qqqle

cara pinjam uang dari shopee 735Jutaan kata 555971Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqqle》

Sejumlah provinsi diprakirakan alami hujan disertai angin kencang******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah provinsi Indonesia diprakirakan mengalami hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada Senin ini, menurut peringatan dini cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Situs BMKG, Senin, menyebutkan hujan lebat lebih dari 50 millimeter per hari diprakirakan terjadi di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Kemudian, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, provinsi yang diprakirakan mengalami potensi angin kencang yakni Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024.

"Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," katanya.

Sedangkan, untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang dan berkurangnya jarak pandang.

"Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem," tuturnya.
Baca juga: Sebagian wilayah DKI diprakirakan hujan ringan pada Senin siang

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan Indonesia

Baca juga: BMKG prakirakan hujan guyur mayoritas wilayah Indonesia pada hari ini

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pengunduran diri Abdee sebagai komisaris Telkom diterima Erick Thohir******

Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menerima surat pengunduran diri Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdee Negara atau Abdee Slank dari Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Abdee telah menyampaikan surat pengunduran diri pada Jumat (19/1).

"Hari Jumat yang lalu, Pak Erick disampaikan oleh Abdee bahwa Abdee sudah bikin surat pengunduran diri Jumat," ujar Arya ditemui seusai meresmikan vending machineproduk UMKM di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin.

Baca juga: Abdee Slank ajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Telkom

Arya menyampaikan, pengunduran diri Abdee lantaran personel Slank tersebut aktif terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN terkait dengan aktivitas politik, Abdee memilih untuk mengundurkan diri.

"Menyatakan dukungan enggak apa-apa, asal jangan kampanye. Abdee kan aktif kampanye, kalau dia mulai kampanye maka harus mengundurkan diri," kata Arya.

Baca juga: Telkom Group siap meningkatkan kapasitas 28 tbps buat natal-tahun baru

Arya menyebut, beberapa komisaris BUMN telah menyatakan dukungannya terhadap capres dan cawapress, di antaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Said Aqil Siradj. Menurut Arya, hal tersebut diperbolehkan selama keduanya tidak terlibat kampanye.

Pengganti Abdee sebagai Komisaris Independen pun belum ditentukan. Arya mengatakan, hal tersebut baru bisa dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Belum RUPS. Kita solid, Telkom solid, direksinya solid, jadi tunggu saja sampai RUPS," ucap Arya.

Pada Jumat (19/1), Abdee menyatakan telah mundur dari jajaran komisaris PT Telkom Indonesia Tbk. Hal ini disampaikan saat grup band Slank mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu pasangan capres dan cawapres.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

PM Xanana tiba di Istana Bogor sekitar pukul 09.00 WIB. Kehadirannya disambut dengan pasukan yang mengenakan pakaian adat Indonesia, pasukan berkuda dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

PM Xanana disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengenakan jas cokelat di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara kenegaraan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam.

Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Saat melewati barisan anak-anak sekolah yang berbusana adat, PM Xanana terlihat memberikan salam dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada, seraya membungkukkan badan ke barisan anak sekolah tersebut.

Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.

Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto.

Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Xanana untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, Istana Bogor.

Kedua pemimpin kemudian menuju area verandauntuk berbincang sejenak sebelum melakukan penanaman bersama.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan melakukan penanaman bersama pohon merawan oleh Presiden Jokowi dan PM Xanana.

Kepala Negara dan PM Xanana kembali ke Istana Bogor untuk menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara.

Usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin kemudian melakukan pernyataan pers bersama tentang hasil kesepakatan yang dicapai.

Adapun kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia sebelumnya saat menghadiri KTT ke-43 ASEAN pada September 2023.

Baca juga: Presiden Tanzania: Kunjungan ke RI tandai 60 tahun hubungan diplomatik
Baca juga: RI-Tanzania pererat persahabatan lewat kerja sama di lima bidang

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Label：poker99、erek bertengkar、megawin138

Terkait：togel bonus new member、akun slot gacor malam ini、138slot、lvb777、sultan77 demo、rtp sky77、sweetbonanza、qq88 gacor、daftar slot resmi 2022、istana55

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：joker77（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

pinjaman online 100 ribu

tafsir mimpi 39

game onlineBacaan TerkaitMore+

pewaris keluarga

slot gacor sekarang ini

Firli Bahuri cabut gugatan praperadilan kedua******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Iya betul," kata kuasa hukum Firli Bahuri, Fahri Bachmid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Walau begitu Fahri belum dapat menjelaskan alasan pencabutan gugatan praperadilan tersebut. "Mungkin dalam satu jam ke depan saya akan kasih rilis ya, saya lagi rapat dulu," katanya. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto membenarkan adanya gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri untuk yang kedua kalinya.

Baca juga: Polisi telah kembalikan berkas perkara Firli ke Kejati DKI

Penyerahan berkas perkara Ketua KPK nonaktif KPK Firli Bahuri oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA/HO-Ditreskrimsus Polda Metro Jaya/am.

"Ya memang betul ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin 22 Januari 2024," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/1). Djuyamto menjelaskan, gugatan praperadilan itu bakal digelar perdana pada pekan depan atau tepatnya pada 30 Januari 2024. "Selanjutnya oleh Pengadilan sudah ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Estiono," katanya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Ilham Kausar)

Penyidik Polda Metro Jaya telah mengembalikan berkas perkara atau pemenuhan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke kantor Kejati DKI Jakarta terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Firli Bahuri. "Kami baru saja mengirimkan kembali berkas perkara a quo pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Rabu (24/1). Ade Safri menjelaskan, pengiriman berkas dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada sekitar pukul 13.50 WIB. "Berkas tersebut telah dilengkapi dengan pemenuhan petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kantor Kejati DKI Jakarta," katanya.
Baca juga: MAKI menghormati upaya Firli Bahuri layangkan praperadilan kedua

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

raja papan ketik

slot gacor web

Jumlah korban tewas akibat longsor di China bertambah jadi 11 orang******

Kunming (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat tanah longsor yang terjadi pada Senin (22/1) di sebuah desa di Provinsi Yunnan, China barat daya, bertambah menjadi 11 orang, menurut otoritas setempat pada Selasa (23/1) .

Insiden itu terjadi pada Senin sekitar pukul 06.00 waktu setempat di desa pegunungan Liangshui, Kota Zhaotong, di mana 47 orang dilaporkan hilang. Hingga Senin pukul 22.00 waktu setempat, 11 orang ditemukan tewas, menurut kantor pusat bantuan bencana setempat.

Lebih dari 1.000 petugas penyelamat melakukan pencarian dan penyelamatan di lokasi tersebut.

Foto udara yang diambil pada 22 Januari 2024 menunjukkan lokasi tanah longsor di Desa Liangshui, Kota Zhaotong, Provinsi Yunnan, China barat daya. (Xinhua/Hu Chao)

Penyelidikan awal oleh sebuah kelompok ahli menyatakan bahwa bencana tersebut diakibatkan oleh runtuhnya tebing yang curam di puncak lereng, kata Wu Junyao, Direktur Biro Sumber Daya Alam dan Perencanaan Zhaotong.

Material longsor berukuran lebar sekitar 100 meter, tinggi 60 meter, dengan ketebalan rata-rata sekitar 6 meter, ujarnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

mimpi 2d togel

Pemkab Barito Selatan salurkan bansos banjir di dua desa******

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan sosial di dua desa yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

"Kami menyalurkan bantuan sosial di Desa Danau Masura dan Desa Murung Paken, Kecamatan Dusun Selatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan sosial ini diserahkan kepada warga korban banjir di dua desa tersebut. Menurut dia, kondisi rumah warga tergenang air dan ada pula yang rumahnya nyaris tenggelam akibat terendam banjir.

Baca juga: Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Dalam kegiatan peninjauan kondisi banjir dan penyaluran bantuan sosial itu, lanjut Deddy, pihaknya juga membawa tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat.

"Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak banjir yang kondisinya kurang sehat akibat terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), disentri, diare, demam, dan penyakit lainnya bisa segera diobati," ucapnya.

Setelah ini, dia juga akan melakukan peninjauan di sejumlah desa yang terendam banjir di beberapa kecamatan lainnya di daerah ini.

Baca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barsel

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

"Untuk itu, kami berkewajiban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan lainnya," kata Deddy.

Ia juga meminta camat dan kepala desa agar tetap melayani masyarakat meskipun dalam kondisi banjir, karena sudah menjadi tugas dari pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi masyarakatnya.

Baca juga: BNPB: Banjir di Barito Selatan membuat 15.268 jiwa terdampak

Menurut Deddy, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Barito Selatan.

"Kita berdoa, semoga banjir yang terjadi di sejumlah tempat di daerah ini segera surut, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal," ujar Deddy Winarwan.

Penginapan Tiantian Perkotaan

slot member baru maxwin

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

malam yang rusak

10 akun demo slot pragmatic

Sejumlah provinsi diprakirakan alami hujan disertai angin kencang******

Game ini menyerang dunia lain

hokiplay99 slot

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.

Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.

《qqqle》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，siagabetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qqqle》bab terbaru。