sabangbet

Catatan Budidaya Keabadian

Mendag Ungkap Ekspor RI Naik 6,76%, Surplus Perdagangan Berlanjut******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar US,48 miliar. Surplus ini disumbang oleh ekspor nonmigas sebesar US,31 miliar dan defisit migas US,84 miliar.

Menurutnya, surplus Oktober 2023 melanjutkan tren surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Kami optimistis surplus neraca perdagangan ini akan terus berlanjut ke periode berikutnya," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Secara kumulatif, pada periode Januari-Oktober 2023 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US,22 miliar.

Zulkifli menerangkan, surplus tersebut disumbang sektor nonmigas sebesar US,02 miliar dan defisit sektor migas sebesar US,81 miliar. Angka surplus ini lebih rendah US,22 miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dominasi Sektor Tambang

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US,15 miliar, naik sebesar 6,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ekspor ini didorong oleh naiknya ekspor nonmigas sebesar 7,42 persen, sementara ekspor migas turun sebesar 2,38 persen (MoM).

"Peningkatan ekspor Oktober 2023 terjadi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan," katanya.

Zulhas mengatakan, pertambangan menjadi sektor yang mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 20,47 persen, diikuti produk industri pengolahan sebesar 4,83 persen (MoM). Sementara, ekspor sektor pertanian mengalami penurunan terdalam sebesar 8,00 persen (MoM).

Menurutnya, batu bara (HS 27) menjadi salah satu komoditas sektor pertambangan yang mendorong peningkatan ekspor nonmigas Oktober 2023.

"Nilai ekspor batu bara mengalami kenaikan sebesar 24,61 persen sedangkan volume ekspornya tumbuh sebesar 20,38 persen (MoM)," ujar Zulhas.

Pada Oktober 2023, produk utama ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan antara lain logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) naik 43,10 persen, alas kaki (HS 64) 39,55 persen, bahan kimia anorganik (HS 28) 35,86 persen, bahan bakar mineral/batu bara (HS 27) 24,61 persen, serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) 18,28 persen (MoM).

Namun, di tengah kenaikan tersebut terdapat beberapa produk utama ekspor nonmigas mengalami penurunan. Antara lain serat stapel buatan (HS 55) turun 22,64 persen, timah dan barang daripadanya (HS 80) 8,67 persen, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) 7,48 persen, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) 1,75 persen, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) 1,10 persen (MoM).

Kemudian negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia pada Oktober 2023 adalah Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai US,78 miliar naik 11,96 persen, India sebesar US,87 miliar naik 24,91 persen, dan Amerika Serikat sebesar US,82 miliar turun 0,51 persen (MoM).

Sementara ditinjau dari peningkatan ekspor, negara dengan dengan peningkatan terbesar antara lain Swiss yang naik 205,06 persen, Spanyol 42,76 persen, India 24,91 persen, Thailand 23,96 persen, serta Mesir 22,66 persen MoM.

Sedangkan pasar tujuan ekspor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar diantaranya Bulgaria sebesar 97,41 persen, Turki 20,35 persen, Kanada 16,92 persen, Taiwan 12,68 persen, dan Korea Selatan 10,79 persen (MoM).

Ditinjau dari kawasan, peningkatan ekspor terbesar terjadi di wilayah Eropa Utara dengan kenaikan sebesar 22,49 persen, Asia Selatan 21,53 persen, dan Eropa Barat 20,54 persen.

"Di sisi lain, pelemahan ekspor terbesar terjadi ke beberapa kawasan seperti Amerika Tengah turun 34,74 persen, Karibia 21,31 persen, dan Afrika Timur 21,20 persen MoM," kata Zulhas.

Secara kumulatif, ekspor periode Januari-Oktober 2023 tercatat sebesar US4,41 miliar, turun 12,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (YoY) yang tercatat US4,06 miliar.

"Penurunan ekspor tersebut disebabkan melemahnya ekspor nonmigas sebesar 12,74 persen dan penurunan ekspor migas sebesar 2,06 persen (YoY)," terangnya.

Impor Seluruh Golongan Naik

Nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar US,67 miliar. Nilai ini meningkat 7,68 persen dibanding bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ini didorong peningkatan impor nonmigas sebesar 10,37 persen, sementara impor migas turun 3,66 persen (MoM).

Peningkatan impor pada Oktober 2023 terjadi pada seluruh golongan penggunaan barang. Kenaikan impor tertinggi terjadi pada golongan barang modal sebesar 14,52 persen, diikuti barang konsumsi (9,18 persen), dan bahan/baku penolong (5,87 persen) (MoM).

Peningkatan impor barang modal didorong kenaikan impor beberapa produk, yaitu ponsel pintar, peralatan radar untuk keperluan militer, komputer pribadi lainnya tidak termasuk komputer portabel (laptop/notebook), dan alat penyulingan yang dioperasikan secara elektrik.

Sementara barang konsumsi yang memicu kenaikan impor, antara lain beras setengah giling atau giling utuh, minyak medium lainnya dan olahannya, serta bahan bakar diesel otomotif.

Sedangkan bahan baku/penolong yang mendorong kenaikan impor antara lain emas dalam bentuk yang tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan, ingot atau batangan tuang; selain bagian dari turbo-jet atau turbo-propeller dan bagian dari ketel uap atau ketel uap lainnya; bagian dari peralatan transmisi; serta papan, panel, konsol, meja, lemari.

Selanjutnya, pada Oktober 2023, produk dengan peningkatan impor terbesar, yakni kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89) sebesar 82,16 persen; logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 47,12 persen; gula dan kembang gula (HS 17) 46,44 persen; bahan bakar mineral (HS 27) 33,57 persen; serta bahan kimia anorganik (HS 28) 33,18 persen (MoM).

Sementara produk dengan kontraksi impor terdalam pada Oktober 2023, yakni biji dan buah mengandung minyak (HS 12) turun 27,13 persen; buah-buahan (HS 08) 17,65 persen; besi dan baja (HS 72) 5,30 persen; ampas dan sisa industri makanan (HS 23) 2,61 persen; serta minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) 2,16 persen (MoM).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia Oktober 2023 didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan pangsa 50,13 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara negara asal impor dengan peningkatan impor nonmigas tertinggi, yaitu Swiss sebesar 152,06 persen, Kanada 71,95 persen, Prancis 63,63 persen, Bulgaria 52,88 persen, dan Finlandia 33,87 persen.

Secara kumulatif, nilai impor selama periode Januari-Oktober 2023 mencapai US3,19 miliar, turun 7,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Penurunan ini disebabkan melemahnya impor nonmigas sebesar 6,08 persen dan migas sebesar 15,81 persen (MoM).

Hati pemain game

Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi******

Sebanyak 30 gubernur telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024sejak Selasa (21/11) kemarin. Kenaikan UMP Maluku Utara tertinggi se-Indonesia, yakni 7,5 persen.

Kenaikan UMP di setiap daerah pun beragam. Hal tersebut terjadi karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah berbeda-beda.

Aturan kenaikan UMP 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berikut daftar 5 daerah dengan kenaikan UMP 2024 tertinggi:

1. Maluku Utara

UMP 2024 Maluku Utara naik 7,5 persen dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000.

Kenaikan ini disepakati dalam rapat dewan pengupahan dan diputuskan dalam Kepgub Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah DIY menaikkan UMP 2024 sebesar 7,27 persen dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Lihat Juga : ANALISISRumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik

3. Jawa Timur

UMP 2024 di Jawa Timur naik 6,13 persen dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Aturan itu diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2023.

Sesuai Diktum Kedua, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP 2024 dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja terkait.

Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

4. Sulawesi Tengah

Pemerintah Sulawesi Tengah menaikkan UMP 2024 sebesar 5,28 persen dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengatakan upah ini berlaku di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai upah minimum kabupaten/kota.

5. Kalimantan Timur

UMP di wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru itu naik 4,98 persen dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858.

Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengungkapkan perusahaan yang telah memberikan upah di atas UMP tidak diperkenankan untuk mengurangi atau menurunkan upah yang telah ditetapkan.

Ia juga menyebut pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai jabatan, berhak menerima upah yang lebih tinggi dari upah minimum.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

UMP Buruh di Jambi Hanya Naik 3,2 Persen Atau Rp94 Ribu Pada 2024******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambihanya akan naik 3,2 persen atau Rp94 ribu dari Rp2.943.121 menjadi Rp3.037.121 pada 2024 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jambi Sudirman mengatakan  kenaikan tersebut berdasarkan hasil rapat antara Pemprov Jambi, Dewan Pengupahan, asosiasi pengusaha, buruh dan akademisi pada Kamis (16/11).

Ia mengatakan dalam waktu dekat ini draf keputusan gubernur mengenai kenaikan UMP itu segera ditangani Gubernur Jambi Al Haris.

Sudirman menuturkan Senin ini surat penetapan UMP  akan segera diserahkan kepada gubernur untuk ditandatangani. Setelah surat UMP tersebut ditandatangani Gubernur maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Ketika ditanya mengenai apakah besaran kenaikan itu bisa direvisi lagi, ia mengatakan tidak ada. Pasalnya, besaran kenaikan itu sudah dimusyawarahkan bersama dewan pengupahan.

"Karena ini sudah dimusyawarahkan oleh Pemprov, Dewan Pengupahan, Asosiasi, kenaikan UMP tersebut dampak dari inflasi Jambi yang rendah coba inflasi tinggi pasti kenaikan UMP juga tinggi seperti tahun sebelumnya," kata Sudirman.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Bintang Xianwu

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Pertempuran yang tak terkalahkan

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]