online 88 slot

Iblis ada di sekitar

Fokus ke Bisnis Cloud, Bos Alibaba Daniel Zhang Mundur******

Alibaba Group mengumumkan pengunduran diri Daniel Zhang dari kursi CEO dan chairman perusahaan.

DilansirReuters,Selasa (20/6), Zhang nantinya akan fokus pada bisnis cloud seiring langkah pemecahan bisnis raksasa e-commerce China itu. Rencananya, perusahaan akan dibagi menjadi enam unit bisnis, termasuk cloud.

Sejak Desember lalu, Zhang menjalankan tiga peran ketika dia mengambil alih sebagai kepala unit cloudsetelah mengalami pemadaman yang digambarkan sebagai "kegagalan skala besar terpanjang" untuk lebih dari satu dekade.

Sementara, Wakil Ketua Eksekutif Joseph Tsai akan mengambil alih peran Zhang sebagai chairman.

Perusahaan menyatakan kedua penunjukan tersebut akan berlaku pada 10 September.

"Penunjukan Daniel untuk fokus menjalankan cloud benar-benar menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kepadanya untuk mengambil bisnis yang paling berharga," ujar Brian Wong, mantan karyawan Alibaba dan penulis buku "The Tao of Alibaba".

Menurut Wong, Zhang akan mampu mengembangkan bisnis cloud perusahaan dengan cara yang benar seiring masuknya era kecerdasan buatan (AI).

Zhang bergabung dengan Alibaba pada 2007. Mantan akuntan itu dikenal sebagai arsitek di balik festival belanja tahunan "Singles Day" perusahaan tersebut.

Dia telah menjabat sebagai CEO sejak 2015 dan menjadi chairman pada 2019, menggantikan kedua peran tersebut dari co-founder Alibaba Jack Ma.

Perusahaan berterima kasih kepada Zhang atas "kepemimpinannya yang luar biasa dalam mengatasi ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memengaruhi bisnis perusahaan selama beberapa tahun terakhir."

Rencananya, unit bisnis e-commerce termasuk Taobao dan Tmall akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh Alibaba. Namun, lima unit lainnya akan dipisahkan. Pada Mei lalu, Alibaba menargetkan unit bisnis cloud bisa melantai di bursa dalam 12 bulan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Respons Nelayan, KKP Setop Permanen Penambangan Pasir di Pulau Rupat******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat, Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan penghentian tersebut merupakan respons terhadap aksi puluhan nelayan Suka Damai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut. Sekaligus, wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.

"Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupat sudah resmi kami stop karena terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun", ungkap Adin dalam keterangannya, Rabu (21/6). 

Untuk menangani kasus ini, KKP telah membentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut yang telah menganalisis kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat.

"Kami sudah bentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupat. Hasil analisa terhadap kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat, memang benar bahwa 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia" papar Adin.

Atas kerusakan yang ditimbulkan, KKP menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut secara permanen.

Lihat Juga : BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN

KKP juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Selain itu, PT. LMU dan perusahaan lain yang turut menyebabkan kerusakan juga dikenakan denda administratif sebagai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk menghindari banyaknya penambangan pasir pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sendimentasi Laut. Ia menegaskan bahwa PP itu tidak akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi.

"Justru penerbitan PP 26 Tahun 2023 ini salah satunya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti di pulau Rupat supaya tidak terjadi lagi," terang Adin.

Adin menekankan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023, lokasi tambang sendimen hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli.

Sehingga lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sendimen yang boleh diambil, bukan pasir yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut.

Lihat Juga : Luhut Klaim Produsen Mobil Listrik Terkemuka Akan Tanam Rp19 T di RI

"Sebelum ada PP 26/2023 kan kurang jelas, pasir dianggap sebagai salah satu materi pertambangan. Nah, dengan adanya PP 26/2023, penambangan di Pulau Rupat menjadi tidak diperbolehkan selamanya karena di lokasi tersebut tidak mungkin ditetapkan sebagai lokasi sendimen karena merupakan pulau-pulau kecil terluar yang dilindungi," ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keppres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pemanfaatan Pulau Rupat hanya diperbolehkan untuk wilayah pertahanan, konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan Pulau Rupat tidak diperbolehkan untuk kegiatan penambangan, penegasan ini kami harapkan menjawab kegelisahan nelayan sekitar Pulau Rupat", pungkas Adin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pengelolaaan sedimentasi usai terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah bertujuan melindungi ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini diwujudkan dengan strategi pengawasan yang ketat melalui patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan teknologi satelit supaya tidak akan ada lagi kegiatan tambang yang merusak kelestarian laut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Staf Erick soal DPR Minta 80 Kursi Bisnis Buat Haji: Tidak Gratis******

Staf Khusus Menteri BUMN III Arya Sinulingga buka suara soal permintaan 80 kursi pesawat kelas bisnis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas sebagai tim pengawas haji.

"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis dan mereka juga pakai. Jadi itu betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR gratis, sama saja kayak yang lain," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/6), dikutip dari finance detik.

Arya menjelaskan dengan pemesanan dari DPR sebanyak itu, akan menambah pemasukan untuk maskapai sendiri khususnya Garuda.

"Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede, mahal itu barang. Jadi kami bukan tertekan oleh DPR, kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami Garuda," jelasnya.

Pihaknya berharap kementerian dan lembaga lain juga bisa memilih Garuda untuk melakukan penerbangan. Terutama jika untuk perjalan dinas, dan disarankan pesan dari jauh-jauh hari.

"Kalau bisa semua kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari. Kalau ada perjalanan dinas maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus, justru kami bahagia karena berarti kami bisa booking duluan kami sudah tahu alokasi kami udah terpenuhi jauh-jauh hari," jelasnya.

"Jadi mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi karena bisnis kami juga makin bagus. Tolong pesan jauh-jauh hari," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Alibaba Tunjuk Eddie Wu Jadi CEO Baru******

Alibaba resmi menunjuk Eddie Wu sebagai CEObaru perusahaan guna menggantikan Daniel Zhang yang sudah menduduki posisi tersebut selama 8 tahun lamanya sejak 2015.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk melakukan transisi, mengingat pentingnya Alibaba Cloud Intelligence Group berkembang menuju spin-off penuh," kata Daniel Zhang usai penunjukan Wu, dikutip dariCNN.com, Rabu (21/6).

Perombakan ini terjadi di tengah gonjang-ganjing perusahaan. Namun, Zhang masih akan memimpin Alibaba hingga September 2023 mendatang.

Penunjukan ini turut menjadi sejarah perusahaan. Pasalnya, Alibaba sudah dua kali merestrukturisasi jajaran bos usai Jack Ma cabut.

"Meskipun transformasi kami saat ini menghadirkan struktur organisasi dan tata kelola yang baru, namun misi Alibaba tetap tidak akan berubah," tegas Wu.

Selain Eddie Wu yang bakal menggantikan Daniel Zhang di posisi CEO Alibaba, ada juga Joseph Tsai yang didaulat mengisi posisi Chairman Alibaba.

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika usai InJourney tidak bisa melanjutkan karena terhimpit utang.

Pernyataan Zulkieflimansyah ini dilontarkan merespons rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi hingga Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ujar Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebut kegiatan olahraga memang tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali digelar karena sponsor biasanya terbatas, bahkan tak jarang pihak penyelenggara malah merugi.

Meski demikian, Zulkieflimansyah memilih untuk memandang sisi positifnya. Menurutnya, lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tutur Zulkieflimansyah.

Lihat Juga : Blak-blakan InJourney Soal Utang Rp4,6 T Proyek Mandalika

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan PMN merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Lihat Juga : InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui arus keuangan InJourney negatif. Erick menyebut kondisi buruk yang menimpa BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 menghantam dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport berada dalam posisi negatif.

Meski dunia sudah berangsur normal, Erick menjelaskan baru dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yakni di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," ucap Erick.