petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bni4d demo

pusat slot login 645Jutaan kata 934647Orang-orang telah membaca serialisasi

《bni4d demo》

Meja Komputer Minimalis di Transmart Full Day Sale Rp400 Ribuan******

Transmart Full Day Sale kasih diskon untuk meja komputer yang harganya mulai Rp400 ribuan aja dari harga normal Rp899 ribu.
Transmart Full Day Sale kasih diskon untuk meja komputer yang harganya mulai Rp400 ribuan aja dari harga normal Rp899 ribu. (CNN Indonesia/Mochammad Ryan)
Jakarta, CNN Indonesia--

Para pekerja yang masih work from home (WFH) perlu meja komputer yang layak untuk menunjang pekerjaanmu. Nggak usah khawatir, di Transmart Full Day Sale ada diskon untuk meja komputer yang harganya mulai Rp400 ribuan aja.

Transmart Full Day Sale ini, berlangsung selama dua hari pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12). Mulai jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga :
Masih Ada Waktu buat Belanja Hemat di Transmart, Diskonnya 50% + 20%

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah tinggal unduh saja aplikasinya dari hp lalu upgradeke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain furnitur, masih banyak produk yang didiskon, seperti bahan pangan, elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan sampai menyesal karena kehabisan, langsung saja ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang sofabed, daybed, atau meja komputernya, ya!

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:poin365

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
pejuang slot88
idnsport
togecc
zeus vs hades pragmatic
bola888
edc slot 88
situs slot gacor mudah jackpot
voucher pengguna baru gojek
tafsir mimpi 69
Daftar isi semua bab
Bab 1 jam gacor olympus hari sabtu
Bab 2 cong togel
Bab 3 javaland88
Bab 4 96 slot
Bab 5 daftar slot resmi 2022
Bab 6 angka jitu ular togel
Bab 7 kakek slot jp
Bab 8 hk minggu angka jitu
Bab 9 limit kredivo 12 bulan
Bab 10 buku tafsir mimpi 2d lengkap
Bab 11 gunung slot 88
Bab 12 cara kredit hp pakai kredivo
Bab 13 liga778
Bab 14 prediksi hk malam ini jp paus
Bab 15 72 di erek erek
Bab 16 j88slot
Bab 17 raja365
Bab 18 pencuri 2d togel
Bab 19 58 bet
Bab 20 rtp coloksgp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3563bab
takutBacaan TerkaitMore+

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

situs slot paling gacor 2022
SpaceX diduga memecat 8 karyawannya usai mengkritik bos perusahaan, Elon Musk. Berpotensi langgar UU Ketenagakerjaan.
SpaceX diduga memecat 8 karyawannya usai mengkritik bos perusahaan, Elon Musk. Berpotensi langgar UU Ketenagakerjaan. (Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke)
Jakarta, CNN Indonesia--

SpaceX diduga memecat 8 karyawannya usai mengkritik bos perusahaan,Elon Musk, dengan sebutan 'gangguan' dan 'memalukan'.

Klaim ini disampaikan oleh agen tenaga kerja di Amerika Serikat (AS). Akar masalahnya terjadi imbas serangkaian cuitan Musk di Twitter, kini X, sejak 2020 lalu.

Cuitan tersebut dianggap banyak bernuansa seksual. Pada akhirnya, sejumlah karyawan mengutuk pernyataan tersebut karena tidak sejalan dengan kebijakan SpaceX.

Deborah Lawrence selaku salah satu karyawan yang dipecat buka suara. Menurutnya, ada 'budaya beracun' di SpaceX yang menoleransi pelecehan, terutama kepada pekerja perempuan.

"Kami menulis surat terbuka kepada pimpinan bukan karena niat jahat, tetapi karena kami peduli dengan misi dan orang-orang di sekitar kami," ucap pembelaan Lawrence, dikutip dari Reuters, Kamis (4/1).

Pemerintah AS pun turun tangan melalui Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB). Salah seorang pejabat regional menerbitkan keluhan resmi soal klaim perusahaan Musk menyalahi Undang-undang Ketenagakerjaan untuk bersatu dan mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik.

Jika SpaceX tidak segera menyelesaikannya, kasus ini akan disidangkan oleh hakim administratif yang dijadwalkan pada 5 Maret 2024.

Nantinya, keputusan persidangan masih bisa diajukan banding ke dewan, lalu ke pengadilan banding federal.

NLRB bisa memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali para pekerja dan membayar gaji. Asalkan, pemecatan yang dilakukan Musk terbukti melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, SpaceX berpotensi menghadapi hukuman yang lebih berat jika benar melanggar hukum.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

badai jenius

sbobetmobile
Angkasa Pura II memprediksi puncak arus balik penumpang pesawat di musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terjadi pada Selasa (2/1) ini.
Angkasa Pura II memprediksi puncak arus balik penumpang pesawat di musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terjadi pada Selasa (2/1) ini. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Angkasa Pura II(Persero) memprediksi puncak arus balik penumpang libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024 melalui di 20 bandara yang mereka kelola bakal terjadi pada 2-4 Januari 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi menyampaikan pada puncak arus balik libur natal dan tahun baru ini pihaknya memproyeksikan 245 ribu orang menumpang pesawat.

"Pada arus balik mulai 1-4 Januari 2024, sebanyak 20 bandara AP II diproyeksikan melayani penumpang pesawat sebanyak 935 ribu orang. Adapun puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2024 dengan penumpang sebanyak 245 ribu orang," katanya Senin (1/1) seperti dikutip dari Antara.

"Saat puncak arus balik pada 2 Januari 2024, penumpang diperkirakan mencapai 165 ribu orang," katanya lagi.

Guna memastikan kesiapan personel dan fasilitas dalam melayani penumpang pesawat saat arus balik itu, pihaknya tengah menyiapkan beberapa titik penting operasional pelayanan.

"Melalui rencana operasi dan pelayanan, kami memastikan kesiapan dan kecukupan personel serta fasilitas bandara baik di sisi udara maupun sisi darat," ujarnya pula.

Agus menuturkan kolaborasi yang erat di antara stakeholder juga diperlukan untuk memastikan kelancaran arus balik.

"Terminal Operation Center di bandara-bandara AP II, juga Airport Operation Control Center (AOCC) di Bandara Soekarno-Hatta, dan Posko Monitoring Natal-Tahun Baru di seluruh bandara, menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak untuk memastikan kelancaran operasional bandara, pergerakan pesawat di bandara, dan alur penumpang," ujar dia.

Adapun untuk titik penting operasi dan pelayanan yang disiapkan itu difokuskan pada adalah alokasi parkir pesawat, penanganan bagasi penumpang pesawat, ketersediaan moda transportasi publik dan lalu lintas di bandara.

Agus juga menuturkan koordinasi dengan maskapai dan perusahaan ground handling terus diperkuat, sehingga proses penanganan bagasi mulai dari pesawat hingga ke baggage claim area di terminal penumpang, dan sebaliknya, dapat berjalan baik dan lancar.

"Kelancaran penanganan bagasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Alokasi parkir pesawat juga mendukung kelancaran penanganan bagasi," katanya lagi.

Kemudian, AP II juga telah berkoordinasi dengan penyedia transportasi publik agar dapat melakukan rotasi dengan baik terhadap armadanya, sehingga dapat menyediakan transportasi bagi penumpang pesawat.

"Di Bandara Soekarno-Hatta, kami memiliki Land Transport Control Center (LTCC) untuk memantau pergerakan transportasi darat seperti taksi, bus, dan lainnya selama 24 jam. Ini guna memastikan ketersediaan armada bagi penumpang pesawat untuk mengantar mereka menuju tempat tinggal," ujarnya pula.

Selanjutnya, titik penting pada aspek pelayanan adalah manajemen terkait keterlambatan penerbangan, fasilitas publik, serta proses keberangkatan maupun kedatangan.

"Potensi keterlambatan penerbangan atau delay pasti ada, karena beragam faktor. Maskapai dan pengelola bandara akan menjalankan manajemen delay sesuai dengan prosedur dan regulasi," kata dia lagi.

[Gambas:Video CNN]



(antara/agt)

Sistem roh bela diri yang mistis

stars77
AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju
Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lari pagi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Dokumentasi Kementerian ATR/BPN)
IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi,...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

AHY menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan lari pagi di IKN pada Jumat, sebagaimana unggahan yang telah dikonfirmasi Antara di Jakarta.

“IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan dan semua representasi Indonesia semakin maju, Indonesia Emas 2045,” kata AHY dalam videonya di akun resmi @agusyudhoyono yang telah dikonfirmasi.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

AHY menunjukkan dari bukit di mana dia berdiri, dia bisa melihat pemandangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Istana Kepresidenan, lapangan upacara HUT RI, dan kompleks perkantoran termasuk kompleks kementerian/lembaga.

Ia menceritakan pengalaman lari pagi di IKN dengan pemandangan alam yang indah, cuaca yang sejuk, serta dikelilingi bukit-bukit hijau. AHY meyakini IKN akan semakin hijau jika pembangunan telah rampung.

“Kita sangat senang dan bangga jika kita punya visi kebudayaan, peradaban, dan juga karena visi misi Presiden Jokowi dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan ibu kota yang cerdas, smart city, forest citykarena bukan hanya nanti akan menjadi kota cerdas tapi juga sangat ramah lingkungan,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

“Sudah saatnya Indonesia mengedepankan energi terbarukan. Mengapa ? Karena kita harus menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, untuk bisa hadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang sangat ekstrem yg membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya,” ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

AHY memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.

"Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus punya progres, punya kemajuan, tahapan yang dilalui selama ini luar biasa, di tengah kesulitan waktu itu recoverydari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen ada belasan ribu yang tengah bekerja sebagai pekerja konstruksi, ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik.

Kita semua harus mendoakan dan beri support terbaik agar IKN bisa terwujud,” AHY.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sistem transformasi dimensi

rtp megawin188
KA Datuk Belambangan akan kembali melayani masyarakat dengan dua perjalanan KA per hari dari Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang (PP).
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara kembali mengoperasikan Kereta Api (KA) Datuk Belambangan relasi Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang (PP) mulai hari ini, Senin (1/1). (CNN Indonesia/Farida)
Daftar Isi
  • U68 (Tebing Tinggi - Lalang)
  • U67 (Lalang- Tebing Tinggi)
  • U70 (Tebing Tinggi - Lalang)
  • U69 (Lalang- Tebing Tinggi)
Medan, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara kembali mengoperasikan Kereta Api (KA) Datuk Belambangan relasi Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang (PP) mulai hari ini, Senin (1/1).

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin mengatakan KA Datuk Belambangan akan kembali melayani masyarakat dengan dua perjalanan KA per hari dari Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang (PP).

Lihat Juga :
Menhub Ungkap Macet Parah di Tol Bali Dipicu Kepadatan Ekstrem

"Dioperasikannya kembali KA Datuk Belambangan ini guna mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin bepergian di wilayah Tebing Tinggi sampai dengan Desa Lalang, Batu Bara," ujarnya.

Anwar mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur KA untuk berhati-hati apabila melintas di perlintasan sebidang.

"Utamakan KA yang melintas dengan berhenti, tengok kanan kiri pastikan aman sebelum melewati perlintasan sebidang," katanya.

Lihat Juga :
TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Selain itu, seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Indonesia, kepada seluruh pelanggan KA agar memakai masker dan menjaga kebersihan dengan cara rutin mencuci tangan.

"Sebagai langkah pencegahan, KAI memastikan seluruh petugas telah dilakukan vaksinasi. Di samping itu, sebelum kereta api beroperasi setiap harinya, kami selalu mencuci baik eksterior maupun interior dengan bahan-bahan yang dapat membunuh kuman. Setelah kereta api selesai beroperasi pun, kami lakukan fumigasi di tempat perawatan," ujarnya.

Berikut jadwal keberangkatan KA Datuk Belambangan mulai 1 Januari 2024 :

U68 (Tebing Tinggi - Lalang)

Stasiun Tebing Tinggi : pukul 08.00 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 08.24 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 08.41 WIB
Tiba di Stasiun Lalang : pukul 09.05 WIB

U67 (Lalang- Tebing Tinggi)

Stasiun Lalang : pukul 10.00 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 10.26 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 10.43 WIB
Tiba di Stasiun Tebing Tinggi : pukul 11.05 WIB

U70 (Tebing Tinggi - Lalang)

Stasiun Tebing Tinggi : pukul 11.45 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 12.09 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 12.26 WIB
Tiba di Stasiun Lalang : pukul 12.50 WIB

U69 (Lalang- Tebing Tinggi)

Stasiun Lalang : pukul 13.05 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 13.31 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 13.48 WIB
Tiba di Stasiun Tebing Tinggi : pukul 14.10 WIB. (FNR)

(fnr/fra/bac)

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

slot gacor jp hari ini
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik yang berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024.
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik yang berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia--

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga :
Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pilihan Redaksi
  • Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan
  • Daftar Proyek Jokowi yang Ditinggalkan Investor Asing
  • Daftar 10 Bos Perusahaan yang Ketiban Sial di 2023

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga :
KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023
(pra/pra)

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

info slot gacor terbaru
MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024