sensa138

Era Abadi: Penjaga

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Raja Seni Bela Diri

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.

sistem tanam acak

Stanford University Bangun Pusat Riset di IKN Nusantara Awal 2024******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Stanford University, California, Amerika Serikat, Rabu (15/11) waktu AS.

MoU ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Anindya Bakrie selaku alumnus Stanford dan Arun Majumdar dari Stanford Doerr School of Sustainability.

Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi dan sejumlah pengusaha yang merupakan alumni Stanford ikut menyaksikan penandatanganan MoU ini.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATRatusan Mahasiswa Stanford Hadiri Kuliah Tamu Jokowi

Di kawasan inti IKN bakal disiapkan pusat riset Stanford ini. Hasilnya nanti bakal jadi bekal IKN dalam pengembangan Nusantara.

"Tadi sudah lebih dari MoU karena bulan lalu Stanford sudah menyerahkanletter of intentdan disepakati kolaborasi di bidang riset, penelitian dan traning capacity building," kata Bambang di Stanford University, California, Amerika Serikat.

Nantinya untuk hal yang lebih teknis akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan. Pembangunan pusat riset ini akan dilakukan sekitar Januari atau Februari 2024.

Foto: Dok. IKN Nusantara Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono (kanan) menandatangani MoU dengan Stanford University di California, Amerika Serikat, Rabu (15/11

Bambang mengatakan otorita IKN menyediakan lahan seluas 3 hektare di kawasan inti IKN. Para alumni Stanford di Indonesia yang akan membangun gedung pusat riset tersebut. Stanford kemudian yang mengisinya dengan aktivitas riset di sana.

"Baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari Stanford nanti akan berinteraksi meneliti di sana," ujar Bambang.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Selain pusat riset Stanford, tiga universitas asal Belanda yakni Delft University, Erasmus University, salah satu kampus di Roterdam juga akan bekerja sama membangun pusat riset di sana. Dari dalam negeri, 6 kampus negeri juga sudah berkomitmen membangun pusat riset.

Dengan banyaknya riset di IKN, Bambang berharap pengembangan Nusantara akan bisa dari berbagai aspek. Misalnya dari sisi sosiologis masyarakat di IKN dan pengembangan kualitas sumber daya manusianya.

Sementara itu Dekan Stanford Doerr School of Sustainability Arun Majumdar mengatakan ini adalah sebuah kebanggaan untuk bisa bekerja sama dengan otoritas IKN.

Ia mengatakan masalah keberlanjutan adalah masalah global. Hal ini yang selama ini dipelajari oleh Stanford yang siap membawa apa yang diteliti selama ini ke dunia nyata.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatMoU dengan IKN, Microsoft Siap Terlibat di 'Smart City' Nusantara

Arum sendiri menilai ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan dengan IKN seperti sustainable urban development, transisi energi bersih, blue food, dan soal karbon.

"Sebuah kehormatan bagi Stanford untuk bisa bekerja sama," kata Arum.

Sebelum dengan Stanford University, di California, Otorita IKN juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan teknologi di Silicon Valley, San Francisco. Perusahaan itu antara lain Cisco, Autodesk, ESRI, dan Microsoft. Sementara dengan induk perusahaan Facebook masih dilakukan penjajakan kerja sama.

Berbagai kerja sama yang dilakukan ini adalah upaya menjadikan IKN Nusantara menjadismart city.Sejumlah penerapan teknologi maju dari mulai mobil otonom, taksi terbang, hingga sistem e-governance serta pembuatan data center akan dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Penangkap Dewa Skyfall

Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi******

Sebanyak 30 gubernur telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024sejak Selasa (21/11) kemarin. Kenaikan UMP Maluku Utara tertinggi se-Indonesia, yakni 7,5 persen.

Kenaikan UMP di setiap daerah pun beragam. Hal tersebut terjadi karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah berbeda-beda.

Aturan kenaikan UMP 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berikut daftar 5 daerah dengan kenaikan UMP 2024 tertinggi:

1. Maluku Utara

UMP 2024 Maluku Utara naik 7,5 persen dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000.

Kenaikan ini disepakati dalam rapat dewan pengupahan dan diputuskan dalam Kepgub Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah DIY menaikkan UMP 2024 sebesar 7,27 persen dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Lihat Juga : ANALISISRumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik

3. Jawa Timur

UMP 2024 di Jawa Timur naik 6,13 persen dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Aturan itu diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2023.

Sesuai Diktum Kedua, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP 2024 dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja terkait.

Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

4. Sulawesi Tengah

Pemerintah Sulawesi Tengah menaikkan UMP 2024 sebesar 5,28 persen dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengatakan upah ini berlaku di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai upah minimum kabupaten/kota.

5. Kalimantan Timur

UMP di wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru itu naik 4,98 persen dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858.

Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengungkapkan perusahaan yang telah memberikan upah di atas UMP tidak diperkenankan untuk mengurangi atau menurunkan upah yang telah ditetapkan.

Ia juga menyebut pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai jabatan, berhak menerima upah yang lebih tinggi dari upah minimum.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Menaker Klaim Upah Bisa Naik Lebih dari 10 Persen dengan Aturan Baru******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kenaikan upah minimum2024 tidak akan dibatasi maksimal 10 persen seperti tahun ini.

Oleh karena itu, ia mengklaim kenaikan upah minimum tahun depan bisa saja di atas 10 persen.

"Kemungkinan di atas 10 persen? ya mungkin saja. Tapi sekali lagi datanya kami berikan pada provinsi untuk menjadi acuan kenaikan upah minimum," ucap Ida di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11).

"Dulu ada batasan kenaikan 10 persen maksimal, sekarang dilepas tergantung (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alpha) provinsinya," kata Ida.

Kenaikan upah minimum 2024 sendiri mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, dalam aturan yang lama kenaikan upah dibatasi maksimal 10 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga,provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

[Gambas:Video CNN]