cara pinjam uang di paylater

Putri Duyung Telah Jatuh

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Keabadian

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Tur Santo

TKN Bantah Gibran Pakai Alat Bantu saat Debat******

JAKARTA —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menggunakan alat khusus pada saat debat beberapa hari lalu.

Wakil Ketua bidang Komunikasi pada TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menegaskan bahwa tidak ada alat khusus apapun yang menempel pada tubuh cawapres Gibran Rakabuming Raka, termasuk alat Bone Conduction Earphone yang terhubung ke Emil Dardak saat melakukan debat.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Tuduhan tersebut dilemparkan oleh nitizen karena mencurigai ada alat berwarna hitam yang melingkar di leher Cawapres Gibran Rakabuming Raka di balik kerah jaketnya. Ditambah lagi Emil Dardak pun terpantau komat-kamit saat proses Debat Cawapres 2024 berlangsung pada Minggu (21/1/2024).

“Tuduhan itu tidak benar, kalau mau nuduh yang cerdas lah. Soalnya tidak terbukti juga kan. Ada tidak buktinya, di situ ada Prof Mahfud dan Cak Imin, mereka pasti sudah protes dari awal kalau ada alat seperti itu,” tuturnya di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Dia menilai bahwa Debat Cawapres 2024 yang digelar KPU pada Minggu kemarin sudah adil dan transparan. Menurutnya, Debat Cawapres 2024 tersebut tidak hanya ditonton oleh jutaan warga melalui siaran langsung, tetapi juga oleh ratusan orang yang ada di lokasi debat.

“Saya rasa pihak televisi yang melakukan siaran langsung juga tidak akan biarkan ada hal seperti itu terjadi. Apalagi kan ada MetroTV, kalian tahulah afiliasinya ke mana kan,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada nitizen agar lebih cerdas dalam menyikapi sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Dia pun kembali menegaskan bahwa Gibran tidak pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama debat berlangsung kemarin.

“Saya tegaskan kembali tidak ada alat khusus apapun yang menempel,” ujarnya.

Pada debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran mengenakan jaket dengan lambang mirip dengan lambang klan Uzumaki dari kartun Naruto.

Jaket tersebut didominasi warna biru muda, dengan pundak berwarna abu-abu. Di dada sebelah kiri jaket tersebut, terdapat tulisan Prabowo Gibran yang menyertakan nomor urutnya, yakni nomor 2.

Sementara itu, di dada Gibran terdapat lambang bulat berwarna oranye yang mirip dengan lambang klan Uzumaki di kartun Naruto.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Bantah Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Keempat Pilpres 2024”

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

TKN Sebut Gibran Sangat Sopan saat Debat Cawapres 2024******

SOLO —Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay, menyebut calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, merupakan sosok yang sangat sopan saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024) malam.

“Kalau ada yang menyatakan etika ke Gibran, tentu tidak pas sebab pada kenyataannya Gibran sangat sopan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (22/1/2024).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Menurut ia, Gibran telah bertanya sesuai dengan topik selama mengikuti Debat Cawapres 2024. Ia menilai calon wakil presiden lain yang menyinggung etika Gibran hanya karena yang bersangkutan tidak mampu menjawab pertanyaan.

“(Gibran) bertanya sesuai topik dan tidak asal-asalan. Kalau ada yang tidak bisa jawab, itu bukan berarti yang bertanya tidak beretika. Itu hanya kelemahan lawan debat yang tidak siap,” ucap Saleh.

Selain itu, Saleh juga menyayangkan kecenderungan pengguna media sosial yang turut mempertanyakan etika Gibran dan menegaskan bahwa Gibran menunjukkan etika sopan santun ketika debat.

“Kalau di medsos, pagi ini yang dikejar malah soal etika. Padahal, Gibran itu sangat sopan: menyalami semua kandidat yang lebih senior, menundukkan badan sebagai bagian dari rasa hormat dan selama debat sering sekali meminta maaf jika ada kalimat yang salah,” katanya.

Menurut dia, sentimen terkait etika ini wajar muncul karena Gibran menunjukkan performa bagus saat debat. Gibran menguasai materi debat dengan baik.

“Kalau mau jujur, Gibran kan dikeroyok juga kiri kanan, tetapi dia mampu menjawab dan memberikan solusi atas persoalan yang disodorkan. Dia memang betul-betul siap,” imbuhnya.

Saleh justru balik mempertanyakan etika dari calon presiden nomor urut 1 nies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ketika debat sebelumnya dinilai menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

“Anies dan Ganjar kan memberi nilai sangat rendah. Tujuannya apa itu? Ya pasti untuk menjatuhkan. Untungnya Prabowo tenang, tidak terpancing, dihadapi dengan sabar,” tambahnya.

Orang-orang menghormati

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral******

JOGJA — Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkit soal netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Anies usai Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden boleh memihak dan ikut berkampanye selama tidak memanfaatkan fasilitas negara.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies yakin pernyataan Jokowi tersebut tak akan merepotkan pasangan capres-cawapres lainnya secara politik.

Di sisi lain, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya sudah terbiasa mengalami berbagai tantangan dalam kontestasi politik 2024 dan selalu mengambil hikmahnya.

“Di sini dilarang, di sana dilarang, malah dapat tempat, dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin, bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.