slotjarwo

Mulai penjara bawah tanah

slot gacor server thailand

Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah bandara baru di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara-bandara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara-bandara baru di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 m2, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun.

Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN. Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650x30 m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo.

Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.

Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya.

Sementara itu, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.600x30 m dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200x30 m dan tidak dapat diperluas lagi.

Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp487 miliar.

Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya. Bandara ini memiliki panjang runway 1.500x30 m, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600.

Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850x23 m.

Budi menegaskan, kehadiran bandara-bandara baru di daerah tersebut diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah.

"Misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event daerah, nasional dan internasional, mempromosikan destinasi wisata di daerahnya, dan upaya lainnya untuk mendorong tingkat okupansi pesawat," pungkasnya.

(rir/rir)

Sistem Superstar Seni Bela Diri

888togel

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jiuhuang Yantianlu

rtp taktik88

Erick Thohir: Pembangunan TSO di IKN jadi hub telekomunikasi Nusantara******

Telkom (PT Telkom Indonesia) sebagai BUMN telekomunikasi mengemban tugas untuk menghadirkan layanan konektivitas dan layanan digital yang andal...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Telkom Smart Office (TSO) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi hub telekomunikasi di Indonesia.

Erick menyampaikan, IKN merupakan salah satu monumen terwujudnya Indonesia maju dan modern, khususnya pada infrastruktur dasar seperti telekomunikasi, perbankan, transportasi, dan lainnya

"Telkom (PT Telkom Indonesia) sebagai BUMN telekomunikasi mengemban tugas untuk menghadirkan layanan konektivitas dan layanan digital yang andal, terhubung ke seluruh Indonesia dan menjadikan IKN sebagai hub telekomunikasi nusantara sedini mungkin," ujar Erick melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Presiden "groundbreaking" kantor Telkom dukung kota pintar di IKN

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, digitalisasi bukan sekadar suatu kebutuhan, tetapi menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Peletakan batu pertama atau groundbreakingTelkom Smart Office IKN yang berlangsung di IKN, Kalimantan Timur, pada Jumat (1/3), merupakan wujud dukungan Telkom dalam mengembangkan ekosistem digital di wilayah IKN.

TelkomGroup memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan IKN dengan infrastruktur digital yang lengkap, baik digital connectivity, digital platform, dan digital services.

"Telkom meyakini pembangunan IKN bukan sekedar memindahkan pusat administrasi pemerintahan, melainkan tentang menjadikan IKN sebagai rolemodel pembangunan kota dan mempercepat langkah transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, Telkom mendukung pembangunan world-classICT di IKN dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak," kata Ririek.

Baca juga: Telkomsel dan Telkom kenalkan solusi digital korporasi dan industri

Pada aspek digital connectivity, Telkom menyediakan infrastruktur konektivitas yang andal dengan backbonefiber optik dan jaringan akses yang luas, berbasis fixed broadband, seluler 4G dan 5G Telkomsel, satelit, dan WiFi.

Telkom juga menyediakan Digital Platform yang dapat yang dapat menjadi enablerdigitalisasi di IKN melalui penyediaan data center, layanan cloud computing, cyber security, dan Internet-of Things (IoT). Selain itu, Telkom mendukung layanan dan aplikasi smart city, e-government, dan layanan publik digital.

Ririek menyampaikan, pada pembangunan tahap 1, didirikan Shelter TSO, merupakan pembangunan hub yang menghubungkan seluruh layanan telekomunikasi di IKN dengan target operasi di Juli 2024.

Hub ini akan mengamankan berbagai kebutuhan layanan telekomunikasi di IKN, salah satunya untuk mendukung penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT ke-79 RI.

Selanjutnya pada tahap 2, pembangunan TSO Ultimate merupakan tahapan pembangunan gedung berikut dengan fasilitas yang lebih lengkap yang akan dimanfaatkan sebagai kantor TelkomGroup serta sebagai pusat kegiatan yang akan menjadi kunci penghubung digital di kawasan IKN KIPP 1A.

"GroundbreakingTSO IKN pada hari ini merupakan sebuah momen penting dalam perjalanan TelkomGroup. Pembangunan TSO IKN ini merupakan bukti dari dedikasi kami untuk masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara," ucap Ririek.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi Menunggang Naga

pinjaman online 20 juta tenor panjang

Harga Stabil saat Nataru, Zulhas Sebut 2023 Rekor Inflasi Terendah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, pemerintah terbilang berhasil menjaga harga bahan pokok (bapok) dan menekan angka inflasi pada Desember 2023, yakni sebesar 0,41 persen.

Penilaian itu muncul usai Zulhas mengunjungi Pasar Palmerah di Tanah Abang, Jakarta pada Kamis (4/1), di mana harga-harga bapok tetap stabil pada awal 2024.

Zulhas menyebut, inflasi pada Desember 2023 menjadi yang terendah dalam beberapa tahun belakangan.

Menurut Zulhas, cabai mengalami penurunan cukup signifikan. Sebelumnya, harga capai sempat menyentuh Rp120 ribu/kg.

"Harga seperti cabai sebulan hampir mahal, tapi bisa turun lagi karena musiman. Tadi antara Rp 70-80 ribu, kalau di Jawa Timur sudah Rp 40-an ribu," katanya.

Untuk bapok beras, terpantau tak ada kenaikan harga. Zulhas menambahkan, pemerintah terus memperhatikan kondisi para petani.

"Pemerintah menunjukkan perhatian khusus terhadap kondisi petani, terutama di daerah-daerah penghasil yang mengalami kendala. Dengan demikian, awal tahun 2024 ditandai oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi," kata Zulhas.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

texas slot 88

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

king hoki 88 login

BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4******

Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret

Kupang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tanggal 4 Maret hingga 8 Maret 2024.

"Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret," kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sti Nenotek di Kupang, Jumat.

Secara umum BMKG memprakirakan cuaca ekstrem di Indonesia terjadi mulai hari ini (1/3) hingga 8 Maret mendatang.

Untuk wilayah NTT, BMKG memprakirakan cuaca ekstrem disebabkan pengaruh dari Madden Julian Oscillation (MJO) dan aktifnya kembali Gelombang Equatorial Rossby.

Berdasarkan prakiraan yang ada, kata dia, cuaca ekstrem di NTT berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan sedang ditandai dengan intensitas curah hujan sebanyak 20 hingga 50 mm per hari. Sedangkan hujan lebat ditandai dengan intensitas sebanyak 50 hingga 100 mm per hari.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

Dengan adanya prakiraan ini, Sti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan yakni bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Ia mengingatkan agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting untuk menghindari hujan lebat yang bisa disertai angin kencang. Selain itu ia berpesan agar masyarakat berhati-hati dan mewaspadai tanah longsor pada daerah tebing.

"Hati-hati ketika berkendara, khususnya di daerah yang rawan longsor," kata Sti.

BMKG akan terus memperbaharui informasi terkini terkait cuaca ekstrem ini setiap hari.

Sti berharap masyarakat tidak termakan informasi bohong terkait cuaca ekstrem.

Informasi resmi terkait peringatan dini cuaca, kata Sti, hanya dikeluarkan oleh BMKG.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan intensitas hujan NTT pada 2-3 hari ke depan
Baca juga: BMKG ingatkan warga NTT waspada bencana karena hujan lebat

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024