iogsport

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

pulau beluga

PTBA Tebar Dividen Rp12,5 T, Cek Jadwal Lengkapnya******

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan membagikan dividenkepada pemegang saham pada 14 Juli 2023 mendatang. Dividen yang akan dibagikan senilai Rp12,56 triliun

Pembagian dividen ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA pada 15 Juni 2023. Setiap pemegang satu saham PTBA akan mendapat dividen Rp1.094.

Mengutip situs Bursa Efek Indonesia, jadwal pembagian dividen Bukit Asam (PTBA) sebagai berikut:

PTBA mencatatkan sejarah tertinggi untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan pada 2022. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp12,6 triliun atau 159 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,9 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung dengan pendapatan sebesar Rp42,6 triliun atau 146 persen dibandingkan 2021 yang sebesar Rp29,3 triliun. Kemudian total aset perusahaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 45,4 triliun atau 126 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp36,1 triliun.

Total produksi batu bara PTBA pada 2022 mencapai 37,1 juta ton, naik 24 persen dibanding pada 2021 yakni sebesar 30,04 juta ton. Sedangkan penjualan batu bara PTBA sebanyak 31,6 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding pada 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi******

Goldman Sachs Group Inc dikabarkan bakal memangkas kurang dari 250 pekerjanya dalam beberapa pekan mendatang.

Dilansir Reuters,Rabu (31/5), seorang sumber mengungkap pengurangan pekerja dilakukan di tengah lesunya pasar.

Sumber juga menyebut PHK bisa terjadi pada seluruh tingkat senioritas, termasuk mitra dan direktur pelaksana.

Sumber kedua mengatakan bank investasi ini telah menjaga ketat anggaran tahun ini. Bank investasi ini terpukul keras di tengah kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) secara agresif untuk menjinakkan inflasi dan perang di Ukraina mengaburkan prospek ekonomi.

Pemangkasan pekerja juga dilakukan oleh saingannya, Morgan Stanley. Sumber Reuters mengungkap Morgan Stanley berencana menghilangkan sekitar 3.000 pekerjaan pada kuartal II, dalam putaran kedua PHK pada enam bulan terakhir. Lazard Ltd juga akan mengurangi tenaga kerjanya sebesar 10 persen.

Pada akhir Februari lalu, Chief Financial Officer Goldman Sachs Denis Coleman mengatakan kepada investor bahwa bank berencana untuk meningkatkan rasio efisiensinya dengan mengurangi jumlah karyawan, bukan mengganti staf yang pergi dan memangkas biaya lainnya.

Rencana tersebut termasuk pengurangan gaji sebesar US0 juta.

Goldman menetapkan target jangka menengah untuk rasio efisiensinya sebesar 60 persen versus 68,7 persen pada akhir Maret. Bank lebih memilih rasio efisiensi yang lebih rendah sebagai indikator profitabilitas yang lebih baik.

Aktivitas merger dan akuisisi global merosot ke level terendah dalam lebih dari satu dekade pada kuartal pertama 2023. Sementara, volume penawaran umum perdana juga turun ke level terendah sejak 2019.

[Gambas:Video CNN]

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Benua Faying

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Luhut Rayu Perusahaan Kimia China Tanam Modal di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kembali merayu China untuk urusan investasi. Kali ini, perusahaan kimia Negeri Tirai Bambu diajak untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal itu terungkap via unggahan Instagram resmi Luhut @luhut.pandjaitan. Ia menyebut langsung mengunjungi China usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT G7 pada 20-21 Mei di Hiroshima, Jepang.

"Kunjungan ke lima kota di Tiongkok memang sudah saya agendakan sejak lama, karena ingin menyaksikan sendiri bagaimana seluk beluk perusahaan-perusahaan Tiongkok yang punya cabang di Indonesia dan mereka hendak berinvestasi di sini," ujar Luhut, Selasa (22/5).

Luhut menegaskan isosianat adalah bahan kimia penting. Kegunaannya terlihat dalam produksi salah satu jenis plastik bernama poliuretan yang bisa dipakai untuk berbagai produk, mulai dari busa furniture, pelapis otomotif, hingga pesawat terbang.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wanhua Chemical telah melakukan ekspansi ke luar China dan sekarang sudah beroperasi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Hungaria. Satu minggu sebelumnya, mereka mengirim perwakilannya ke Indonesia dan hari ini saya datang kembali untuk meyakinkan dan mengajak mereka agar segera masuk dan berinvestasi di Indonesia," jelas Luhut.

Selain ke Wanhua Chemical, Luhut juga merayu Walsin Lihwa Corporation yang merupakan perusahaan multinasional di bidang produksi baja nirkarat, tembaga, dan kabel listrik. Perusahaan yang berdiri sejak 1966 itu kini diklaim menjadi salah satu produsen utama di kelas dan bidangnya.

Luhut merinci Walsin sudah membangun pabrik pengolahan Stainless Steel dan Nickel Matte di Kawasan Industri Morowali dan Wedabay. Namun, ia ingin perusahaan itu terus mengucurkan dananya di Indonesia.

"Saya akan terus merayu mereka untuk kembali melipatgandakan investasinya di Indonesia. Karena kedua perusahaan ini aktif dalam research and developmentyang berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengembangan produk baru. Saya yakin mereka akan tertarik dengan penawaran yang kami berikan," tegas Luhut.

"Saya berharap perjalanan panjang saya ke Tiongkok akan menghasilkan multiplier effectbagi masyarakat Indonesia terutama dalam hal transfer teknologi yang akan mendorong peningkatan mutu industri dalam negeri," tutup Luhut.

[Gambas:Instagram]

Luhut sebelumnya sempat membuat pernyataan berani soal China. Ia menegaskan Indonesia tidak dikontrol oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.

Ia pun memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.

"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" kata Luhut sesumbar di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]