di Jepang, China, dan Eropa, Howard mundur dari peran CEO pada periode 2000 untuk fokus pada ekspansi internasional sebagai global chief strategist dan chairman.

Dia kembali pada Januari 2008 sebagai CEO untuk memimpin transformasi perusahaan, membawa perusahaan menuju pertumbuhan berkelanjutan dan menguntungkan dengan fokus kembali pada warisan kopi Starbucks, inovasi, dan pengalaman pelanggan.

Selama dekade tersebut, Starbucks berkembang dari 15 ribu toko menjadi hampir 30 ribu, termasuk lokasi-lokasi Starbucks Reserve® Roastery yang inovatif, toko-toko Community, toko-toko Military Family, dan pusat agronomi global di Hacienda Alsacia.

Dia membuka peluang pendidikan baru melalui Starbucks College Achievement Plan, program yang pertama di jenisnya untuk memberikan pendidikan kuliah online gratis bagi mitra, serta berkomitmen untuk mempekerjakan puluhan ribu veteran militer dan pasangan mereka, kaum muda berpeluang, dan pengungsi. Ia juga menawarkan asuransi kesehatan kepada karyawannya, baik yang paruh waktu atau karyawan tetap. 

Lihat Juga : TAIPANSupaluck Umpujh, Boss Lady Jejaring Mal Thailand Berharta Rp30 T

Howard pensiun dari perusahaan pada 2018 tetapi kembali bergabung dengan Starbucks sebagai interim chief executive officer dan anggota Dewan Direktur perusahaan pada 4 April 2022.

Howard dinobatkan sebagai Businessperson of the Year versi Fortune 2011 karena memberikan hasil keuangan rekor bagi perusahaan sambil memimpin upaya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di AS.

Hasil dari kerja kerasnya membuatnya banyak menerima penghargaan. Salah satunya adalah The Horatio Alger Award bagi mereka yang telah mengatasi kesulitan untuk mencapai kesuksesan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Malam Abadi

Aturan Larang Jual Barang Impor Rp1,5 Juta di E******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan aturan larangan penjualan barangimpordi bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

Larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"(Pedagang lokal jual barang impor) enggak masalah karena barangnya sudah masuk dalam mekanisme impor biasa," kata Teten.

Ia mengatakan pedagang lokal yang menjual barang impor harus terlebih dahulu mengurus izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"Kalau memerlukan sertifikasi halal mereka harus urus dulu, seperti UMKM lokal. Sehingga ini kita perlakukan seperti itu," katanya.

Kementerian Perdagangan memang tengah menggodok revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Selain soal penerapan harga barang impor minimum yang boleh dijual online di RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu enggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," terang Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Aturan Larang Jual Barang Impor Rp1,5 Juta di E******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan aturan larangan penjualan barangimpordi bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

Larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"(Pedagang lokal jual barang impor) enggak masalah karena barangnya sudah masuk dalam mekanisme impor biasa," kata Teten.

Ia mengatakan pedagang lokal yang menjual barang impor harus terlebih dahulu mengurus izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"Kalau memerlukan sertifikasi halal mereka harus urus dulu, seperti UMKM lokal. Sehingga ini kita perlakukan seperti itu," katanya.

Kementerian Perdagangan memang tengah menggodok revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Selain soal penerapan harga barang impor minimum yang boleh dijual online di RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu enggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," terang Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

UMKM soal Jokowi Mau Kredit Macet Usaha Kecil Dihapus: Tak Mendidik******

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.

Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.

Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.

Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.

"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.

Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.

Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.

"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.

Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.

Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.

"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.

Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).

Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.

Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.

Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:

1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.

[Gambas:Video CNN]

Mendampingi Putri Serangga

KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjelaskan soal kabar 12 orang pekerja subkontraktor proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) belum dibayar.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki memiliki perikatan apapun dengan sub kontraktor.

Ia menjelaskan pihaknya hanya berkontrak dengan kontraktor yang tergabung dalam konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium). Selanjutnya, kontraktor dapat menunjuk subkontraktor berdasarkan spesialisasinya, sehingga terdapat perikatan pekerjaan antara kontraktor dengan sub kontraktor.

"Selama ini KCIC telah melakukan berbagai langkah percepatan pembayaran. Hal ini tercermin dari selisih progres konstruksi dan progres investasi yang tidak terpaut jauh," ucap Eva melalui keterangan resmi, Selasa (8/8).

Progres konstruksi, lanjut Eva, menggambarkan nilai pembayaran oleh KCIC kepada kontraktor. Sementara, progres investasi adalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor.

Menurutnya, progres konstruksi proyek KCJB terhitung hingga akhir Juli 2023 mencapai 95,71 persen, sedangkan progres investasi sudah mencapai 99,9 persen.

Terkait dengan pekerjaan relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang dilaksanakan oleh subkontraktor PT Pusaka Jaya Perkasa, berdasarkan keterangan kontraktor HSRCC, PT Pusaka Jaya Perkasa telah menerima pembayaran 100 persen atau senilai Rp17,9 miliar untuk lima pekerjaan.

Sementara, satu pekerjaan lainnya telah dibayarkan 64 persen atau senilai Rp2,05 miliar dan sisa pembayarannya menunggu kelengkapan dokumen dari kontraktor.

Eva menambahkan KCIC terus menjalin komunikasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan KCJB secara tepat waktu dan tepat biaya.

"Proses pembayaran kepada kontraktor selalu memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yaitu melalui verifikasi hasil fisik pekerjaan di lapangan dan dokumen yang lengkap," terang Eva.

Isu subkontraktor kereta cepat belum dibayar terkuak dari Surat Ikatan Sub Kontraktor dan Sub Konsultan KCJB yang ditandatangani pada 26 Juni 2023 yang salinannya beredar di media sosial. Permasalahan ini membuat beberapa perusahaan itu menghadapi kesulitan, seperti rumah disita hingga tak mampu membayar pendidikan anak. 

[Gambas:Video CNN]