mas4d

Sistem pemburuku yang ganas

Penyedia Mesin Gim Pokemon Go PHK 1.800 Karyawan******

Penyedia perangkat lunak gim video Unity Software bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.800 karyawan. Jumlah ini setara 25 persen dari total pekerja.

Setelah kabar pemangkasan karyawan menyebar, saham perusahaan penyedia mesin gim Pokemon Go ini naik hampir 5 persen.

Rencana PHK diumumkan melalui memo internal pada Senin (8/1) kemarin. Manajemen menyatakan PHK massal ini bakal berdampak pada semua tim, wilayah, dan area bisnis.

Ini merupakan PHK putaran keempat yang dilakukan perseroan sejak Juli 2022.

PHK kali ini merupakan pemangkasan terbanyak yang dilakukan Unity Software. Perusahaan yang berbasis di San Fracisco, Amerika Serikat tersebut menargetkan pemberhentian pekerja selesai pada akhir Maret mendatang.

Di industri gim, ada lebih dari 1,1 juta developergim yang mengandalkan perangkat lunas Unity Software. Selain Pokemon Go, gim populer lainnya yang menjadi konsumen mereka adalah Beat Sabre dan Hearthstone.

Unity didirikan hampir dua dekade lalu oleh tiga insinyur asal Denmark, dan mendapatkan popularitas di kalangan pengembang game karena mesin gimnya yang mempermudah pengembangan dan penerbitan gim di berbagai platform, seperti melalui seluler atau realitas virtual (VR).

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi akan membahas kerja sama pembangunanLRT Bali hingga kereta tanpa rel di IKN Nusantara saat kunjungan kerja ke Korea Selatan dan China.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada 9-13 Januari 2024 itu, Budi juga membahas kerja sama di sektor penerbangan.

"Beberapa hal yang kami bahas yaitu mulai dari rencana pembangunan LRT di Bali, Autonomous Rail Transit (ART) di Ibukota Nusantara (IKN), jaringan komunikasi dan persinyalan kereta api berteknologi tinggi, hingga menjajaki peluang kerja sama terkait pesawat komersial," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/1).

Ia juga akan bertemu sejumlah pihak lainnya, di antaranya pimpinan Korea National Railway (KNR) dan Eximbank. Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama pembangunan LRT di Bali untuk tahap 1 dari Bandara Ngurah Rai ke Central Park.

Menurut Budi, LRT Bali akan menjadi transportasi massal berbasis rel pertama di Pulau Dewata yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah kemacetan.

"Kami berharap feasibility study-nya yang sudah dimulai pada awal Januari 2023 lalu dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2024 ini," tuturnya.

Sementara itu, di China Budi akan menemui Menteri Transportasi Tiongkok Li Xiaopeng dan sejumlah pihak lainnya, di antaranya yaitu pimpinan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

Pertemuan ini dikhususkan membahas kelanjutan kerjasama pembangunan transportasi massal kereta api tanpa rel di IKN.

Budi juga akan bertemu dengan pimpinan Huawei untuk menjajaki peluang kerjasama terkait sistem perkeretaapian yang cerdas dan berteknologi tinggi. Huawei merupakan perusahaan yang menggarap pembangunan jaringan komunikasi untuk Kereta Cepat Whoosh.

Tak hanya itu, Budi juga akan bertemu dengan pimpinan dari Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) untuk menjajaki peluang kerjasama investasi di sektor penerbangan.

Saat ini COMAC merupakan perusahaan pemasok utama pesawat dari maskapai dalam negeri Transnusa.

[Gambas:Video CNN]

Tian Feng Qi Tan

IHSG Ditutup Berseri di Level 7.241 Akhir Pekan Ini******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.241 pada Jumat (12/1). Indeks saham menguat 21,17 poin atau plus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 228 saham menguat, 281 terkoreksi, dan 257 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor infrastruktur yang turun 1,14 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,86 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 1,08 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 1,02 persen.

Sedangkan bursa Amerika mayoritas ditutup layu. Indeks S&P 500 melemah 0,07 persen, indeks NYSE jatuh 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite mandek.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Perbaikan kartu terbaik

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor