slot gacor emas36 36

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

pinjam uang langsung masuk rekening

Satgas Gakkum DC tangkap anggota KKB perampas senpi Polri di Ilaga******

Jayapura (ANTARA) - Kasatgas Penegakan Hukum Damai Cartenz (Gakkum DC) Kombes I Gusti Gde Era Adhinata mengakui, tim nya telah menangkap anggota KKB yang diduga kelompok perampas senjata api milik KP3 Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar anggota telah menangkap salah satu anggota KKB yang juga terlibat dalam kasus perampasan senpi jenis SS 1-V 1 yang terjadi tanggal 2 Pebruari lalu, kata Kombes Era Adhinata kepada ANTARA di Timika, Minggu.

Baca juga: Perampas senjata api KP3 Udara Ilaga anggota KKB Numbuk Telenggen

Diakui, dari laporan yang diterima YT alias WT diduga terlibat dalam perampasan senpi SS 1 yang terjadi di depan Masjid Al Iklas Ilaga Kompleks Pasar Kago, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak .

Setelah merampas senpi, anggota KKB yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen itu melarikan diri ke kampung Mundidok, Distrik Gome yang merupakan salah satu kampung yang menjadi basis KKB.

Baca juga: Tim gabungan TNI-Polri tangkap KKB kelompok Numbuk Telenggen di Puncak

Penangkapan terhadap YT dilakukan Sabtu (2/3) saat yang bersangkutan berada di sekitar kampung Kago.

Saat ditangkap, juga diamankan sejumlah barang bukti yang dibawa didalam tas noken, di antaranya dua handphone selular dan dompet yang berisi KTP serta uang.

YT saat ini masih ditahan di Mapolres Puncak di Ilaga untuk dimintai keterangannya, kata Kombes Era Adhinata yang juga menjabat Kabid TIK Polda Papua.

Baca juga: Seorang anggota KKB tewas saat kontak tembak dengan aparat
Baca juga: Anggota KKB dari Yambi nyatakan kembali ke NKRI

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Superstar Seni Bela Diri

garuda365

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

gacor118

BI Sulsel dukung pengembangan sektor pertanian******

Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakan

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung pengembangan tiga sektor strategis di provinsi itu yakni pertanian, perikanan dan peternakan.

"Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan tugas BI melancarkan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank sesuai UU 23 / 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan melalui perbankan, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa KUR, bukan hanya untuk padi dan jagung saja, tetapi juga untuk komoditas lain.

Peran BI di lapangan, diakui, berperan membantu menyosialisasikan tentang KUR, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai ke daerah.

Dia mengatakan pemahaman masyarakat harus diluruskan, pasalnya selama ini hanya mengetahui KUR untuk komoditas jagung, padi dan UMKM saja.

Baca juga: Gubernur BI menitipkan lima pesan kepada Kepala BI Sulsel

Baca juga: Gubernur BI mengapresiasi Sulsel kendalikan inflasi

Padahal untuk sektor pertanian juga dapat berupa komoditas seperti nanas, pisang, untuk nelayan, peternak. Apalagi di Sulsel, banyak yang mengeluh, uang hanya untuk pembelian bibit di luar Sulsel, sehingga butuh biaya sangat besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, papar dia, perbankan dan pemerintah berupaya ada pelatihan di berbagai sektor tersebut untuk masyarakat, baik peternak, petani maupun nelayan di Sulsel.

Salah seorang peternak di Kabupaten Maros, Ilyas menyambut baik dukungan BI Sulsel untuk membantu memudahkan akses KUR, apalagi terlebih dahulu diberikan pendampingan.

Baca juga: BI Sulsel dorong penguatan bank syariah dengan digitalisasi 

Baca juga: Sektor pertanian di Sulsel masih dominasi sumbang pertumbuhan ekonomi

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Ketik 8 orang

cara menggunakan voucher di lazada

KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana

Baca juga: KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dahuanglu

cairin legal atau ilegal

Pemprov Sulsel keluarkan 4 imbauan antisipasi banjir saat cuaca buruk******

Setiap rumah harus memiliki tempat sampah. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan bisa semakin meningkat

Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddi, mengeluarkan empat imbauan untuk mengantisipasi banjir di daerah itu.

Pertama, mengimbau agar masyarakat kembali menghidupkan budaya gotong royong, khususnya dalam membersihkan lingkungan. "Saya mengimbau masyarakat Sulsel hidupkan kembali gotong royong," pesannya di Makassar, Minggu.

Kedua, Pj Gubernur Sulsel itu meminta bupati dan wali kota di provinsi itu menginstruksikan camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, RW, dan RT, untuk menggerakkan warga mereka agar rutin membersihkan lingkungan.

Ketiga, lanjut dia, gotong royong mengatasi sampah dengan mewajibkan setiap rumah memiliki tempat sampah. Kemudian keempat, tidak membuang sampah sembarangan.

Baca juga: Pemerintah Pusat kucurkan bantuan bencana untuk Sulsel
Baca juga: BPBD Sulsel imbau waspadai cuaca ekstrem dan status Waduk Nipa-Nipa

"Setiap rumah harus memiliki tempat sampah. Kami berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan bisa semakin meningkat," ujarBahtiar Baharuddin.

BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem selama periode pancaroba (peralihan musim) yang diprakirakan berlangsung pada bulan Maret hingga April 2024.

"Selama periode pancaroba masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, angin puting beliung, dan fenomena hujan es," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem jelang periode pancaroba
 
 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Biksu pembunuh surga

cara top up slot lewat dana

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  ******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024