merdeka138

Saya sangat baik

Reseller Ungkap Motif Sebut Nabidz 'Wine Halal'******

Resellerminuman Nabidz, Aditya Dwi Putra, mengungkap alasan dibalik penyebutan produk jualannya sebagai 'wine halal' yang belakangan iniviral di media sosial.

Menurut Aditya, kata 'wine halal' yang disematkan dalam unggahan video viralnya tersebut bukanlah arti yang sebenarnya. Sebab, minuman Nabidz yang dipamerkan bukan wine sungguhan.

"Terkait penyebutan wine, itu ada di mindset saya yang saya sadur dari reviewbeberapa rekan yang sudah mencoba. Mereka menyebut ini sama seperti wine tanpa rasa alkohol," ujarnya kepada detikcom yang dikutip pada Rabu (26/7).

"Ini murni kealpaan saya, yang saya sharedi medsos saya. Karena banyak teman-teman saya bilang ini aroma dan rasanya mirip wine, 'ini wine halal ini' sambil guyon," imbuhnya.

Adit menjelaskan Nabidz sebetulnya produk minuman berupa jus buah anggur, yang terbuat dari varietas anggur hitam Italia dan Australia, kemudian diracik sedemikian rupa agar menjadi non-alkohol.

Ia mengklaim minuman ini memiliki manfaat kesehatan, mulai dari melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon dan gairah seksual memperlancar saluran pencernaan, dan menguatkan jantung.

Lihat Juga : Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN

Adit menyebut produk ini buatan Profesor Beni Yulianto. Jus anggur ini pun mendapat sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dengan nama produk Jus Buah Anggur Nabidz dan nomor sertifikasi ID31110003706120523.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham membetulkan memang memberikan sertifikasi halal, namun untuk produk jus buah merek Nabidz, yang telah diajukan pada 25 Mei 2023 melalui mekanismeself declaredengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Ia merinci pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus atau sari buah anggur merek Nabidz.

Namun, karena heboh video tersebut, maka sertifikasi halal produk minuman Nabidz diblokir.

"Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal," kata Aqil.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Saham Waskita Karya Hengkang dari Indeks IDX BUMN 20******

Saham PT Waskita Karya (Persero) terdepak dari indeks IDX BUMN20 atau kumpulan saham perusahaan pelat merah pilihan.

Hengkangnya emiten berkode WSKT tersebut tertuang dalam surat edaran Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah terdepak, posisi WSKT dalam indeks IDX BUMN 20 digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

BEI sendiri saat ini masih menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham WSKT karena menunda pembayaran bunga obligasi ke-11.

Langkah itu dilakukan dengan mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1184/DIR/0523 tanggal 5 Mei 2023 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1).

Sementara itu, pihak WSKT mengatakan penundaan pembayaran obligasi dilakukan karena perseroan masih dalam masa standstill atau bentuk optimal dari equal treatmentkepada kreditur dan pemegang obligasi non penjaminan. Kondisi ini akan memberikan waktu bagi perseroan dalam melakukan preservasi kas untuk aktivitas operasi.

WSKT juga sedang mempersiapkan skenario modifikasi master restructuring agreement (MRA) dan skema restrukturisasi yang komprehensif kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.

Meski sahamnya mengalami suspensi, WSKT disebut tetap akan menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta memasukkan penyelesaian proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan tidak terkendala atau terganggu.

Berikut daftar saham yang masuk indeks IDX BUMN 20:

1. PT Adhi Karya (Persero) atau ADHI

2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau AGRO

3. PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI

5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI

6. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTN

7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJBR

8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI

9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS

10. PT Elnusa Tbk atau ELSA

11. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk atau JKON

12. PT Jasa Marga (Persero) Tbk atau JSMR

13. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL

14. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS

15. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA

16. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP

17. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR

18. PT Timah Tbk atau TINS

19. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM

20. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA

[Gambas:Video CNN]

tolong panggil aku tuan Paus

Indef Minta Jualan Barang Impor di E******

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang imporyang dijual die-commerce maupun social commerceseperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi.

Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ia mengatakan pengaturan itu penting dilakukan demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari ancaman barang impor.

"Artinya ya silahkan saja tapi dipisahkan kalau barang impor biaya adminnya lebih besar misal dua kali lipat," lanjutnya.

Selain biaya administrasi tinggi, poin lainnya yang juga disarankan INDEF untuk diatur dalam revisi Permendag 50/2020 adalah regulasi terkait socio commerceseperti Project S TikTok. Pasalnya, saat ini beleid itu baru hanya mencakup perdagangan di e-commerce.

Di luar masalah itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pendataan barang impor yang dijual di e-commercedan social commerce dan  memisahkan etalase barang impor dan lokal.

"Sehingga di e-commerce,kita akan melihat dua etalase yaitu etalase barang lokal dan etalase barang impor," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut UMKM lokal terancam banjir barang impor. Ancaman salah satunya lewat Project S TikTok Shop.

Teten menyebut ancaman datang dari algoritma TikTok yang dapat membaca kebiasaan penggunanya. Hal itu ia sebut dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag 50/2020 karena karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan. Pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelaluie-commerceuntuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Usulan keduaadalah membatasi harga produk dari luar yang dijual di e-commerceminimal US0 dolar.

"Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," kata Teten.

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.

Tuan datang ke dunia lain

Luhut Akui Aturan Konversi Motor Listrik Perlu Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan konversi motor listrikmasih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, sampai 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Karenanya, ia menyambut baik penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang dilaksanakan hari ini.

"Saya harapkan surat keputusan bersama yang ditandatangani ini dapat mempercepat implementasi solusi yang dibutuhkan seperti percepatan mekanisme cek fisik dan administrasi terkait dokumen kendaraan dalam bentuk BPKB, STNK maupun plat nomor," jelasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun membocorkan bahwa revisi syarat permudah konversi motor listrik akan dibahas pada pekan depan. Diharapkan, keputusan yang diambil bisa menggenjot minat masyarakat untuk ikut konversi ke motor listrik.

"(Revisi persyaratan insentif) akan kita bahas. Senin kita bahas bersama," ungkap Arifin.

Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi dilakukan dari sisi penerima yang diperluas. Namun, tentu saja usulan ini tetap harus dikoordinasikan bersama.

"Kita akan perluas. Kita evaluasi dulu yang sekarang bagus enggak, kalau kurang, apa alternatifnya yang lebih bagus," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

Cerita Basuki soal Korea Pernah Mengemis ke IMF Demi Bangun Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Korea Selatanpernah mengemis ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal itu kata Basuki, dilakukan demi membangun jalan tol. Mereka mengemis karena sedang mengalami krisis ekonomi.

Alhasil untuk membangun jalan tol, mereka tidak punya uang.

Basuki menambahkan aksi mengemis Korea Selatan itu dilakukan karena mereka yakin jalan tol itu pada masa depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi.

Dan keyakinan itu kata Basuki terbukti. Ekonomi Korea Selatan berkat pembangunan tol itu semakin maju.

"Seperti yang kita lihat sekarang ini," katanya. 

Belajar dari kasus Korea Selatan itulah, Basuki mengatakan pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan jalan tol dengan memanfaatkan potensi pendanaan yang ada.

Supaya efek ekonominya lebih terasa, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol juga diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya. 

[Gambas:Video CNN]