harga voucher xl 3gb 30 hari

Pasca-95

Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur******

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan(Kemenkeu) Isa Rachmatarwata buka suara soal keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunda pembelian 12 pesawat tempurMirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Ia mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.

"Mengenai alat pertahanan apa yang menjadi prioritas untuk dibeli, tentunya merupakan kewenangan Kemenhan," kata Isa, Minggu (7/1) seperti dikutip dari detik.com.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kemhan, pengadaan pesawat itu dilakukan karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan pengiriman secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU.

Penurunan kesiapan tempur itu dikarenakan banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakai, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya pengiriman pesawat pesanan pengadaan baru.

Namun, beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal.

"Disepakati pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, Kemenhan. Pak Menhan, menunda pembelian Pesawat Mirage 2000-5 ini, kenapa? karena kapasitas fiskal kita untuk sementara ini belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5 jadi ada penundaan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (3/1) malam.

Dahnil menjelaskan saat ini pemerintah akan melakukan retrofit terhadap pesawat yang dimiliki sambil menunggu kedatangan pesawat Dassault Rafale.

"Artinya Pesawat Sukhoi kita kemudian Pesawat f-16 itu, bahasa awamnya diperbaiki. Supaya kemudian mengisi kekosongan pertahanan udara kita selama menunggu Rafel yang kita pesan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

Amazon PHK 500 Karyawannya di Twitch******

Unit game streamingmilik Amazon, Twitch, mengumumkan pemberhentian atau PHK 500 karyawannya pada Rabu (10/1) waktu setempat.

"Saya ingin mengirimkan pesan singkat untuk memberi tahu Anda bahwa kami telah membuat keputusan sulit untuk mengurangi jumlah tenaga kerja kami saat ini," ujar CEO Twitch Dan Clancy dalam sebuah unggahan di blog, melansir AFP.

Angka ini dilaporkan setara dengan sepertiga total karyawan Twitch. Meski punya popularitas yang kuat di kalangan gamers, namun Twitch tengah berjuang secara finansial.

Namun, belakangan Twitch berhadapan dengan masalah finansial. Baru-baru ini Twitch juga menutup operasinya di pasar utama Korea Selatan lantaran masalah finansial.

"Saya tahu banyak dari Anda bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Selama setahun terakhir, kami telah berupaya membangun bisnis yang lebih berkelanjutan sehingga Twitch akan ada di sini untuk jangka panjang. Sepanjang tahun, kami telah memangkas biaya dan menghasilkan banyak keuntungan," tulis Clancy.

"Sayangnya, meski ada upaya-upaya ini, organisasi kami masih jauh lebih besar dari apa yang diperlukan."

Tak hanya Twitch, unit-unit bisnis Amazon lainnya juga berhadapan dengan masalah PHK karyawan. Pemotongan ratusan karyawan di Prime Video dan Amazon MGM Studio juga digambarkan sebagai sesuatu yang mengecewakan, tapi diperlukan untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan.

"Ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil dan tidak enteng," ujar kepala unit hiburan Amazon Mike Hopkins dalam sebuah surel-nya pada staf.

Pemotongan ini terjadi sebagai bagian dari rencana pemutusan kerja terbesar Amazon yang dimulai sejak tahun lalu. Dikabarkan, pemutusan ini akan menjangkau 27 ribu posisi di seluruh perusahaan.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Kronik Aslan: Kesulitan

Waskita Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 T, Termasuk di IKN******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mengerjakan 90 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp52,7 triliun. Proyek tersebut adalah penugasan dari pemerintah yang ada di Proyek Strategis Nasional(PSN).

Berdasarkan dari segmentasi proyek, total nilai kontrak tersebut bersumber dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen, sumber daya air sebesar 17 persen, gedung sebesar 13 persen, EPC dan anak usaha sebesar 10 persen.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage

Sebanyak 10 proyek IKN yang dikerjakan perseroan adalah Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 & 4 IKN, Jalan Feeder kawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan Multi Utility Tunnel-01 (MUT).

Selain itu, perseroan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp14,4 triliun sampai November 2023. Berdasarkan kepemilikan proyek perolehan NKB ini masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 62 persen, lalu diikuti oleh proyek BUMN/BUMD sebesar 22 persen, pengembangan usaha sebesar 15 persen dan swasta sebesar 1 persen.

"Sementara itu berdasarkan segmentasi jenis proyek, konektivitas infrastruktur sebesar 54 persen, sumber daya air sebesar 15 persen, gedung sebesar 17 persen, EPC sebesar 1 persen dan anak usaha sebesar 14 persen," jelas Ermy.

Lihat Juga : Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali

Untuk 2024, kata Ermy, perseroan menargetkan NKB tercapai sampai dengan Rp20 triliun secara konsolidasi. Pihaknya optimistis target tersebut akan tercapai.

"Proses ini sudah berjalan on the track untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik," katanya.

Alam Dewa Kegelapan

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.