liga situs slot

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Nestle PHK Karyawan, Klaim Beri Kompensasi Lebih Tinggi dari Industri******

PT Nestle Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Perusahaan tidak menyebutkan secara pasti jumlah karyawan yang terdampak. Namun, sebelumnya dikabarkan jumlah korban PHK mencapai 126 orang.

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen, Selasa (12/12), Nestle menyebutkan hampir seluruh karyawan menerima penawaran PHK yang ditawarkan perusahaan.

Nestle juga berjanji memperlakukan setiap karyawan yang terdampak dengan adil dan penuh rasa hormat. Untuk itu, manajemen telah menawarkan paket kompensasi yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan kepada para karyawan yang terdampak.

Selain itu, Nestle juga memberikan pendampingan bagi karyawan yang terdampak untuk bersiap menghadapi dunia kerja baru.

Berbagai topik disampaikan dalam sesi pembekalan, termasuk ilmu pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga sesi motivasi, khususnya bagaimana mengelola transisi dalam karir.

"Sebelum dilakukannya program ini, kami telah mengkomunikasikan secara transparan kepada seluruh karyawan, baik yang terdampak maupun tidak, termasuk di dalamnya komunikasi dengan serikat buruh/pekerja. Perusahaan akan terus melakukan yang terbaik kepada karyawan terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnisnya di Indonesia," pungkas manajemen.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Spotify PHK 1.500 Karyawan Meski Bisnis Tengah Untung******

Raksasa streaming musikSpotifymengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) 17 persen atau 1.500 karyawannya.

PHK dilakukan dengan alasannya penghematan biaya. Ini merupakan gelombang PHK ketiga yang dilakukan Spotify pada tahun ini, setelah sebelumnya memecat 600 karyawan pada Januari, lalu 200 karyawan pada Juni.

Kepada Reuters, CEO Spotify Daniel Ek menyebut perusahaan masih fokus pada efisiensi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap uang yang dikeluarkan.

"Dari sebagian besar metrik, kami lebih produktif namun kurang efisien. Kami harus melakukan keduanya," kata Ek, Senin (4/12).

Manajemen bakal memberikan pesangon, uang liburan, dan jaminan kesehatan sekitar lima bulan dari waktu diputus kontrak.

"Kami memperdebatkan angka PHK yang lebih kecil sepanjang tahun 2024 dan 2025. Namun, mengingat kesenjangan antara tujuan finansial kami dan biaya operasional kami saat ini," imbuh Ek.

Spotify menginvestasikan lebih dari US miliar untuk membangun bisnis podcast. Sejumlah selebriti seperti Kim Kardashian, Pangeran Harry, dan Meghan Markle direkrut untuk memperluas pasar, menjangkau 1 miliar pelanggan pada 2030.

Saat ini, Spotify memiliki 601 juta pelanggan, naik dari periode 2020 yang hanya 345 juta pendengar.

Pada kuartal ketiga 2023, perusahaan ini memperoleh keuntungan yang berasal dari kenaikan harga layanan streaming dan pertumbuhan pelanggan di semua wilayah.

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Kampanye di Jakut, Gibran Janjikan Sertifikasi Profesi untuk Nelayan******

Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji mendorong sertifikasi profesi untuk nelayan.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara deklarasi buruh pelabuhan mendukung Prabowo-Gibran di Dusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (9/12). Menurut Gibran, sertifikasi profesi penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Tadi saya bilang masalah sertifikasi. Akan kami dorong, beri atensi khusus, kalau sudah kami dorong otomatis kesejahteraan terjamin," ucapnya.

"Gak usah nunggu Pemilu soalnya sudah urgent," kata dia.

Tak hanya itu, Gibran juga menanyakan kepada warga apakah ada anak yang stunting. Ia berjanji jika ada anak yang stunting pihaknya akan memberikan perhatian khusus.

"Ada berapa KK (kartu keluarga di Dusun Cilincing)? Empat ribu-an, OK setelah saya pulang ada yang membantu, ucap Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ada tiga pasangan calon yang bakal berlaga dalam Pilpres 2024. Mereka yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

novel tulang debu

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Kepala sekolahku yang dingin

BPS Catat Neraca Dagang RI Surplus US,41 M per November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus sebesar US,41 miliar pada November 2023.

Meski masih surplus, angkanya turun sebesar US,06 miliar dibanding bulan lalu.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang November 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada November ini tercatat US miliar atau turun 0,67 persen dibandingkan Oktober 2023. Sementara, secara tahunan nilai ekspor turun 8,56 persen.

Menurut Pudji, penurunan ekspor pada November didorong oleh penurunan ekspor non-migas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewani atau nabati dengan HS15 dan, pulp dari kayu dengan HS47.

Secara total, ekspor non-migas naik 7,42 persen dengan nilai US,78 miliar.

"November 2023 nilai ekspor non-migas mengalami penurunan secara tahunan pada semua sektornya. Penurunan terdalam terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang turun 27,47 persen," kata Pudji.

Lihat Juga : Misteri Pemerintah Pakai Acuan Lama Hapus Miskin Ekstrem di 2024

Secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan November 2023 total ekspor mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rinciannya, ekspor non-migas mencapai US1,96 miliar atau turun 12,47 persen. Sedangkan, ekspor migas mencapai US,44 miliar atau turun 0,67 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar US,59 miliar atau naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023. Sementara, dibandingkan November 2022 nilai impor naik 3,29 persen.

Tercatat pada November 2022 nilai impor mencapai US,96 miliar.

Lebih rinci, Pudji menuturkan impor migas November 2023 mencapai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Impor migas terjadi peningkatan nilai impor minyak mentah hasil minyak dan gas yang masing-masing sebesar 9,39 persen kemudian 10,77 persen dan 11,55 persen," kata Pudji.

Adapun untuk impor non-migas mencapai US,10 miliar atau naik sebesar 4,08 persen.

Peningkatan impor non-migas secara bulanan ini disebabkan oleh peran komoditas. Pertama, besi dan baja atau HS72 yang naik 16,34 persen. Kedua, ampas dan sisa industri makanan atau HS23 naik 31,98 persen. Ketiga, pupuk atau HS31 naik 76,58 persen.

Perkembangan impor secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan November 2023 mencapai US2,78 miliar atau turun 6,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rinciannya, untuk impor non migas mencapai US0,32 miliar atau turun sebesar 5,57 persen. Sedangkan impor migas mencapai US,46 miliar atau turun sebesar 12,78 persen.

[Gambas:Video CNN]