paito hongkong hari ini

Fagositosis gen tanpa batas

90 Perusahaan Antre IPO******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 65 perusahaan yang akan melantai di bursadengan menggelar penawaran umum sahamperdana alias initial public offering (IPO).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan 65 perusahaan itu termasuk dalam 90 yang sudah berencana melakukan penawaran umum di pipeline.

"Di pipeline, masih terdapat 90 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp69,91 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan," ucapnya dalam konferensi pers, Selasa (4/7).

Lebih lanjut, Inarno menuturkan di tengah pasar keuangan global yang bergerak mixed, pasar saham dalam negeri masih menguat sebesar 0,43 persen mtd ke level 6.661 per Juni 2023. Di sisi lain, investor nonresiden mencatatkan outflowsebesar Rp4,38 triliun mtd.

Menurutnya, penguatan IHSG terbesar dicatatkan oleh saham di sektor transportasi dan logistik serta keuangan.

"Secara ytd (year to date), IHSG tercatat melemah sebesar 2,76 persen dengan nonresiden membukukan net buy sebesar Rp16,21 triliun," sambung Inarno.

Ia menambahkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF)yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 27 Juni 2023 telah terdapat 16
penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 419 Penerbit, 156.155 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp896,80 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Pemerintah Tak Akan Talangi Pengembalian Dana Nasabah Indosurya Cs******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan pemerintah tidak akan menalangi dana nasabah korban penipuan sejumlah koperasi bermasalah belakangan ini.

Koperasi-koperasi tersebut di antaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7).

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Selain itu, agar kasus serupa tak terjadi, pemerintah juga akan merevisi Undang-undang (UU) Koperasi juga akan direvisi. Salah satu poin yang diatur adalah dibentuknya otoritas pengawas koperasi.

Teten mengatakan masalah koperasi saat ini disebabkan karena pengawasannya yang dilakukan oleh pihak internal. Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk.

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga. Ini enggak boleh lagi," kata Teten.

Sebelumnya, Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun.

Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Indeks Manufaktur RI Naik ke 52,5 pada Juni 2023******

Indeks manufaktur Indonesia (Purchasing Managers' Index/ PMI Manufaktur) Indonesia meningkat dari 50,3 pada Mei menjadi 52,5 pada Juni 2023.

Artinya, aktivitas manufaktur nasional masih tetap terjaga pada zona ekspansif, PMI di atas 50, selama 22 bulan berturut-turut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan penguatan PMI manufaktur didorong oleh tingkat permintaan yang masih resilien serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.

Di kawasan Asia Tenggara, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perkembangan yang beragam. Thailand dan Myanmar tercatat ekspansif pada bulan lalu yakni masing-masing di level 53,2 dan 50,4. Sementara, Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,7 dan 46,2.

Selanjutnya, perkembangan positif lainnya dari perekonomian domestik adalah berlanjutnya tren penurunan inflasi hingga akhir semester I 2023. Inflasi Juni 2023 tercatat 3,5 persen (yoy), menurun dari Mei (4 persen yoy).

Semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi, 9,2 persen (yoy).

Dari sisi pangan, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) juga terkendali. Berbagai kebijakan pengendalian harga pangan terus konsisten dilakukan.

Peningkatan stok pangan secara berkala dan pelaksanaan Gelar Pangan Murah di seluruh Indonesia berdampak signifikan pada penurunan inflasi volatile foodhingga mencapai 1,2 persen (yoy) pada Juni 2023.

Ini jauh lebih rendah dibandingkan puncak tekanan inflasi pangan yang terjadi pada Juli 2022 di level 11,5 persen (yoy). Kendati demikian, beberapa komoditas seperti daging dan telur ayam makin mahal akibat kenaikan permintaan seiring perayaan Iduladha serta kenaikan harga pakan dan bibit ayam.

Ke depan, pemerintah akan terus mewaspadai potensi risiko El Nino pada inflasi pangan, di antaranya melalui program edukasi ke petani terkait strategi tanam dan mendorong optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan air untuk meminimalkan risiko gagal panen.

Pemerintah juga akan terus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi risiko yang dapat menyebabkan gejolak harga guna mencapai sasaran inflasi 3,0±1,0 persen di akhir 2023.

"Upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh akan terus diperkuat dengan koordinasi pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menjaga stabilitas harga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Harga Beras Terancam Naik Imbas El Nino dan Kebijakan India******

Harga beras terancam naik karena fenomena El Nino dan kebijakan tunjangan pertanian India.

Melansir Reuters, Rabu (5/7), harga beras global saat ini mencapai level tertinggi selama 11 tahun terakhir dan diperkirakan terus meningkat setelah India mendorong peningkatan pendapatan petani.

India yang menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia dan merupakan pemasok termurahnya, akan meningkatkan pembayaran kepada petaninya.

Harga ekspor beras India melonjak 9 persen ke level tertinggi dalam lima tahun, menyusul kenaikan 7 persen bulan lalu dalam harga yang dibayarkan pemerintah kepada petani untuk beras musim baru.

"India adalah pemasok beras termurah," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras (REA) BV Krishna Rao.

"Ketika harga India naik karena harga dukungan minimum yang baru, pemasok lain juga mulai menaikkan harga," lanjutnya.

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan. Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Terlepas dari perkiraan panen Asia yang kuat, beberapa rumah perdagangan global memperkirakan El Nino akan mengurangi produksi semua produsen beras utama.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan persediaan beras global akan turun ke level terendah dalam enam tahun terakhir yakni sebanyak 170,2 juta ton pada akhir 2023 lantaran penurunan stok di China dan India.

Di India, penanaman padi pada musim panas turun 26 persen dari tahun lalu karena curah hujan 8 persen lebih sedikit dari biasanya.

"Situasi pasokan sangat ketat, dan penurunan ekspor India berpotensi menyebabkan harga global melonjak," kata dealer yang berbasis di Singapura dengan rumah perdagangan global.

Namun beberapa negara pembeli beras asal Asia, seperti Indonesia dan Filipina, telah membangun stok dan meningkatkan pembelian dari Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Sri Mulyani Bebaskan PNS dari Pajak Fasilitas Kantor******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecualikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengenaanpajakpenghasilan (PPh) untuk fasilitas kantor yang berlaku sejak 1 Juli 2023.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa seluruh kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima oleh pegawai dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah dikecualikan dari objek PPh.

Selain itu, fasilitas lain yang juga dibebaskan PPh nya adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai tanpa batasan nilai. Sedangkan, jika pegawai menerima uang makan di atas Rp2 juta saat dinas luar akan dikenakan pajak.

Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai juga dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Selanjutnya, fasilitas kegiatan olahraga juga dikecualikan dari objek PPh, tapi ini tidak termasuk untuk olahraga golf, balap pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif yang dikenakan pajak jika nilainya di atas Rp1,5 juta.

Fasilitas kantor berupa komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjang lainnya seperti pulsa dan paket internet juga dibebaskan dari pemungutan PPh tanpa batasan nilai.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).

Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.

"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih. 

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.

"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.

Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]