situs slot terpercaya 2023

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

ASDP Tak Jual Tiket Lagi Secara Langsung di Pelabuhan******

PTASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangandi pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin berpergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefing di Kantor ASDP, Senin (10/4).

Menurutnya, pembelian tiket bisa dilakukan dari jauh-jauh hari yakni H-60 keberangkatan, dan minimal H-1 keberangkatan. Penjualan tiket secara online ini juga salah satu cara agar tak ada calo di pelabuhan.

"Mulai H-60 sudah bisa dipesan di Ferizy. Dan kemudian diwajibkan beli tiket H-1 sebelum keberangkatan," imbuhnya.

Untuk tahun ini, ASDP menargetkan bisa melayani hingga 4,98 juta pemudik yang akan menyeberang di 8 lintasan yang dipantau secara nasional. Shelvy mengatakan sejak awal 2023, ASDP telah menyiapkan strategi dan antisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan pada penyelenggaraan layanan angkutan lebaran tahun ini perdana setelah pemerintah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022.

Posko Mudik dimulai H-8 pada Jumat (14/4) hingga H-1 pada Jumat (21/4) dan posko arus balik mulai H+1 pada Senin (24/4) hingga H+9 pada Selasa (2/5).

"Dengan adanya penetapan libur cuti bersama yang dimajukan, tentu kita harapkan masyarakat dapat segera melakukan reservasi tiket, agar mudik lebih awal untuk menghindari antrean," pungkas Shelvy.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Bos KAI Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas Jepang******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia(KAI) Didiek Hartantyo buka suara soal kelanjutan rencana imporKRL bekas dari Jepang.

"Kan kemarin Pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," kata Didiek singkat di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mungkin 10-12 train set. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada menko marves, menperin, mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023.

Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi INKA pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail.

Sementara itu, Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," tutur Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Sinergi City Vision dan TransJakarta Hadirkan Inovasi Moving Billboard******

Jalanan Sudirman, kawasan bisnis utama di Jakarta, kembali menjadi sorotan setelah City Vision, perusahaan media luar ruang terbesar di Indonesia, meluncurkan layanan Moving Billboardsbersama mitra TransJakarta. Sinergi ini menawarkan solusi iklan yang efektif bagi brandyang ingin menjangkau konsumen di kawasan tersebut.

Kerja sama tersebut bertepatan dengan momen meredanya pandemi Covid-19, sehingga transportasi umum kembali menjadi andalan banyak orang. Layanan yang biasa disebut dengan billboardberjalan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen dengan cara yang inovatif dan efektif.

Co-Founder City Vision, Juliana Kumala, menilai dengan penghapusan pembatasan jumlah penumpang, TransJakarta menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jakarta dalam berpergian.

Juliana menambahkan, moving billboardsdi jalanan Sudirman-Thamrin-Gatot Subroto merupakan keunggulan tersendiri bagi brandyang ingin menjangkau audiens perkantoran dan pusat kota di sepanjang koridor-koridor prestisius Jakarta, seperti koridor 1 Blok M-Kota via Sudirman-Bundaran HI.

"Memang bus TransJakarta biasanya akan berpindah dan beroperasi di beberapa koridor yang berbeda di satu periode tertentu. Akan tetapi, seluruh bus jaringan City Vision dapat dipastikan beroperasi di koridor-koridor utama yang sudah ditentukan dan tidak akan berpindah koridor," imbuh dia.

Dengan bermitra bersama TransJakarta, City Vision semakin mengukuhkan jaringan periklanan di sarana kendaraan umum yang sebelumnya sudah berada di 40 stasiun KRL Jabodetabek dan 12 stasiun nasional.

Terlebih, media iklan di bus merupakan salah satu media luar ruang yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat di jalan raya. Iklan pada bus sangat menonjol dan mudah terlihat oleh banyak orang.

Dengan visual dan desain yang menarik, moving billboardsCity Vision di bus TransJakarta menjadi pilihan terbaik bagi setiap pengusaha yang ingin memasarkan produknya ke khalayak umum. Kemitraan antara City Vision dengan TransJakarta diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak dan juga masyarakat Jakarta.

Dua dunia dihubungkan oleh W

Buwas Sebut Bulog Pernah Rugi Rp300 M Akibat Tugas Impor Daging Kerbau******

Direktur Utama PerumBulogBudi Waseso atau Buwas mengungkapkan pihaknya pernah merugi Rp300 miliar imbas penugasan impordaging kerbau.

Ia menjelaskan pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor daging kerbau pertama kali pada 2016. Namun, saat itu pihaknya belum bisa melaksanakannya.

Adapun kerugian yang dialami Bulog kala mengimpor daging kerbau terjadi pada 2018. Menurut Buwas, Bulog rugi karena dipermainkan oleh perusahaan yang akan membeli daging tersebut.

Alhasil, Bulog harus merogoh kocek Rp300 miliar per tahun untuk menyewa cold storageatau ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu demi menyimpan daging.

Dari kerugian itu, Buwas mengatakan pihaknya mengambil pelajaran dan akhirnya mengubah kebijakan dalam urusan daging kerbau. Ia menyebut saat ini pihaknya hanya mendatangkan daging kerbau setiap bulannya sesuai permintaan saja.

Dengan kata lain, perusahaan pembeli harus membuat perjanjian dengan Bulog dan membayar uang muka 40 persen. Jika nanti saat daging kerbau sudah tersedia dan perusahaan menghilang, maka uang muka pun hangus.

"Tapi pembelinya tidak sembarangan, (perusahaan) yang punyadownline, punya cold storage. Downline-nya jelas, dan dia menandatangani pernyataan bahwa dia mendiskusikannya dengan harga yang sudah kami tentukan," kata Buwas.

Untuk tahun ini, Perum Bulog akan mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton. Buwas menjelaskan daging kerbau impor itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran yang akan datang. Dengan begitu, terdapat keseimbangan dengan pasokan daging sapi yang akan dipenuhi juga oleh BUMN pangan PT RNI.

Meski begitu, per 6 April 2023, realisasi impor daging kerbau oleh Bulog baru mencapai 13.692 ton.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara