41 di erek erek

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

LRT Jabodebek Akan Diresmikan 28 Agustus******

Peresmian LRT Jabodebek kemungkinan maju lebih cepat dari 30 Agustus 2023 menjadi 28 Agustus 2023.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan 28 Agustus 2023 menjadi tanggal baru yang disampaikan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko.

"Namun, semuanya kembali kepada kesiapan RI 1 (Presiden Joko Widodo) untuk meresmikannya. Kami saat ini pun masih menunggu kepastiannya. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).

Risal menekankan semuanya kembali kepada kesiapan Presiden Jokowi. Ia menyebut pihaknya hanya mengusulkan tanggal-tanggal tersebut.

"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," tegas Risal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Di lain sisi, Presiden Jokowi mulanya berharap LRT Jabodebek bisa diresmikan pada 26 Agustus mendatang.

Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Jokowi menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Gak Perlu Tunggu Gajian, Beli Elektronik di Transmart Diskon 50%+20%******

Belanja elektronik gak perlu tunggu gajian kalau belinya di Transmart Full Day Sale. Soalnya ada diskon gede-gedean hingga 50 persen.

Apalagi kalau kamu bayarnya pakai Allo Prime, Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, ada diskon tambahan lagi hingga 20 persen!

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Besok, Transmart Full Day Sale Berlaku di Semua Gerai

Kalau penasaran sama diskonnya, intip apa saja produk elektronik yang didiskon di bawah ini.

• LED TV 50" UHD Smart merek LG, Polytron, Sony, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp4,9 jutaan dari harga normal Rp7,9 jutaan.
• LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Sony, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp7,6 jutaan dari harga normal Rp11 jutaan.
• AC Split 1 PK, harga diskon mulai Rp3 jutaan dari harga normal Rp4,1 jutaan.
• Kulkas side by side 4D 472L, harga diskon mulai dari Rp8,7 jutaan dari harga normal Rp12 jutaan.

Tidak hanya produk elektronik yang disebutkan di atas, masih ada banyak kategori produk lain yang didiskon besar-besaran, loh. Mulai dari sembako, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Jangan lupa bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa puas merdeka belanja beli sekarang bayar belakangan.

Kamu bisa unduh gratis aplikasi Allo Bank di Google Play Store atau Apps Store. Lalu upgrade akunnya ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Pay Later.

Apabila belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa datang langsung ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Yuk, segera merapat ke Transmart terdekat untuk belanja sepuasnya di periode Transmart Full Day Sale spesial merdeka belanja yang cuma digelar satu hari aja!

Kontrak yang aneh

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Transmart Full Day Sale Tebar Diskon 50% + 20% Lagi, Cek Tanggalnya******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih kasih diskon gede-gedean 50 persen plus diskon tambahan 20 persen.

Jangan sampai lewatkan kesempatan menarik Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja ini ya karena ada banyak produk yang mendapat potongan harga. Catat tanggalnya nih!

Lihat Juga : Pulang Kerja Mampir Dulu ke Transmart Ya, Ada Diskon 50%+20%

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank. Begitu juga dengan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Kamu juga bisa banget juga gunakan Allo Paylater biar bisa belanja sekarang, bayar nanti. Caranya tinggal unduh saja aplikasi Allo Bank di ponsel, registrasi, dan upgrade ke Allo Prime atau ajukan Allo Paylater.

Prosesnya dijamin cepat dan bisa langsung dipakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja. Asyik banget kan?

Nah, bagi pelanggan yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Jangan lupa kunjungi Transmart terdekat besok buat borong produk impian kamu!

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Asa Baru Meredam Polusi Ibu Kota dari Kehadiran LRT Jabodebek******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya seperti Bogor, Depok dan Bekasi mendapat asa baru sarana transportasi massal yang nyaman; LRT Jabodebek.

Sarana transportasi bernilai Rp32 triliun itu akan mulai dioperasikan 28 Agustus mendatang.

Banyak yang berharap kehadiran sarana transportasi massal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi macet, hambatan ekonomi di ibu kota.

Jokowi menyebut transportasi publik seperti MRT, LRT merupakan solusi untuk polusi udara di Jabodetabek. Ia karena itu mendorong pengembangan moda transportasi itu.

Harapannya, masyarakat harus didorong menggunakan transportasi publik untuk mengurangi emisi bahan bakar sehingga polusi udara bisa ditekan.

Lalu seberapa parah polusi udara di ibu kota dan apa penyebabnya?

Kualitas udara di Ibu Kota Jakarta memburuk belakangan ini. Bahkan pada Minggu (13/8) kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Sejumlah wilayah di Jakarta bahkan tercatat masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 201, yakni Cilandak Timur dengan angka 206 dan Kebayoran Lama dengan angka 206.

Berdasarkan Public Expose: Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta 2022 yang dirilis September lalu, kendaraan bermotor jadi sumber paling signifikan polusi Jakarta.

Ada tujuh jenis polutan yang diteliti yakni karbon monoksida (CO), Nitrogen Oxsida (NOx), Sulfur dioksida (SO2) Partikulat udara 10 mikrometer (PM10), partikulat udara 2,5 mikrometer (PM2,5), karbon hitam (BC), dan Non-methane volatile organic compounds (NMVOC).

CO menjadi polutan udara terbanyak dengan jumlah 298.171 ton. Dari jumlah itu, 96,36 persennya disumbang kendaraan bermotor. 

NMVOC menyusul di urutan kedua polutan paling banyak di Jakarta dengan jumlah 201.871 ton. Dari jumlah itu, 98,5 persen juga disumbang kendaraan bermotor. 

Besarnya jumlah polutan yang ditimbulkan kendaraan itu memang tak bisa dihindari. Maklum, merujuk data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta. 

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.  

[Gambas:Video CNN]

"Mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal penting. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi," kata Jokowi pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT. Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi.

Pekerja swasta yang mengadu nasib di jalanan ibu kota Nurul menyambut baik hadirnya LRT tersebut. Ia cukup optimis kehadiran LRT bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ibu kota, termasuk bagi pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor.

"Makin banyak pilihan transportasi publik, bermanfaat mengurangi polusi, macet. Semoga kehadiran LRT yang sekarang ini melengkapi MRT ke depan membuat transportasi di Jakarta makin nyaman," katanya. 

Evolusi seni bela diri ekstrim

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah.