pinjaman tunai kredivo hanya sekali 888Jutaan kata 43343Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher gosend hari ini》
KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******
Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.
"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.
Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.
Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.
"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.
Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.
"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.
Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.
Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan
Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.
Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.
Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.
Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.
SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.
Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.
Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.
KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.
Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan******
"Orientasi dari kesehatan kita itu kuratif, itu tergambar jelas dari ketiga pasangan calon (paslon), mereka pengennya fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan lah ya, termasuk dokter, rumah sakit, dan sebagainya. Itu yang diperkuat," ujar Prof Budi ketika dihubungi di Depok, Senin.
Dia menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, serta genetik. Dari keempat faktor tersebut, lingkungan memiliki pengaruh paling besar, yaitu 40 hingga 45 persen.
Baca juga: Pakar ingatkan Capres pentingnya air dan lingkungan bagi kesehatan
"Manusia kan hidup di lingkungan, manusia kontak dengan polusi udara, manusia kontak dengan makanan, air yang terkontaminasi, manusia kontak dengan tanah," katanya.
Faktor kedua, ujarnya, yaitu perilaku, yang menyumbang 20 hingga 35 persen pada faktor kesehatan. Contoh, kebiasaan merokok dan pola makan mempengaruhi kesehatan seseorang. Sedangkan faktor genetik menyumbang sekitar 5 persen dari kesehatan.
Ia menyebut pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang menyumbang sekitar 20 hingga 25 persen dari aspek kesehatan. Hal-hal yang tercakup dalam pelayanan kesehatan, yaitu akses ke fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan.
"Kalau para paslon ini hanya melihat sekitar 20 sampai 25 persen, pelayanan kesehatan yang dikuatkan, masih jauh, masih seperempat itu pekerjaan dari sisi kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, kesehatan masyarakat melibatkan upaya pencegahan, seperti mencegah agar masyarakat tidak menghirup polusi udara, kemudian cara agar mendapatkan air bersih yang tidak terkontaminasi, serta melindungi warga dari bahan-bahan berbahaya yang dapat mematikan. Selain itu, perlu adanya akses ke makanan yang sehat.
"Nah, itu isinya adalah promotif dan preventif yang luas sekali. Bayangkan, itu sebesar 40 persen, ditambah dengan 30-35 persen, menjadi sekitar 75 persen," ujarnya.
Baca juga: Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat
Baca juga: PDIB minta capres-cawapres selesaikan masalah defisit BPJS
KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. Debat terakhir dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda******
"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).
Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.
Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.
Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.
“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.
Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.
Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Label:link slot 88、kodokmas99、pola mahjong ways hari ini
Terkait:limit kredivo 12 bulan tidak bisa digunakan、aku laku indonesia、aplikasi yang memiliki paylater、cara mudah dapat uang dari internet、cerislot、rtp sapporo88、superwin303、situs slot gacor terbaik dan terpercaya、slot hari ini yang gacor、slot judi slot
bab terbaru:online slot gacor(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnyaJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berjiwa kesatria dalam menjalankan tugas, utamanya berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu) calon presiden dan wakil presiden.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
《voucher gosend hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara meminjam uang di briHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher gosend hari ini》bab terbaru。