maxwin

Novel Tuan Raja Dewa

Syarat Berutang Rugikan Negara Penerima, Bahlil Sebut IMF Lintah Darat******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Dana Moneter Internasional (IMF) serupa denganlintah darat. Pasalnya, banyak kebijakan ekonomi yang ditawarkan IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Bahlil menyebut rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara-negara yang mendapat pinjaman dari mereka justru banyak yang merugikan

"Karena (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Salah satu syaratnya menghentikan program bantuan sosial. Bahlil menuding gara-gara syarat itulah daya beli masyarakat Indonesia jatuh.

Karena rekomendasi IMF juga, imbuh Bahlil, bunga kredit perbankan di Indonesia jadi mesin industrialisasi. Hal ini kemudian berimbas pada banyaknya industri di Indonesia yang kolaps.

Di sisi lain Bahlil, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY, karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF," ucapnya.

Bahlil mengatakan setelah bebas dari jerat utang itu, kini pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi lagi. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam menyejahterakan rakyat. Salah satunya melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral mentah lainnya dengan menggeber hilirasasi.

Baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs. Rekomendasi itu disampaikan dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, serta dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Bahlil Tegur Keras IMF: Jangan Urus Rumah Tangga Orang Lain******

Menteri Investasi/Kepala Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk tidak ikut campur dalam kebijakan Indonesia terkait hilirisasi.

Bahlil menegaskan hanya Pemerintah Indonesia dan rakyatnya yang tau ke mana negara ini diarahkan, bukan IMF. Bahlil bahkan meminta IMF untuk mengurusi negara-negara yang sakit.

"Kalau pikiran mereka baik, cocok untuk negara Indonesia, kita pakai. Tapi kalau pikiran mereka nggak cocok untuk Indonesia ya sorry. Jangan urus rumah tangga orang. Jadi tolong sampaikan kepada mereka urus saja negara-negara yang kondisi ekonominya lagi sakit," tegas Bahlil, dikutip dari detik finance, Kamis (13/7).

Ia juga menyinggung langkah Eropa yang menggugat program hilirisasi Indonesia ke WTO. Namun hiliriasi tetap berjalan dan Indonesia terus melakukan perlawanan.

"Kita membangun hilirisasi kita dihadang oleh WTO. Tapi kita jalan terus. Karena kita ini tujuan negara ini kita yang tahu, bukan mereka. Kalau mereka mengarahkan kita, dia ada something. Emang kita merdeka ini hasil pemberian?" tanya Bahlil.

"Silakan saja kalau mereka (IMF) lawan, negara kita sudah merdeka kok. Saya mengatakan kepada mereka, jangan campur aduk dan jangan campur-campur urusan negara kami," tegasnya.

Lihat Juga : Perusahaan Telat Bayar Iuran BPJS Kesehatan Terancam Bui-Denda Rp1 M

Mantan ketua umum HIPMI ini juga buka-bukan jika dirinya tidak setuju dengan sejumlah rekomendasi IMF.  Lembaga tersebut dinilai merusak investasi dalam negeri, termasuk menyebabkan deindustrialisasi saat krisis ekonomi tahun 1998. Padahal kontribusi di sektor industri saat itu cukup tinggi.

"Justru jantung pertahanan ekonomi kita sekarang itu investasi. Makanya itu saya agak tidak setuju dengan IMF itu. Ngomongnya itu merusak investasi kita, deindustrialisasi itu adalah rekomendasi IMF saat krisis ekonomi (tahun) 1998," terangnya.

Adapun rekomendasi IMF saat itu adalah meminta tidak melakukan ekspansi di sektor industri. Hal ini mengakibatkan sejumlah industri strategis tutup, salah satunya adalah PT Dirgantara Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Badan Pangan Luruskan Info Jokowi soal Harga Ayam Tembus Rp50 Ribu******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah harga daging ayamras di tingkat konsumen tembus Rp50 ribu per kilogram (kg) untuk wilayah Jakarta. Yang dijual Rp50 ribu merupakan ayamfillet, bukan karkas.

Pernyataan ini bertentangan dengan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kenaikan harga ayam belakangan ini sudah terlalu tinggi karena sudah mencapai Rp50 ribu per kg.

"Hari ini kita bersama teman-teman Pasar Jaya cek langsung di Pasar Palmerah (Jakarta). Untuk harga ayam Rp50 ribu per kg itu harga ayam fillet. Jadi ini mesti diluruskan, fillet itu boneless, berbeda dengan karkas," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (27/6).

"Jadi kalau di-convert,harganya kurang lebih masih sekitar Rp36 ribu per kg. Dan itu masih harga wajar," ungkapnya.

Adapun kondisi harga rata-rata nasional daging ayam ras berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas adalah Rp38.530 per kg per 27 Juni 2023.

Ia mengakui selalu ada potensi kenaikan harga jelang hari raya keagamaan, seperti jelang Iduladha ini, lantaran meningkatnya permintaan.

Lihat Juga : Pedagang Bongkar 2 Biang Kerok Harga Ayam Bisa Melesat Jadi Rp50 Ribu

"Kalau dalam H-2 Lebaran biasanya kenaikan sampai dengan 5-10 persen masih bisa ditolerir. Tapi kalau sampai ke Rp50 ribu per kg itu angka yang tidak bisa ditolerir. Setelah kita cek dan pastikan ternyata itu harga untuk ayam fillet," ia menegaskan.

Ia memastikan Bapanas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi untuk memperkuat peran BUMD pangan DKI Jakarta, sehingga dapat mendukung stabilitas harga daging ayam ras di wilayah DKI Jakarta jelang Iduladha besok.

"Selanjutnya, saya bersama Pak Gubernur DKI Jakarta dan tentunya dengan BUMD Dharma Jaya, Pasar Jaya, peternak rakyat dan private sector,kita akan siapkan 3-10 hari ke depan ayam dengan harga yang baik dan harga yang benar," ucapnya.

"Agar bisa menjangkau masyarakat secara masif, kita bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta segera siapkan lokasi di Kelurahan-kelurahan, angkanya akan berkisar di bawah Rp. 36.000 per Kg, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga daging ayam yang baik," imbuhnya.

Sebagai langkah pengendalian harga jelang Iduladha, Bapanas menerbitkan surat kepada para pelaku usaha dan asosiasi perunggasan berisi imbauan agar menjual dengan harga wajar. Acuannya, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Harga acuan pembelian di tingkat produsen ditetapkan Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg. Sementara, harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp36.750 per kg.

"Kita juga minta agar produsen daging ayam segar dan daging ayam beku (frozen) dapat terus memasok kebutuhan penjual ayam di pasar tradisional maupun ritel modern dan pengusaha ritel modern menambah stok daging ayam beku (frozen) untuk memenuhi kebutuhan konsumen," ujarnya.

Jokowi pernah menyinggung lonjakan harga ayam yang terjadi belakangan ini sudah terlalu tinggi, jauh melesat dari harga normal.

"Biasanya di harga Rp30 ribu, Rp32 ribu. Ini sudah mencapai Rp50 ribu. Naiknya terlalu tinggi," kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Palmerah awal pekan ini.

Ia akan mengecek apa masalah yang menjadi pemicu lonjakan harga daging ayam tersebut.

"Mungkin ada problem di supply-nya, pasokannya. Mungkin karena (Iduladha)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Bahlil Bersuara Keras soal IMF Minta Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersuara keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Suara keras ia berikan setelah lembaga tersebut menyarankan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakannya dalam membatasi ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Bahlil mengatakan pemikiran yang digunakan IMF dalam meminta Jokowi menghentikan kebijakan itu ngawur. Ia juga menganggap permintaan IMF itu telah mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Ia mempertanyakan alasan IMF meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Jokowi.  Ia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.

IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

Keluarga Pengharum Mayat

Circle, Perusahaan Pencipta Koin Kripto USDC PHK Karyawan******

Circle Internet Financial selaku raksasa kripto di balik terciptanya USD Coin (USDC) mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Circle menggandakan fokusnya pada kegiatan dan pelaksanaan bisnis inti," dalih perusahaan atas PHK tersebut, dikutip dari Reuters, Kamis (13/7).

Circle diklaim mengurangi sejumlah karyawannya pada Rabu (12/7) lalu. Selain PHK, perusahaan yang berbasis di Boston, AS itu mengakhiri sejumlah investasi di luar kegiatan inti perusahaan.

Meski begitu, tidak ada rincian pasti berapa jumlah karyawan yang terdampak PHK. Detail pesangon dan hak-hak yang diterima karyawan juga tak diinformasikan.

Mirisnya, PHK ini terjadi lima bulan setelah Circle mengumumkan bakal menambah pasukannya sebesar 25 persen. Meski begitu, perusahaan ini disebut sudah mengidentifikasi lahan baru dan akan terus merekrut staf anyar secara global.

Keputusan berat ini menambah gonjang-ganjing di dunia kripto. Sebelum Circle, beberapa perusahaan juga telah memecat karyawannya, seperti Coinbase, Chainalysis, dan Gemini.

[Gambas:Video CNN]