bulan spin slot gacor

Bermain game online di dunia lain

cara dapetin uang di shopee

Polisi: Pemeriksaan tersangka Siskaeee tetap dilakukan besok******

besok akan kita update langkah dan  tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik

Jakarta (ANTARA) - Polisi tetap akan memeriksa tersangka pemeran film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee pada Jumat (19/1) sesuai jadwal sebelumnya.
 "Pemeriksaan terhadap tersangka Siskae tidak ada perubahan, tetap diagendakan sesuai jadwal pemeriksaan yang tertuang dalam surat panggilan terhadap tersangka yang sudah dilayangkan oleh penyidik, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Kamis, terkait permintaan tersangka untuk melakukan penundaan pemeriksaan.Melalui kuasa hukumnya,  Siskaeee meminta penundaan pemeriksaan karena telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika dikonfirmasi soal belum pastinya kehadiran Siskaeee ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, Ade Safri hanya menyebutkan lihat esok hari. "Kita tunggu sampai besok kehadiran yang bersangkutan, besok akan kita updatelangkah dan  tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik, " tegasnya. Sementara itu Kuasa hukum tersangka kasus film porno Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting menjelaskan kliennya belum pasti akan hadir ke Polda Metro Jaya pada Jumat (19/1). "Kami belum tahu kesiapan klien kami terhadap panggilan kedua tersebut, hadir atau tidak nya tergantung klien kami," kata Tofan saat dikonfirmasi, Kamis. Tofan menambahkan kliennya sebelumnya membenarkan telah menerima surat panggilan kedua dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. "Baru saja kami dapat dari klien kami Siskaeee bahwa tadi sudah menerima surat panggilan kedua dari penyidik yang dijadwalkan untuk bisa hadir besok (19/1)," ucapnya. Tofan juga berharap pihak kepolisian menunda pemeriksaan tersebut, karena ingin pemeriksaan dilakukan seusai sidang praperadilan penetapan tersangka atas kliennya "Menurut hemat kami untuk proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya dapat ditunda dulu sampai adanya kepastian hukum praperadilan ini putus," katanya. "Dan kita harus sama sama menghargai proses hukum, demi asas equality before the law (persamaan di depan hukum)," sambungnya.Baca juga: Kuasa hukum: Siskaeee belum pasti hadir ke Polda Metro Jaya pada Jumat
Baca juga: Siskaeee dijadikan tersangka, kuasa hukum: terlalu dipaksakan
Baca juga: Polisi nyatakan pemeran film porno belum perlu ditahan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

situs resmi game slot

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

kejahatan

ultra138

Asosiasi kesehatan soroti absennya paslon yang tak hadir dalam dialog******

"Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan,"

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan yang tergabung ke dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) menyoroti absennya pasangan calon (paslon) yang absen dalam dialog Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang diadakannya. Kegiatan yang berjudul Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI Tentang Pembangunan Kesehatan Indonesia hanya dihadiri oleh Capres nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan secara virtual. "Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan," kata Koordinator KOMPAK Moh. Adib Khumaidi di sela-sela kegiatan tersebut di Jakarta, Selasa. Adib mengemukakan kegiatan dialog ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, di mana sebelumnya KOMPAK mengundang perwakilan dari tim sukses (timses) masing-masing paslon untuk dapat berdiskusi terkait program masing-masing paslon di bidang kesehatan. "Dua kali fase yang kita lakukan, yang pertama pertemuan dengan timses. Konteksnya adalah menjelaskan tentang terms of referencedari kegiatan yang kita lakukan, sehingga pasangan calon, baik capres maupun cawapres itu sudah punya konsep dari apa yang sudah kita diskusikan bersama timses," paparnya. Adib menilai timses yang telah diajak berdiskusi mempunyai peran di dalam membuat, membantu, mendefinisikan, dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan serta masukan yang sudah diberikan oleh pihaknya. "Sehingga kita berharap di timses itu juga bisa melakukan sebuah pengawalan-pengawalan terkait dengan masukan-masukan yang bisa kita lakukan," ucapnya yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). "Nah, inilah yang kemudian kita tekankan di sini. Jadi, kita tidak bicaranya bahwa, oh ini kan kemarin sudah disampaikan ke timses saja. Tapi dengan kehadiran beliau, dengan disampaikan secara langsung, maka buat kami dan seluruh anggota tentunya bisa memberikan sebuah gambaran tegas bahwa 'oh inilah visi-misi kesehatan dari masing-masing pasangan calon'," tambahnya. Meski demikian, Adib menyatakan pihaknya netral dan tidak memihak kepada paslon tertentu pada Pemilu 2024 ini. "Perlu kami tegaskan, secara institusi, kami organisasi yang ada di KOMPAK tetap akan menjunjung tinggi netralitas, tetap akan menjunjung tinggi independensi," tutur Moh. Adib Khumaidi.  

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jueji

kapal4d

Jokowi sapa pendengar Tanah Air lewat siaran perdana RRI dari IKN******

Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyapa pendengar Radio Republik Indonesia dalam siaran perdana yang dilakukan dari Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk menyampaikan progres pembangunan infrastruktur di IKN.

"Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara. Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik pembangunan, baik penanaman pohonnya, baik pembangunan infrastrukturnya. Saya kira masyarakat di seluruh Tanah Air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi dalam siaran di studio RRI, seperti disampaikan melalui keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, Rabu.

Dalam siarannya tersebut, Presiden menyambut baik siaran perdana yang dilakukan RRI di Studio Mini RRI yang berlokasi di Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menilai siaran RRI dapat menyampaikan progres pembangunan IKN ke seluruh Tanah Air.

Baca juga: Jokowi apresiasi investor lokal bangun kompleks pergudangan pintar IKN

Baca juga: Presiden sebut pembangunan Training Center di IKN sudah 20 persen 

Saat menyapa pendengar di beberapa daerah, Kepala Negara berharap setiap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat diketahui rakyat dari berbagai pelosok Indonesia.

"Yang paling penting seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui seluruh progres, mengetahui perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara sehingga baik yang ada di perbatasan, yang ada di Aceh, ada di Papua semuanya tahu mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita dan tentu saja informasi-informasi yang lainnya," tutur Presiden.

Dalam siaran perdana tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan progres pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN, mulai dari kantor-kantor pemerintah hingga hotel.

Dengan banyaknya infrastruktur yang telah dibangun, Presiden Jokowi pun optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.

Baca juga: Jokowi berharap SUN Hub bantu kontraktor kebut infrastruktur IKN

Baca juga: Jokowi optimistis Upacara HUT Ke-79 RI digelar di IKN

"Kita optimistis nanti di 17 Agustus itu insya Allah juga bisa melakukan upacara bendera dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam siaran tersebut yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Direktur Utama RRI I. Hendrasmo.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

tim 88 slot

Tanggapi isu pemakzulan, Moeldoko sebut Presiden fokus jalankan tugas******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menjalankan tugas-tugas selama sembilan bulan sisa masa jabatannya, alih-alih menanggapi isu pemakzulan dirinya.

“Presiden masih sangat concernuntuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang tinggal beberapa bulan lagi. Ini kita gas habis-habisan, kita gas pol istilahnya, untuk menuntaskan berbagai program pemerintah,” ujar Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin.

Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) demokratis Februari mendatang, bukannya menciptakan agenda nonproduktif, seperti wacana pemakzulan presiden.

Terlebih, menurut dia, pemerintah juga sangat concernmengikuti jalannya pemilu yang baik di Indonesia.

 

“Jadi jangan membuat suasana (negatif), karena kita sedang fokus pada penyelenggaraan pemilu. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif bagi masyarakat dan bagi pemerintah,” ujar Moeldoko.

 

Ketika menanggapi isu pemakzulan, Moeldoko mendaku/klaim bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi justru mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya.

 

Isu itu muncul ketika sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi kantor Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pada 9 Januari lalu untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari Pemilu 2024.

 

Mahfud menanggapi usulan tersebut dengan menjelaskan bahwa pemakzulan presiden membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu lama, karena harus melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi.

 

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi ini kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, hingga menarik perhatian mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

 

Melalui akun X, Jimly menyebut isu pemakzulan presiden adalah pengalih perhatian karena ada pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang panik dan takut kalah dalam pemilu.

 

Dalam waktu satu bulan menjelang pemungutan suara 14 Februari mendatang, dia menilai tidak mungkin dicapai keputusan pemakzulan dari DPR maupun MPR.

 

“Mari fokus saja sukseskan pemilu,” tutur Jimly.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

penghancur proses

cosmictoto

Menpan RB minta KASN tindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti seluruh laporan yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.

"Kami telah meminta pada KASN untuk menindaklanjuti terhadap seluruh laporan yang terkait dengan netralitas ASN," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Azwar mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar aturan netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dari laporan tersebut, KASN kemudian memberikan rekomendasi dan menggolongkan jenis pelanggaran tersebut, dari kategori ringan sampai berat, dengan sanksi administratif hingga pemberhentian maupun sanksi pidana.

Baca juga: Jaga netralitas, Satgas Pemilu Kemenkumham DKI awasi medsos ASN

Namun demikian, Azwar mengatakan laporan atau pengaduan tersebut tidak bisa seluruhnya diverifikasi.

"Kami akan verifikasi terkait pengaduan-pengaduan, tetapi sekali lagi, pengaduan ada yang bisa diverifikasi, ada juga yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan," jelasnya.

Menurut Azwar, jumlah pengaduan atau laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan jauh lebih banyak karena berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif.

Kemenpan RB pun sudah berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi pelanggaran berkaitan netralitas ASN.

Baca juga: BBPPMPV Bispar sosialisasikan pentingnya netralitas ASN di Pemilu

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan mencapai 10.000 kasus atau naik lima kali lipat dibandingkan pelanggaran pada Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020, KASN mencatat pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah mencapai 2.304 kasus.

Angka pelanggaran ASN itu diprediksi meningkat tajam hingga lima kali lipat, mengingat Pemilu 2024 berlangsung di 548 daerah dengan berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPD RI, hingga presiden dan wakil presiden.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.Baca juga: Kemenkominfo dukung KASN kawal netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024