mixparlay88

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Basuki Sebut Prabowo Akan Dilantik Sebagai Presiden RI di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenjawab teka-teki di mana Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden 2024-2029.

Pertanyaan ini mencuat karena Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, menyusul kepindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan pelantikan Kepala Negara harus dilakukan di ibu kota.

"Pelantikan presiden (Prabowo Subianto) rencananya sih di sana (IKN Nusantara), di IKN," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Komisi V DPR RI juga sempat mempertanyakan di mana nanti presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, dilantik. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menanyakan hal tersebut kepada Basuki, terlebih usai disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Roberth meminta Basuki menanyakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sang menteri dinilai dekat dengan Jokowi.

"Karena masih tertulis itu (di konstitusi) ditulis (presiden dilantik) di ibu kota negara yang sekarang bukan lagi Jakarta," tegas Roberth dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Siap gak IKN itu untuk melantik presiden? Saya sampaikan karena Bapak (Basuki) juga dekat sama Pak Presiden (Jokowi), tolong lihat ini," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo Subianto resmi memenangkan Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia dan Gibran Rakabuming Raka mengantongi 96.214.691 suara. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Meski begitu, kemenangan mereka masih mendapatkan perlawanan dari paslon satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon nomor tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan Prabowo-Gibran masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Shenwutu

Belanja Hemat Tanggal Tua di Transmart, Ada Diskon hingga 50% + 20%******

Mau belanja hemat di tanggal tua tapi ragu karena gajian masih lama? Gak usah khawatir dong kalau belanjanya di Transmart.

Soalnya, Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon besar-besaran buat aneka produk terpilih. Jadi, jangan sampai lewatkan promonya ya.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank di Transmart Auto Hemat 20%

Diskon sampai 50 persen berlaku untuk aneka produk terpilih. Mulai dari produk segar, fesyen, furnitur, hingga elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan!

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pastikan bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah ya biar bisa nikmati berbagai kemudahan dan promonya. Selamat berbelanja!

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Kemenhub Ungkap Strategi Cegah 'Adu Banteng' Kereta Saat Mudik******

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait mitigasi kecelakaan kereta api selama musim mudik lebaran 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal berharap penerbitan SOP ini dapat mencegah potensi kecelakaan kereta selama mudik tahun ini. Risal menekankan langkah ini diambil demi memastikan keselamatan penumpang kereta.

"Terkait kondisi seperti terjadi kemarin (di Bandung) peristiwa kecelakaan, maka kami sudah mengeluarkan SOP baru dengan operator, yaitu bagaimana prosedur KA pada saat akan melewati stasiun-stasiun yang berbeda pola pelayanannya," jelas Risal dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Di lain sisi, pihaknya terus melakukan ramp check sarana dan prasarana KA yang akan dinas selama masa mudik lebaran2024. Risal mengatakan proses ramp check sarana sudah mencapai 66,7 persen dan akan berlanjut hingga 22 Maret2024.

Kemenhub juga terus melakukan pengecekan dalam urusan standar pelayanan minimum (SPM), termasuk prasarana KA. Langkah-langkah ini, menurut dia, demi memastikan kesiapan operasi selama masa angkutan lebaran.

"Pada prinsipnya, apabila kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai persyaratan teknis, maka akan langsung diperbaiki oleh operator dan kami cek kembali kesiapan dari sarana tersebut," kata Risal.

Berdasarkan data DJKA, ada 3,4 juta orang yang akan memadati KA jarak jauh pada puncak mudik alias H-4 lebaran. Sedangkan 4,7 juta penumpang lainnya akan berjubel saat puncak arus balik atau H+3.

Kemenhub mencatat ada 33,72 juta orang yang berminat menggunakan moda kereta api selama periode H-7 hingga H+7 lebaran 2024 atau 3 April-18 April 2024.

Risal mengatakan kapasitas angkut KA antar kota sudah ditambah 3,31 juta kursi selama lebaran ini. Namun, masih ada potensi 30,41 juta calon penumpang KA yang belum bisa terangkut menggunakan moda transportasi ini.

Terlepas dari tingginya animo pemudik menggunakan kereta api, sempat terjadi kecelakaan 'adu banteng' di Cicalengka, Bandung Januari lalu. Insiden ini melibatkan KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng ke Bandung dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Sistem roh bela diri yang mistis

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]