daftar pinjol yang terdaftar di ojk 2022

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Kementan Akan Sederhanakan Skema Pembagian Pupuk Subsidi******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidikepada petani.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena saat ini distribusi pupuk subsidi belum merata. Apalagi, persyaratan pendapat pupuk tersebut harus memiliki kartu tapi di sisi lain, masih terdapat 16 persen petani Indonesia yang belum memiliki kartu tersebut.

"Nah, ini yang kami carikan solusi. Solusinya adalah dalam waktu dekat, paling lambat dua minggu selesai. Kami buatkan regulasi," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Adapun salah satu skema tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

"Kreatifitas kami adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting begini saja deh, dia petani, dia berhak dapat pupuk, kami upayakan berikan," jelas Amran.

Upaya penyederhanaan skema pembagian pupuk subsidi ini juga merespons aspirasi petani. Belakangan petani mengeluh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) susah mendapat pupuk.

Amran menuturkan sebenarnya stok pupuk subsidi saat ini aman alias ada di atas 1 juta ton. Oleh karena itu, ia pun berjanji akan menyelidikinya sembari memperbaiki distribusi pupuk.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan stok pupuk subsidi mencapai 1,4 juta ton per Oktober 2023.

"Stok pupuk subsidi sudah dua kali lipat dari yang disyaratkan, jadi aman 1,4 juta ton per Oktober," katanya.

Rahmad juga mengatakan pihaknya mendukung jika Amran bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk.

"Tadi arahan Pak Wamen (BUMN) jelas, Pokoknya apa yang diperintahkan Kementan untuk meningkatkan produktivitas, pupuk Indonesia harus siap mendukung," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Transmart Full Day Sale Tak Cuma Banjir Diskon, Bayar Juga Bisa Nanti******

Mau belanja kebutuhan sehari-hari di akhir bulan tapi belum gajian? Enggak usah khawatir kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale besok, Minggu (29/10).

Soalnya Transmart memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Lalu, daftar akun danupgradeke Allo Prime. Setelah itu tinggal ajukan Allo Paylater aja yang prosesnya dijamin cepat dan mudah bahkan limitnya hingga ratusan juta.

Transmart Full Day Sale besok, Transmart ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi.

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Data Inflasi Akan Angkat IHSG******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Rabu (1/11). Penopang utama indeks berasal dari data inflasi November 2023.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan data perekonomian berupa data inflasi akan dirilis mengawali perdagangan pada bulan kesebelas pada 2023. Ia memperkirakan tingkat inflasi bulan ini masih akan stabil.

"Sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG di tengah fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar. Hari ini IHSG berpotensi menguat," ungkap dia.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memaparkan IHSG menguat disertai oleh meningkatnya volume transaksi.

"Selama tidak kembali terkoreksi ke bawah 6,666, maka posisi IHSG saat ini sudah menyelesaikan wave (ii) dan berpeluang menguat untuk membentuk awal dari wave (ii) ke rentang area 6,780-6,908," katanya.

IHSG ditutup di level 6.750 pada Selasa (31/10) sore. Indeks saham menguat 14,47 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 291 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanmengungkapkan pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik, Rabu (25/10) pagi ini.

Amran mengungkapkan Jokowi meminta dirinya untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Tingkatkan produksi," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia lantas menyinggung Indonesia pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun hingga 2017 lalu.

Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran atau periode pertama Jokowi.

Oleh karena itu, Amran pun ke depannya akan fokus pada pangan. Ia menyebut saat ini Indonesia mengimpor 3,5 juta ton.

Amran yakin bisa menekan impor itu di sisa kepemimpinannya dalam satu tahun ke depan.

"Kami tekan dulu ke titik nol. Insya Allah swasembada lagi. Bisa pasti. Manusia yang berhasil yang optimis," ucapnya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]