pinjol uku

tuan kendo

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Teman buku terkuat

Anak Buah Luhut Yakin Batu Bara RI Masih Jadi Primadona Tahun Ini******

Deputi Bidang Koordinasi Investasidan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto meyakini permintaan batu barabakal tetap tinggi tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 yang digelar di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (29/2).

Menurutnya, hal itu terjadi karena masih ada beberapa negara yang tengah membangun PLTU. Adapun negara-negara itu biasanya membeli batu bara dari Indonesia.

"Jadi saya kira demandnya masih akan cukup meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir harga batu bara juga masih relatif stabil, cukup tinggi dibandingkan rata-rata historisnya," kata Seto.

Ia memperkirakan untuk PLTU berkapasitas 300 GW, paling tidak membutuhkan 1,8 miliar hingga 2,1 miliar ton per tahun.

"Jadi saya kira demand batu bara itu, terutama didorong dari China dan India," tegasnya.

Seto menilai produksi batu bara yang meningkat akan berdampak positif pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Dalam beberapa tahun tahun ke depan ini saya kira masih cukup signifikan pada PNBP-nya," ucap Seto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan produksi batu bara RI mencapai 775 juta ton sepanjang 2023.

"Jadi produksi kita, realisasi 2023 mencapai 775 juta ton dan kemudian dalam negeri kita (DMO) bisa memenuhi 213 juta ton dan kemudian juga ekspornya juga 518 juta ton," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 & Program Kerja Tahun 2024, Senin (15/1).

Jika merujuk data produksi dari tahun ke tahun, produksi batu bara pada 2023 itu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Tercatat pada 2016 saja produksi batu bara hanya mencapai 456 juta ton. Angka itu lalu naik pada 2019 menjadi 616 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Sedangkan pada 2020 turun menjadi 564 juta ton. Namun, naik lagi menjadi 614 juta ton pada 2021. Lalu naik lagi menjadi 687 juta ton pada 2022.

Arifin menuturkan tingginya produksi batu bara pada 2023 tak lepas dari permintaan dalam negeri yang juga tinggi.

"Hal ini karena adanya satu, demand listrik, dua ada tambahan-tambahan PLTU baru dari proyek-proyek 35 GW yang masih berlangsung untuk diselesaikan," kata dia.

Di sisi lain, permintaan ekspor juga meningkat. Peningkatan ekspor, kata Arifin, terjadi karena batu bara kembali menjadi alternatif buntut terganggunya pasokan gas dari negara yang sedang berkonflik.

"Batu bara demand-nya naik. Tekanan untuk mendapat pasokan gas alam dari tempat-tempat itu pindahnya ke kita. Makanya ekspornya naik. Nah otomatis kalau demand naik produksi juga naik," tutur Arifin.

Keabadian

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Panggil si jenius

Anak Buah Luhut Yakin Batu Bara RI Masih Jadi Primadona Tahun Ini******

Deputi Bidang Koordinasi Investasidan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto meyakini permintaan batu barabakal tetap tinggi tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 yang digelar di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (29/2).

Menurutnya, hal itu terjadi karena masih ada beberapa negara yang tengah membangun PLTU. Adapun negara-negara itu biasanya membeli batu bara dari Indonesia.

"Jadi saya kira demandnya masih akan cukup meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir harga batu bara juga masih relatif stabil, cukup tinggi dibandingkan rata-rata historisnya," kata Seto.

Ia memperkirakan untuk PLTU berkapasitas 300 GW, paling tidak membutuhkan 1,8 miliar hingga 2,1 miliar ton per tahun.

"Jadi saya kira demand batu bara itu, terutama didorong dari China dan India," tegasnya.

Seto menilai produksi batu bara yang meningkat akan berdampak positif pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Dalam beberapa tahun tahun ke depan ini saya kira masih cukup signifikan pada PNBP-nya," ucap Seto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan produksi batu bara RI mencapai 775 juta ton sepanjang 2023.

"Jadi produksi kita, realisasi 2023 mencapai 775 juta ton dan kemudian dalam negeri kita (DMO) bisa memenuhi 213 juta ton dan kemudian juga ekspornya juga 518 juta ton," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 & Program Kerja Tahun 2024, Senin (15/1).

Jika merujuk data produksi dari tahun ke tahun, produksi batu bara pada 2023 itu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Tercatat pada 2016 saja produksi batu bara hanya mencapai 456 juta ton. Angka itu lalu naik pada 2019 menjadi 616 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Sedangkan pada 2020 turun menjadi 564 juta ton. Namun, naik lagi menjadi 614 juta ton pada 2021. Lalu naik lagi menjadi 687 juta ton pada 2022.

Arifin menuturkan tingginya produksi batu bara pada 2023 tak lepas dari permintaan dalam negeri yang juga tinggi.

"Hal ini karena adanya satu, demand listrik, dua ada tambahan-tambahan PLTU baru dari proyek-proyek 35 GW yang masih berlangsung untuk diselesaikan," kata dia.

Di sisi lain, permintaan ekspor juga meningkat. Peningkatan ekspor, kata Arifin, terjadi karena batu bara kembali menjadi alternatif buntut terganggunya pasokan gas dari negara yang sedang berkonflik.

"Batu bara demand-nya naik. Tekanan untuk mendapat pasokan gas alam dari tempat-tempat itu pindahnya ke kita. Makanya ekspornya naik. Nah otomatis kalau demand naik produksi juga naik," tutur Arifin.

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]