mp008 slot

Teknik Penciptaan Bintang

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Resmi Jadi Komisaris Semen Indonesia******

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo diangkat menjadi komisaris PT Semen Indonesia (Persero) TBK berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023.

RUPST 2023 mengubah jajaran direksi dan komisaris. Rapat tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris, Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Adi Munandir sebagai Direktur Supply Chain.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal menyatakan perusahaan bakal meningkatkan inovasi produk serta layanan demi peningkatakan kinerja pada 2032.

Selain itu, penguatan jaringan distribusi dan optimalisasi fasilitas produksi serta peningkatan aktivitas operasional juga akan dimaksimalkan.

"SIG berkomitmen untuk terus menjaga kepemimpinan pasar dan mempertahankan kinerja yang positif demi terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi para pemegang saham," kata Donny Arsal dalam keterangannya, Senin (17/4).

Berikut jajaran direksi dan komisaris yang baru.

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama Rudiantara
2. Komisaris Arief Prasetyo Adi
3. Komisaris Lydia Silvanna Djaman
4. Komisaris Sony Subrata
5. Komisaris Yustinus Prastowo
6. Komisaris Independen Saor Siagian
7. Komisaris Independen Nasaruddin Umar

Direksi Perseroan

1. Direktur Utama Donny Arsal
2. Direktur Bisnis dan Pemasaran Subhan
3. Direktur SDM dan Umum Agung Wiharto
4. Direktur Operasi Reni Wulandari
5. Direktur Supply Chain Yosviandri
6. Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio Andriano Hosny Panangian

RUPST 2023 juga menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai dividen dan cadangan keuangan. Nominalnya sebesar Rp2,36 triliun. 

Jika dirinci, 70 persen atau Rp1,65 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai. Lalu 30 persen atau Rp709,45 miliar sebagai cadangan lainnya.

baca berita selengkapnyadi sini.

Iblis ada di sekitar

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

kunci ajaib

Pengguna Angkutan Umum Tembus 3,9 Juta Orang Sampai H******

Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pengguna angkutan umum di masa mudik Idulfitri 2023 mencapai 3.953.352 orang.

Angka itu merupakan jumlah pengguna angkutan umum di semua moda sepanjang H-8 sampai dengan H-3 atau Rabu lalu (19/4).

Jumlah tersebut juga meningkat 1,69 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022 lalu yakni sebanyak 3.887.615 orang.

Didominasi penumpang angkutan udara yaitu sebanyak 275.231 orang atau 32,64 persen dari total pengguna angkutan umum.

Moda dengan jumlah penumpang tertinggi berikutnya adalah angkutan jalan (189.192 orang atau 22,43 persen), angkutan kereta api (161.748 orang atau 19,18 persen), angkutan penyeberangan (136.414 orang atau 16,18 persen), dan angkutan laut (80.758 orang atau 9,58 persen).

Pengguna angkutan umum pada H-3 Idulfitri 2023 meningkat 83,59 persen dibanding hari normal. Akan tetapi, menurun 11,67 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022.

Pengguna angkutan umum pada Rabu (19/4) juga lebih sedikit dibanding Selasa (18/4) yang mencapai 923.767 orang.

"Berdasarkan data sementara, dari H-8 hingga H-3 kemarin, jumlah pergerakan penumpang angkutan umum tertinggi terjadi di hari Selasa 18 April atau H-4 yaitu sebesar 923.767 orang," ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat siaran pers, Kamis (20/4).

Kendaraan pribadi meningkat

Kemenhub mencatat pergerakan kendaraan mobil yang keluar Jakarta pada H-3 kemarin meningkat cukup tajam, yaitu sebanyak 300.568 kendaraan atau meningkat 61,61 persen dibanding hari normal.

Sebanyak 106.970 kendaraan di antaranya keluar melalui jalan arteri dan 217.441 kendaraan keluar melalui jalan tol.

"Berdasarkan data sementara, H-3 kemarin merupakan puncak tertinggi pergerakan kendaraan mobil yang keluar Jakarta. Jumlah ini meningkat. Diprediksi lonjakan kendaraan masih akan tinggi pada hari ini hingga Sabtu besok," tutur Adita.

Jumlah sepeda motor yang keluar dan masuk Jabodetabek pada H-3 kemarin juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebanyak 685.719 kendaraan. Mmeningkat 80,53 persen dibanding hari normal.

Ahli seni bela diri pertama

Gubernur Bali Prediksi Turis Lokal Kembali Normal saat Libur Lebaran******

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan jumlah wisatawan domestik (wisdom) yang berlibur ke Pulau Dewata diperkirakan kembali normal saat libur Lebaran2023.

Koster menerangkan selama bulan puasa kunjungan wisdom ke Bali menurun hingga 50 persen.

"Begitu selesai puasa, akan masuk ke Idulfitri dan berikutnya kembali ke posisi normal, itu kira-kira kalau sekarang 7 ribu dan 6 ribu nanti kembali ke angka 13 ribu dan 14 ribu (orang) per hari," ujar Koster usai mengikuti Apel Operasi Ketupat Agung 2023, di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (17/4).

"Operasi Ketupat 2023 melibatkan 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka dan Mitra Kamtibmas lainnya," ujarnya.

Ia menilai pengamanan dalam operasi ketupat 2023 adalah sebuah kehormatan sekaligus ladang amal ibadah bagi semua pihak.

Pihaknya juga mengingatkan untuk memperkuat sinergitas dan solidaritas antara petugas pengamanan maupun stakeholderterkait lantaran hal itu merupakan kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2023.

"Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel serta seluruh stakeholderyang terkait pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2023," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak******

Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya sudah melayani 64.346 penumpang pada H-6 Lebaran atau Idulfitri 1444 Hijriah. Dengan rincian penumpang turun 44.601 penumpang dan 19.745 penumpang naik melalui Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN).

General Manager Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang GSN Dhany Rahmat Agustian mengatakan puncak mudik di pelabuhan telah berlangsung pada Sabtu (15/4) kemarin dengan total penumpang naik maupun turun berjumlah 12.020 orang.

"Tapi di pelabuhan ini kadang tiba-tiba ada kejutan dengan lonjakan penumpang yang turun," kata Dhany, Senin (17/4).

Dhany menuturkan para pemudik ini didominasi oleh pekerja non formal yang merantau ke luar pulau. Tidak menutup kemungkinan, perantau akan kembali memadati arus mudik di pelabuhan pada 18 dan 19 April nanti.

Karena itu, guna mengantisipasi membludaknya penumpang turun, pihak pelabuhan sudah melakukan rekayasa yang efektif supaya tidak terjadi penumpukan massa saat kedatangan para pemudik.

"Untuk pemudik yang belum naik di ruang tunggu sementara, kami masukkan ke terminal penumpang empat jam sebelum keberangtakan asalkan sudah punya tiket. Itu akan mengurangi beban dari ruang tunggu sementara dan penumpukan yang ada," ucapnya.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya calo tiket pada arus balik nanti, Dhany menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk operator kapal.

"Kami juga memasang beberapa scan barcodeyang itu bisa difoto penumpang kapal. Mereka bisa mengetahui kapan mereka boleh masuk kapan boleh naik ke kapal," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Paman terkuat dalam sejarah

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI