liga178

Reinkarnasi di semua alam

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

IHSG Macet di 6.895 di Akhir Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.895 pada Jumat (17/2).  Indeks saham tak berubah dari perdagangan sebelumnya.

IHSG sempat dibuka dengan positif pada perdagangan sesi I sebelum merosot jauh dan akhirnya ditutup di posisi serupa kemarin.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.726 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25.324 miliar saham.

Indeks sektoral pun mayoritas merah, tujuh dari 11 sektor melemah dipimpin properti minus 0,97 persen. Sementara empat sektor lainnya menguat dipimpin kesehatan dengan 0,62 persen.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB melemah 0,30 persen di level Rp15.204 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak ambruk. Indeks S&P 500 turun di 1,38 persen disusul indeks NASDAQ Composite minus 1,78 persen. Berbeda, indeks NYSE Composite minus 0,89 persen.

Kemudian, bursa saham Asia kompak di zona merah. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat minus 0,66 persen disusul index Kospi di Korea ikut turun 0,98 persen. Indeks Hang Seng Composite di Hong Kong ikut anjlok 1,17 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak perkasa. Indeks CAC 40 di Prancis juga menguat dengan persentase 0,18 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,18 persen. Serupa, Indeks DAX di Jerman ikut menguat 0,89 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita******

Ketersediaan Minyakita disebut hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini pula yang membuat minyak gorengtersebut diprioritaskan tersedia di pasar tradisional.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar-Lembaga Syailendra meminta masyarakat menengah agar tetap membeli minyak goreng premium, tanpa ikut beralih ke Minyakita di pasaran.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli [minyak goreng] premium, ya, sudah jangan pindah dulu [ke Minyakita]. Sebaiknya mereka enggak usah pindah. Kan, mampu beli [minyak premium]," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau [masyarakat] menengah ke atasnya banyak, walaupun [beli] 1-2 liter, kan, jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satunya adalah program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Selain itu, akses mudah untuk mendapatkan Minyakita pun membuatnya jadi semakin langka.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Investasi RI Kencang, Pengangguran Kok Masih 8,42 Juta Orang?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguranIndonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Angka pengangguran di Indonesia pada 2022 sebenarnya cenderung turun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Jika melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada 2015-2019. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lalu mengklaim target itu telah tercapai dengan total penciptaan lapangan kerja baru mencapai 10,34 juta sepanjang 2015-2018.

"Janji Bapak Presiden (Joko Widodo) penempatan lapangan kerja kan 2 juta lapangan kerja per tahun. Sampai akhir 2018 ini, ternyata target penciptaan lapangan kerja sudah tercapai sebesar 10.340.690 orang," ujar Hanif Dhakiri, menteri ketenagakerjaan saat itu, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, 2019 silam.

Namun jika melihat data BPS, tingkat pengangguran pada 2015-2019 tidak banyak berubah. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran mencapai 6,18 persen atau 7,5 juta orang. Kemudian turun tipis menjadi 5,61 persen atau 7,03 juta orang pada Agustus 2016.

Kemudian naik menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dan 7 juta orang pada Agustus 2018. Lalu naik menjadi 7,05 juta orang pada Agustus 2019.

Di lain sisi, penyerapan tenaga kerja diklaim meningkat seiring dengan investasi yang bertambah besar. Data Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Namun, di tengah meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia mengapa tingkat pengangguran masih tinggi?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan tingkat pengangguran sebanyak 8,4 juta orang pada Agustus 2022 sebenarnya cenderung membaik dibanding periode-periode sebelumnya seiring pemulihan pandemi covid-19.

Namun ia menilai tingkat pengangguran Indonesia yang rendah adalah sebuah kewajaran, bukan prestasi.

"Karena sebagian besar masyarakat kita adalah kelas bawah maka bekerja adalah keharusan, bukan karena banyaknya ketersediaan pekerjaan yang layak," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kualitas Investasi Turun

Wu Po Jiu Huang

Kemenhub Kembali Siapkan Mudik Motor Gratis 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengadakan mudik motor gratis tahun ini. Kali ini menggunakan moda transportasi kereta api.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono berharap program ini dapat mengurangi kemacetan dan risiko terjadinya kecelakaan saat periode mudik tahun ini.

Anggaran yang disiapkan pun naik hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Tahun ini dialokasikan dana Rp10 miliar dengan kuota mencapai 10.440 sepeda motor yang diangkut menggunakan kereta.

Tidak ada perbedaan signifikan dari program tahunan ini. Hanya saja saat ini pemilik motor bisa satu kereta dengan kendaraannya.

Pemilik kendaraan hanya perlu membayar tiket kereta Rp10.000 untuk tujuan yang jaraknya kurang dari 330 kilometer (km) dan Rp20.000 untuk jarak 330 km ke atas. Sedangkan untuk angkut motornya digratiskan.

"Jadi motor itu datang kitapackingdan kirim. Jadi bensin dikosongkan biar aman di perjalanan," jelasnya.

Untuk pendaftaran program mudik gratis menggunakan kereta api dibuka mulai 1 Maret-3 Mei 2023. Pendaftaran dilakukan melalui mudikgratis.dephub.go.id yang dilanjut dengan verifikasi langsung di stasiun yang ditunjuk.

Syaratnya wajib menunjukkan KTP, SIM yang berlaku, Kartu Keluarga, STNK. Besaran motor yang diangkut <200 CC.

"Setiap pengiriman (motor) mendapat jatah dua tiket kereta api (selama kuota masih tersedia)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Menteri Basuki Sebut Tanah Jakarta Anjlok 18 Cm per Tahun******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.

Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.

Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.

Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.

"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.

Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.

Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.

Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.

Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.

Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.

Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.