qqkartel

Tian Xing Zhan Ji

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Jangkar yang lucu

Sejumlah Pengusaha AS Puji Airlangga Terkait Kebijakan Investasi RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/8).

Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah agenda strategis, di antaranya di bidang investasi energi dan kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Dalam kesempatan itu, Anggota Kongres Jackson memberi pujian atas terciptakannya iklim investasi bisnis yang positif di Indonesia.

"UU Cipta Kerja telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp1.400 triliun di tahun 2023. "Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi," ungkap Airlangga.

Adapun sektor swasta Amerika Serikat selama ini banyak melakukan investasi di Indonesia pada bidang pertambangan, mesin, dan farmasi.

Sementara dalam diskusi perihal IPEF, Anggota kongres Young Kim menanyakan perkembangan dan ekspektasi Indonesia terhadap kerja sama ekonomi kawasan tersebut. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia terlibat aktif dalam perundingan kerja sama ekonomi kawasan tersebut.

Lebih lanjut, menurutnya, IPEF dapat berperan sebagai jembatan kolaborasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama investasi di bidang infrastruktur dan manufaktur energi bersih. Kedua pihak juga membahas seputar perkembangan teknologi Nuclear Small Modular Reactor (SMR) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) di bawah payung kerja sama PGII.

Topik Critical Mineral dalam IPEF juga menjadi pembahasan, dimana pemerintah Indonesia berharap manfaat dari clean vehicle tax credit di bawah Inflation Reduction Act (IRA) AS.

Tax Credit tersebut diberikan kepada negara mitra yang telah menjalin FTA dengan AS. Sebagai mitra dalam IPEF, Indonesia berharap dapat memenuhi persyaratan kemudahan dalam cakupan IRA.

Terakhir, Airlangga juga mengutarakan bahwa Indonesia memiliki target net-zero emission. Sehingga dengan menjadi bagian dari ekosistem manufaktur electric vehicle AS dapat mempercepat pencapaian target tersebut.

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Faisal Basri Minta Jokowi Benahi Hilirisasi atau Setop di Nikel******

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi hilirisasi. Jika tidak, ia mengimbau program ini cukup berhenti di nikel saja.

Faisal membedah sengkarut hilirisasi nikel ala Jokowi. Ia menyebut nilai tambah hilirisasi datang dari smelter alias fasilitas pemurnian, di mana rumusnya adalah outputdikurangi input antara.

Output yang dimaksud, antara lain nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, dan lainnya. Sedangkan input antara merupakan bijih nikel.

Ia lantas mengutip data United States Geological Survey (USGS) soal cadangan nikel di seluruh dunia per 2022. Indonesia dan Australia berada di urutan puncak dengan cadangan 21 juta metrik ton.

Tepat di bawah keduanya, ada Brasil dengan 16 juta metrik ton, Rusia 7,5 juta metrik ton, New Caledonia 7,1 juta metrik ton, dan Filipina 4,8 juta metrik ton. Lalu, Kanada punya 2,2 juta metrik ton, China 2,1 juta metrik ton, serta Amerika Serikat 0,37 juta metrik ton.

Namun, umur cadangan nikel Indonesia paling singkat dibandingkan negara-negara lain. Faisal mengatakan ini disebabkan ganasnya pengerukan nikel di tanah air, di mana produksinya menembus 1,6 juta metrik ton per tahun.

"Indonesia paling gila, cuma 13 tahun (umur cadangan nikel), kalau seperti yang sekarang. Ini kan smelter nambah terus, jadi bisa lebih cepat (habis). Pak Jokowi enggak peduli sama itu, dapat Rp510 triliun dengan mengeruk semakin dalam kekayaan kita. Enggak dihitung sebagai ongkos, dampak lingkungannya enggak dihitung, enggak benar," tuturnya.

Faisal membandingkan dengan Australia yang sama-sama punya cadangan 21 juta metrik ton, tetapi produksinya hanya 160 ribu metrik ton per tahun. Dengan begitu, umur cadangan nikel Australia masih bisa bertahan 131 tahun, sehingga manfaatnya masih bisa dicicipi generasi-generasi selanjutnya.

Sementara itu, Filipina yang punya cadangan 4,8 juta metrik ton nikel akan habis dalam 15 tahun mendatang imbas produksi sebesar 330 ribu metrik ton per tahun. Faisal menegaskan nasib nikel Filipina juga dibelenggu China.

"China sekarang, bijih nikelnya hampir semua impor dari Filipina. Nah, yang seperempat jadi segala macam (impor) dari Indonesia. Jadi, smelter di China ada yang tidak memindahkan atau tidak bikin fasilitas baru di Indonesia, mereka mengandalkan pada yang lain-lain," ungkap Faisal.

Ia pun mengkritik larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Jokowi. Menurutnya, lebih baik keran ekspor tetap dibuka agar mekanisme pasar berjalan.

Dengan larangan ekspor saat ini, pasokan bijih nikel di pasar internasional merosot sehingga harganya melonjak. Di lain sisi, harga di dalam ambruk karena pasokan melimpah.

"Larangan itu bikin kacau, bikin pasar tidak bekerja. Karena yang paling bagus buat dunia usaha adalah sinyal pasar bagaimana, ini tidak terjadi karena harga ditetapkan pemerintah dengan harga patokan mineral (HPM)," ujarnya.

"HPM menurut saya keliru sekali. Jadi, HPM itu ditetapkan berdasarkan harga timah murni 99 persen di pasar London Metal Exchange (LME) yang harganya puluhan ribu dolar AS. Masa patokan bijih nikel (kadar 1,8 persen-2 persen) pakai harga yang 99 persen? Ya itu dibikin-bikin saja," sambung Faisal.

Bersambung ke laman berikutnya...

Ekspor Feronikel Untungkan China

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

BSI Institute: Hilirisasi Nikel Untungkan Ekonomi RI Sampai Rp514 T******

Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute memaparkanhilirisasi nikel mampu memberikan nilai tambah pada ekonomi RI hingga Rp514 triliun (US miliar) pada 2022.

Head of BSI Institute Luqyan Tamanni pun mengatakan kebijakan hilirisasi merupakan "kebijakan harga mati" yang diambil pemerintah untuk memastikan terwujudnya Indonesia Maju 2045.

Lihat Juga : Mengintip Kondisi Ekonomi Kenya yang Presiden Girang Dikunjungi Jokowi

Menurut Luqyan, hilirisasi merupakan salah satu solusi atas potensi de-industrialisasi dan juga upaya memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin.

Ia mengatakan hilirisasi juga bertujuan mengoreksi nilai tambah ekonomi yang hilang dan penerimaan devisa dari berbagai aktivitas pemrosesan komoditas utama Indonesia ke negara tetangga.

"Kemandirian dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dapat mendorong energi penduduk Indonesia, yang secara demografi semakin muda ini (memasuki dekade bonus demografi)," ucap Luqyan.

Dalam laporan terbarunya ini, BSI Institute menyinggung juga diskursus kebijakan hilirisasi Indonesia yang memang tengah disorot lembaga internasional lantaran dianggap tidak sejalan dengan globalisasi dan rezim perdagangan bebas.

"Di era Industri 4.0, pemerintah cenderung mengabaikan strategi industri demi integrasi ekonomi global dan liberalisasi pasar. Namun, perkembangan keadaan saat ini dan Covid-19 membuat beberapa negara memprioritaskan kebijakan industri nasional untuk menjaga dan mempromosikan industri domestik mereka," bunyi laporan BSI Intitute tersebut.

"Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat adalah langkah utama dalam strategi industri, misalnya menetapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat."

Pemerintah memang tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

Meski begitu, sejumlah ekonom sanksi terhadap kebijakan hilirisasi nikel ini yang justru diyakni akan lebih banyak menguntungkan negara asing ketimbang negeri sendiri.

Tuan kekaisaran terkuat

Sejumlah Pengusaha AS Puji Airlangga Terkait Kebijakan Investasi RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/8).

Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah agenda strategis, di antaranya di bidang investasi energi dan kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Dalam kesempatan itu, Anggota Kongres Jackson memberi pujian atas terciptakannya iklim investasi bisnis yang positif di Indonesia.

"UU Cipta Kerja telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan," ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp1.400 triliun di tahun 2023. "Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi," ungkap Airlangga.

Adapun sektor swasta Amerika Serikat selama ini banyak melakukan investasi di Indonesia pada bidang pertambangan, mesin, dan farmasi.

Sementara dalam diskusi perihal IPEF, Anggota kongres Young Kim menanyakan perkembangan dan ekspektasi Indonesia terhadap kerja sama ekonomi kawasan tersebut. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia terlibat aktif dalam perundingan kerja sama ekonomi kawasan tersebut.

Lebih lanjut, menurutnya, IPEF dapat berperan sebagai jembatan kolaborasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama investasi di bidang infrastruktur dan manufaktur energi bersih. Kedua pihak juga membahas seputar perkembangan teknologi Nuclear Small Modular Reactor (SMR) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) di bawah payung kerja sama PGII.

Topik Critical Mineral dalam IPEF juga menjadi pembahasan, dimana pemerintah Indonesia berharap manfaat dari clean vehicle tax credit di bawah Inflation Reduction Act (IRA) AS.

Tax Credit tersebut diberikan kepada negara mitra yang telah menjalin FTA dengan AS. Sebagai mitra dalam IPEF, Indonesia berharap dapat memenuhi persyaratan kemudahan dalam cakupan IRA.

Terakhir, Airlangga juga mengutarakan bahwa Indonesia memiliki target net-zero emission. Sehingga dengan menjadi bagian dari ekosistem manufaktur electric vehicle AS dapat mempercepat pencapaian target tersebut.