indebet

Penyihir penyakit aneh

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Modus Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN yang Diungkap Anak Buah Luhut******

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membongkar dugaan kelicikan konsultan di tender proyekyang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender dengan mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh' titipan produsen di luar negeri, sehingga para perusahaan pelat merah itu terpaksa impor.

Dugaan kelicikan itu ia dapat dari pengakuan pejabat BUMN. Dugaan ia ungkap dalam diskusiRoad to Business MatchingTahap VI -Indonesia Catalogue Expo and Forum(BM VI - ICEF) yang rencananya digelar Agustus nanti.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo.

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini, look, dan warnanya begini dan itu (barang) tidak ada di Indonesia," sambungnya.

Agar kelicikan itu tak merugikan BUMN dan Indonesia, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Cerita Basuki soal Korea Pernah Mengemis ke IMF Demi Bangun Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Korea Selatanpernah mengemis ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal itu kata Basuki, dilakukan demi membangun jalan tol. Mereka mengemis karena sedang mengalami krisis ekonomi.

Alhasil untuk membangun jalan tol, mereka tidak punya uang.

Basuki menambahkan aksi mengemis Korea Selatan itu dilakukan karena mereka yakin jalan tol itu pada masa depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi.

Dan keyakinan itu kata Basuki terbukti. Ekonomi Korea Selatan berkat pembangunan tol itu semakin maju.

"Seperti yang kita lihat sekarang ini," katanya. 

Belajar dari kasus Korea Selatan itulah, Basuki mengatakan pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan jalan tol dengan memanfaatkan potensi pendanaan yang ada.

Supaya efek ekonominya lebih terasa, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol juga diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

Penangguhan Impor Sapi Australia Tak Ganggu Pasokan Daging di RI******

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) penangguhan impor sapi dari empat peternakan di Australiatidak akan mengganggu pasokan daging di dalam negeri. 

Kepala Barantan Bambang menjelaskan hal ini karena Indonesia bekerja sama dengan 60 peternakan sapi di Australia. Artinya, masih ada 56 peternakan yang bisa mengekspor sapinya ke Tanah Air.

Dalam hal ini, Barantan tengah mengambil langkah untuk memastikan 56 peternakan di Australia tidak terpapar LSD.

Sementara itu, Kementan menangguhkan impor sapi dari empat peternakan Australia usai temuan penyakit kulit lumpy skin disease (LSD) pada 13 sapi yang dikirim dari Negeri Kangguru itu.

Bambang menjelaskan saat ini Indonesia dan Australia tengah mengkaji sumber penularan penyakit tersebut. Pencarian sumber penyakit LSD itu akan dilakukan dalam 60 hari terhitung sejak kapal pertama yang membawa sapi impor tiba di Indonesia, 12 Juli 2023.

Lihat Juga : Program Biodiesel B35 Berlaku 1 Agustus 2023

"Dalam waktu 60 hari kita tidak tutup impor. Tapi menghentikan sementara untuk farm yang kita temukan yang membawa LSD, empat farm(peternakan) tadi," kata Bambang

Pada 12 September nanti pihak Australia akan mengirim hasil kajian mereka ke Indonesia.

Apabila terbukti virus tersebut tersebar dari Australia, maka penghentian impor sapi dari 4 fasilitas tadi akan diberlakukan permanen.

"Dalam radius 60 km dari 4 farmtersebut kalau positif dari sana akan dihentikan impor juga," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]