kapten slot

Panggil pahlawan dari dunia lain

Pemda DKI Belum Bahas Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta******

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan belum ada pembahasan soal kenaikan tarif TransJakarta hingga saat ini.

Penegasan itu dilontarkan usai munculnya survei yang dilakukan Pemprov DKI mengenai kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000. Sejak 2007 hingga sekarang, tarif bus TransJakarta tak pernah naik, yakni Rp3.500.

"Belum dibahas dan belum direncanakan. Belum ada perencanaan kenaikan tarif," kata Syafrin di Jakarta Timur, Rabu (17/5).

"Tentu survei itu karena ada usulan dari DTKJ. Kita melihat ada usulan, jadi kita survei sebatas itu aja," katanya.

Sebelumnya, PT TransJakarta melakukan survei soal kenaikan tarif TransJakarta dan mikrotrans pada pertengahan April lalu.

"Adanya usulan penyesuaian tarif TransJakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis Tranjakarta, pada April lalu.

CNNIndonesia.commencoba mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini. Lalu pengguna diberi pertanyaan, bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?. Selain itu, muncul juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) atau Jaklingko naik menjadi Rp1.000.

Onmyoji hebat tingkat dewa

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Gandeng Himbara, BPJS Ketenagakerjaan Bisa Beri KPR ke Peserta******

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membuka layanan tambahan bagi peserta berupa pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan pinjaman ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Hal ini berkaca pada kasus banyak pesertanya yang terjerat pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi.

"Saya baca pemberitaan bahwa banyak peserta kita yang terjerat pinjol, makanya kita beri kemudahan melalui aplikasi JMO ini, peserta bisa meminjam ke kita," ujarnya dalam acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 2022 BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (12/5).

"Bunga yang kita berikan juga kompetitif dan lebih kecil dari pinjol-pinjol," jelasnya.

Cara mengajukannya, tentu saja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membuat akun di aplikasi JMO. Kemudian, masuk ke akun JMO dan pilih layanan tambahan yang diinginkan, apakah pengajuan pinjaman atau perumahan pekerja (KPR).

Namun, ini baru berlaku untuk sistem android, IOS belum bisa.

Sementara, Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P Marbun menyebutkan tentu ada syarat yang ditetapkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan layanan tambahan ini.

"Tentu dong ada syarat yang kita tetapkan. Nggak mungkin dia baru masuk sebulan misalnya kita kasih atau dia peserta lama tapi pembayarannya angot-angotan kan nggak mungkin kita berikan," jelas Oni.

Berikut kriteria dan syarat sisa mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
- KPR maksimal adalah Rp500 juta rupiah.
- Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
- Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit)

Syarat mengajukan KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

- Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
- Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
- Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.
- Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
- Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
- Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
- Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Syarat mengajukan pinjaman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan hanya dapat dilakukan pada aplikasi JMO
2. Mempunyai rekening payroll BRI atau Bank RAYA
3. Minimal gaji Rp3 juta
4. Usia maksimal 55 tahun
5. Lama bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir
6. Merupakan peserta aktif BP Jamsostek dan tidak menunggak iuran
7. Plafon Rp500 ribu-Rp25 juta tenor hingga 18 bulan
8. Bunga 1,24 persen flat/bulan
9. Mendapatkan benefit Rp25 ribu yang akan dikreditkan ke rekening payroll BRI atau Bank RAYA.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Food Station Akan Produksi 3,3 Juta Minyakita******

PT Food Station Tjipinang Jaya alias Food Stationbakal memproduksi 3,3 juta liter Minyakita untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, langkah ini bakal mendukung pendistribusian serta menjaga stabilisasi harga Minyakita di tingkat konsumen.

"Langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan Minyakita di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sepakat, produksi Minyakita harus terus dijaga stabilitas stok dan jangkauannya agar masyarakat mudah mendapatkan Minyakita dengan harga stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp14 ribu per liter," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).

Arief turut meninjau langsung ke lokasi Food Station di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ia mengatakan fasilitas pengemasan tersebut punya kapasitas produksi 960 liter per jam.

"Bulan berikutnya diharapkan teman-teman Food Station bisa menambah kapasitas, termasuk dengan yang pouch sampai ke 2.500 per liter per jam. Ini sangat membantu peningkatan produksi dan penyaluran Minyakita ke masyarakat," harap Arief.

Di lain sisi, Bapanas juga menggandeng peritel untuk memasifkan distribusi minyak goreng pemerintah tersebut. Arief menyebut ini adalah tugas Bapanas, di mana membangun konektivitas pangan dengan menghubungkan hulu dan hilir.

Bapanas menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mengecek langsung sistem pengemasan, ketersediaan, dan kesiapan Minyakita di fasilitas pengemasan milik mitra Food Station. Ia berharap langkah ini bisa mendorong kerja sama dengan peritel.

"Agar produksi Minyakita Food Station yang telah berjalan bisa masuk ke teman-teman di Aprindo untuk didistribusikan secara luas. Selain memperluas pendistribusian, langkah ini juga bisa memangkas rantai pasok pangan lebih pendek dan efektif," jelasnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Menurutnya, ritel modern semangat dan antusias mendistribusikan Minyakita dengan harga sesuai HET.

"Semuanya tujuannya untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat mendapatkan keterjangkauan dan kestabilan harga Minyakita," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Asa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

Realisasi investasi IKN lambat atau belum waktunya masuk?