mentos4d

Panduan Budidaya Perkotaan

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Luhut soal TKA di Hilirisasi Nikel: Dorong Transfer Teknologi******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menanggapi penggunaan tenaga kerja asing dalam kebijakan hilirisasi nikel.

Menurutnya, penggunaan tenaga kerja asing sebetulnya dimaksudkan untuk transfer teknologi pasca penerapan kebijakan tersebut.

"Saya dorong investor transfer teknologi pasca penerapan kebijakan hilirisasi. Jadi supaya bangsa ini jalan," kata Luhut dalam keynote speakernya di seminar nasional Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (29/9).

Sebelumnya, masalah penggunaan tenaga kerja asing usai penerapan hilirisasi juga pernah dikritik oleh Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Ia menyebut menyebut tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di smelter nikel mendapat gaji lebih besar dibandingkan pekerja lokal. Bahkan, gaji yang diterima pada TKA tersebut bisa mencapai Rp54 juta per bulan.

"Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp17 juta hingga Rp54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum," tulis Faisal Basri dalam blognya.

Menurutnya, para TKA tersebut tak semuanya tenaga ahli. Beberapa di antaranya bekerja sebagai juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja.

Akibatnya muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar US0 per pekerja per bulan.

"Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan," katanya.

Sebab itu, ia menilai kebijakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan industri-industri di China.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Luhut Sebut Korsel, Jepang, China Tertarik Garap LRT di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitanmengatakan China hingga Jepang berpotensi menggarap lintas raya terpadu (LRT) di Bali.

"Ada, sangat ada (investor asing LRT Bali). Jadi yang jelas ada Korea, Jepang, China. Kita mana saja yang teknologinya mau transfer dan cepat serta murah kita akan ambil," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi

Menurutnya, pemerintah akan segera mengadakan rapat teknis. Ia berharap proyek ini segera groundbreakingpada tahun depan.

"Jadi LRT (Bali) akan underground, akan dibuat sampai ke Seminyak dan Canggu. Sehingga dengan demikian trafficdi lapangan terbang Bali waktu kita mencapai 24 juta penumpang pada 2025-2026 sudah bisa teratasi. Karena kalau itu tidak dilakukan maka 2026 itu kita bisa stuck3 jam di airport," ujarnya.

Lihat Juga : 5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum mengatakan opsi pembangunan LRT di bawah tanah karena ada banyak aturan pembangunan di Pulau Dewata. Contohnya, bangunan di Bali tidak boleh dibangun lebih tinggi dari pohon kelapa.

Ia mengungkapkan untuk tahap awal proyek ini akan dibangun sepanjang 5,3 kilometer (km). Lintasan sepanjang itu akan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Extended Terminal dan area parkir di Kuta Central Park.

Ervan menyebut biaya pembangunan LRT di bawah tanah tiga kali lipat dari pembangunan normal. Biaya investasi yang dibutuhkan mencapai US6,28 juta atau setara Rp9,17 triliun (asumsi kurs Rp15.388 per dolar AS).

Penjahat terkuat di alam semesta

Inflasi September 2023 Tembus 2,28 Persen Gegara Rokok dan Beras******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatinflasi sebesar 2,28 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada September 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,19 persen.

"Tingkat inflasi bulanan September 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu... Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,87 pada September 2022 menjadi 115,44 pada September 2023," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya di bilangan Jakarta Pusat, Senin (2/10).

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (month to month/mtm) adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

"Dari 90 kota IHK, seluruh kota mengalami inflasi secara tahunan. Terdapat 50 kota mengalami inflasi tahunan lebih tinggi dari inflasi nasional," tuturnya.

Berdasarkan provinsi, inflasi tahunan di Sumatra paling tinggi ada di Kota Tanjung Pandan sebesar 5,03 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kotabaru sebesar 3,66 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Sumenep sebesar 4,47 persen. Inflasi di Bali-Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Maumere sebesar 3,8 persen.

Sementara itu, inflasi tertinggi di Sulawesi ada di Kota Luwuk sebesar 4,37 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Maluku dan Papua ada di Manokwari sebesar 5,26 persen.

"(Manokwari) yang juga merupakan kota IHK dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi secara nasional. Komoditas penyumbang inflasi di Manokwari adalah ikan segar dengan andil 1,46 persen, angkutan udara 0,72 persen, beras 0,58 persen, rokok kretek filter 0,41 persen, dan tomat 0,39 persen," tandas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Ning Zhanyan Qiao Cang

Komisi Perdagangan AS Gugat Amazon Buntut Dugaan Monopoli Pasar******

PemerintahAmerika Serikat (AS) dan 17 negara bagiannya menggugat e-commerce raksasa Amazon karena diduga melakukan monopoli dan membuat persaingan yang tidak sehat.

Gugatan itu diajukan oleh Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) dan 17 jaksa agung.

Amazon dituding secara tidak adil mempromosikan platform dan layanannya dengan mengorbankan penjual pihak ketiga yang mengandalkan pasar e-commerce perusahaan untuk distribusi.

Laporan tersebut juga mengklaim Amazon secara antikompetitif dengan memaksa penjual untuk mendaftarkan produk mereka di Amazon dengan harga terendah dibandingkan di situs lainnya. Karena dominasi Amazon dalam e-commerce, penjual tidak punya pilihan selain menerima persyaratan perusahaan tersebut.

MelansirCNN Business, Selasa (26/9), kondisi itu mengakibatkan harga lebih mahal bagi konsumen dan pengalaman konsumen yang lebih buruk.

Tak hanya itu, FTC juga menuding Amazon memberi peringkat produknya sendiri dalam hasil pencarian pasar lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual oleh pihak ketiga.

"Amazon benar-benar fokus untuk mencegah orang lain mendapatkan jumlah pelanggan yang sama," kata Ketua FTC Lina Khan.

Dalam rilisnya, Khan menuduh Amazon menggunakan "taktik hukuman dan koersif" untuk mempertahankan monopoli ilegal.

"Amazon kini mengeksploitasi kekuatan monopolinya untuk memperkaya dirinya sendiri sambil menaikkan harga dan menurunkan layanan bagi puluhan juta keluarga Amerika yang berbelanja di platformnya dan ratusan ribu bisnis yang bergantung pada Amazon untuk menjangkau mereka," kata Khan.

Ia menambahkan gugatan yang diajukan meminta pertanggungjawaban Amazon atas praktik monopoli ini dan memulihkan janji persaingan yang bebas dan adil yang telah hilang.

Namun, Wakil Presiden Senior Kebijakan Publik Global Amazon David Zapolsky mengatakan gugatan itu memperjelas bahwa fokus FTC telah menyimpang secara radikal dari misinya untuk melindungi konsumen dan persaingan. Menurutnya, Amazon telah mendorong harga yang lebih rendah, pengiriman yang lebih cepat, dan membantu usaha kecil menjual barang-barang mereka.

"Gugatan yang diajukan oleh FTC hari ini salah berdasarkan fakta dan hukum, dan kami berharap kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan," katanya.

Ia menambahkan Amazon menghormati peran FTC yang secara historis melindungi konsumen dan mendorong persaingan. Namun, ia menganggap FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut.

"Sayangnya, tampaknya FTC saat ini secara radikal menyimpang dari pendekatan tersebut, mengajukan tuntutan hukum yang salah arah terhadap Amazon," katanya.

[Gambas:Video CNN]