pass judi slot

Orang Suci Tertinggi

Daftar BUMN yang Dibubarkan di Era Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membubarkan dua perusahaan BUMN dalam waktu yang bersamaan. Dua perusahaan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).

Pembubaran itu tak lepas dari kondisi pailit atau kondisi keuangan tidak sehat perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Selain Merpati Airlines dan Kertas Leces, pemerintahan Jokowi pernah melikuidasi BUMN lain yang sudah lama tidak beroperasi.

Berikut daftar perusahaan BUMN yang dibubarkan Jokowi:

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak Merpati dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

Lihat Juga : Amarah Sri Mulyani Lihat Kelakuan Anak Pegawai Pajak dan Rubicon

Kertas Leces

Kertas Leces bernasib sama dengan Merpati Airlines. Perusahaan ini dibubarkan setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby, pada 25 September 2018.

Jokowi meresmikan pembubarannya melalui PP Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut.

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces, termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 9 tahun terhitung sejak dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

PT PANN

PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) dibubarkan Jokowi setelah pegawainya cuma tersisa 7 orang, mencakup direksi dan komisaris.

Restu pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut.

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Alas hukumnya, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan tiga 'BUMN hantu' alias perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi. Ketiganya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Ia mengatakan PT Kertas Kraft Aceh berhenti beroperasi sejak 2008, Iglas setop sejak 2015, dan Industri Sandang Nusantara sejak 2018.

Erick mengklaim pembubaran dilakukan dengan baik, termasuk isu kepegawaian. Pembubaran ketiganya akan efektif berlaku setelah terbit PP mengaturnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penyelamatan diri ilahi

Tiket Kereta Lebaran 2023 Sudah Bisa Dipesan Mulai Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka penjualan tiket keretaapi jarak jauh mudik hari raya Idul Fitri 2023keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada hari ini, Minggu (26/2).

"Tiket Mudik Lebaran Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) untuk keberangkatan H-10 pada momen lebaran 1444 H per hari ini sudah dapat dipesan," ujar Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2).

Lihat Juga : Dua Pelabuhan Penyeberangan Banten-Lampung Dibuka Lagi Jelang Mudik

"Melalui kebijakan tersebut, maka hari ini 26 Februari 2023 pelanggan sudah dapat membeli tiket KA keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk jadwal berangkat 12 April 2023 atau H-10 lebaran," kata dia.

Ia menjelaskan kebijakan ini berbeda dengan di luar masa angkutan lebaran. Di mana, penjualan tiket kereta jarak Jauh baru bisa dilakukan mulai 30 hari sebelum jadwal keberangkatan.

Ia berharap penerapan kebijakan pemesanan yang lebih lama ini membuat masyarakat dapat lebih leluasa saat menghadapi masa mudik lebaran.

"Dengan kebijakan pemesanan H-45 tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanan pada momen arus mudik lebaran," ujar Eva.

Eva juga menerangkan nantinya KAI akan menyampaikan lebih lanjut perihal jumlah armada kereta tambahan yang diturunkan pada masa angkutan lebaran.

Lihat Juga : 4 Ketentuan Beli Tiket KA Lebaran 2023

Hiburan Korea Band Kecilku

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Raja Iblis Abadi

Meriahkan Keramika 2023, Kanmuri Usung Semangat Bangga Produk Lokal******

Kanmuri, produsen atap keramik terkemuka di Indonesia, kembali hadir di Pameran Keramika 2023, Jakarta Convention Center, 23-26 Februari 2023. Menyambut anjuran pemerintah dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kanmuri pun hadir dengan mengusung tema 'Bangga Produk Lokal' pada gelaran kali ini.

General Manager Kanmuri, John Chang, mengatakan seiring dengan semangat untuk terus bertransformasi dan optimisme memajukan properti di Indonesia, Kanmuri menghadirkan seluruh lini produknya yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pameran kali ini.

"Kita harus bangga terhadap produk buatan lokal seperti Kanmuri yang terus berkomitmen memberikan produk berkualitas prima. Kami sudah memproduksi ratusan juta keping genteng sejak 1997 dan telah dipercaya oleh properti-properti besar dan ternama di Indonesia," ujarnya.

Melalui pameran ini, Kanmuri ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kualitas genteng keramik Indonesia tidak kalah dengan produk-produk impor. Bahkan, saat ini produknya telah diekspor ke berbagai negara, seperti India, Korea, Filipina, Jepang, hingga Afrika, dan mendapatkan sambutan yang positif.

Bagi pasar lokal sendiri, Ferry mengklaim bahwa genteng keramik lebih cocok dengan iklim tropis, sehingga jauh lebih awet dan nyaman bagi penghuni. Terlebih, Kanmuri menawarkan profil terlengkap, sesuai dengan kebutuhan dan desain yang diinginkan, yakni Espanica, Milenio dan Full Flat.

"Produk Kanmuri memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena menjadi genteng yang sangat direkomendasikan untuk bangunan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, lembap, dan panas terik," imbuh Ferry.

Factory Manager Kanmuri, Elisa Sinaga, menimpali bahwa produk Kanmuri merupakan genteng keramik ber-glazuryang dibuat melalui proses komputerisasi. Kualitasnya sendiri dapat dilihat dari kekuatan, ketahanan dan keawetan warnanya.

"Karena melalui proses pembakaran hingga suhu 1.100 derajat Celcius hingga mencapai fase rekatan yang stabil dan menghasilkan warna permanen, tidak pudar, bebas perawatan," tegasnya.

Kanmuri Roof

Kemajuan pesat teknologi digital membawa dampak perubahan bagi perilaku konsumen dalam bertransaksi, berkomunikasi dan pencarian informasi. Oleh karena itu, Kanmuri menghadirkan aplikasi mobile Kanmuri Roof yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store.

Ferry menjelaskan, Kanmuri Roof memuat informasi lengkap dalam berbagai fitur yang dapat membantu konsumen menemukan solusi terbaik kebutuhan atap dengan cepat dan mudah. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur Calculationuntuk memudahkan penghitungan kebutuhan genteng yang diperlukan, serta pedoman pemasangan yang tepat.

"Sejak diluncurkan dua tahun lalu, kami mendapatkan respons cukup positif. Banyak dari kontraktor, arsitek, tukang, maupun konsumen yang sangat terbantu dengan aplikasi ini," pungkas dia.

Fajar Gelap Naruto

Pekerja China di Morowali Adukan Tempat Kerja ke Komnas HAM******

Firma Hukum AMAR & Kantor Hukum Kepentingan Umum mengungkapkan tiga pekerja asal China PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah mengadu ke Komnas HAMkarena kondisi tempat kerja yang buruk.

"(Pekerja) menderita banyak kerugian fisik, psikologis, finansial atas reputasi mereka sebagai manusia," kata firma yang mewakili pekerja tersebut seperti dikutip dari CNA, Jumat (24/2).

Firma itu menyebut pekerja IMIP mengalami kondisi tempat kerja yang buruk termasuk kurangnya peralatan keselamatan dan pernapasan yang tepat. Selain itu, pekerja juga bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan pemotongan gaji.

Ketua Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari aduan dari pekerja tersebut.

"Memeriksa, mengusut, memantau pelanggaran hak di wilayah IMIP, apakah itu pekerja migran atau pekerja Indonesia," katanya.

Indonesia telah mendorong mewujudkan ambisinya untuk mengembangkan wilayah Sulawesi Tengah menjadi pusat baterai kendaraan listrik regional karena cadangan nikelnya yang kaya.

Lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari US miliar telah ditandatangani dengan produsen global termasuk Hyundai, LG dan Foxconn hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan China adalah investor besar lainnya di kawasan ini.

Namun industri ini bukannya tanpa masalah. Bulan lalu, kerusuhan pecah di provinsi yang sama di pabrik peleburan nikel milik Industri Nikel Jiangsu Delong China. Kerusuhan ini menewaskan dua orang, termasuk seorang warga negara China.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

<句子>