mpo depo 20 bonus 30

Dewa Koki Tertinggi

Wamen BUMN Kejar Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan 2 Kelar Akhir 2024******

Kementerian BUMN menargetkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2 rampung pada akhir 2024.

"Kami mengharapkan pada akhir 2024 nanti, kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 di mana Tol Trans Sumatera akan menghubungkan dari Bakauheni sampai dengan Jambi," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan beberapa ruas tambahan itu mencakup utara Aceh sampai dengan Langsa dan beberapa ruas sayap seperti Bengkulu dan Padang.

Ia merinci PMN tersebut untuk pembangunan ruas-ruas Tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai Rp1,13 triliun, ruas Simpang Indralaya - Prabumulih Rp2,3 triliun, Kisaran - Indrapura Rp1,1 triliun, Taba Penanjung - Bengkulu Rp97 miliar, dan Sigli - Banda Aceh sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi itu kesepakatan bersama-sama pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR, Presiden RI dan Menteri Keuangan bahwa kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 Jalan Tol Trans Sumatera, dengan harapan nanti di pemerintahan berikutnya untuk tahap 3 dan 4 bisa dilanjutkan dalam rangka menyelesaikan seluruh ruas Tol Trans Sumatera," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan ruas JTTS tahap I memiliki panjang 1.064 km. Saat ini ruas yang operasional sepanjang 549 Km dan konstruksi sepanjang 515 Km.

Pada 2022, perusahaan menargetkan ruas JTTS yang beroperasi bisa tambah 77,26 km.

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti fenomena rokok murahyang membanjiri pasar. Izin Usaha Industri (IUI) dan cukaiadalah hal penting yang menjadi sorotan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo menerangkan duduk perkara rokok murah hingga faktor yang bisa merugikan negara.

"Sepanjang perusahaan tersebut memiliki IUI dan membayar cukai, maka rokok murah itu tidak bisa dipersalahkan. Jadi itu kan semacam pricing policy daripada perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

Edy merinci rokok murah ilegal berarti melanggar ketentuan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang cukai serta menyalahi aspek pengawasan dan pengendalian.

Terkait rokok bermasalah, Edy menjelaskan bahwa tindakan penegakan hukumnya menjadi ranah Bea Cukai. Begitu juga pengawasan di lapangan terhadap rokok-rokok yang beredar dan potensi pelanggaran.

"Bisa salah peruntukkan, misal harusnya membayar (cukai) golongan 1 malah membayar golongan 2 atau 3 atau rokok polos tidak menggunakan cukai atau cukai palsu," imbuhnya soal kemungkinan pelanggaran.

Ia lantas menjelaskan peran Kemenperin dalam peredaran rokok murah yang membanjiri pasar saat ini.

"Kita ada kegiatan terkait registrasi mesin pelinting rokok, tetapi ini sifatnya juga koordinasi. Karena anggaran maupun dana untuk melakukan kegiatan registrasi mesin pelinting ini diberikan kepada pemda. Jadi, kita sifatnya hanya memonitor laporan dari pemda-pemda," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

BPKN Akan Minta KPI Larang Iklan Susu Formula di TV******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan menyurati Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta iklan susu formuladi TV nasional disetop.

Ketua BPKN Rizal E Halim  mengatakan permintaan disampaikan karena memang media umum tidak boleh memuat iklan susu formula. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan kampanye pemberian air susu ibu (ASI) pada anak.

"Kami akan surati KPI karena kasus ini," ungkapnya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Pelarangan iklan susu formula sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang para ibu memberikan susu formula demi pertumbuhan terbaik bagi bayi.

Untuk menunjang program tersebut, para produsen susu dilarang mengiklankan produknya dalam berbagai media massa dan bentuk promosi apa pun.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif berupa pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang," demikian bunyi pasal 19 huruf e.

Selain itu, produsen juga dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma atau dengan bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Produsen juga dilarang memberikan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah. Tidak hanya itu, produsen susu juga dilarang memberikan diskon harga dengan berbagai variasinya.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti fenomena rokok murahyang membanjiri pasar. Izin Usaha Industri (IUI) dan cukaiadalah hal penting yang menjadi sorotan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo menerangkan duduk perkara rokok murah hingga faktor yang bisa merugikan negara.

"Sepanjang perusahaan tersebut memiliki IUI dan membayar cukai, maka rokok murah itu tidak bisa dipersalahkan. Jadi itu kan semacam pricing policy daripada perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

Edy merinci rokok murah ilegal berarti melanggar ketentuan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang cukai serta menyalahi aspek pengawasan dan pengendalian.

Terkait rokok bermasalah, Edy menjelaskan bahwa tindakan penegakan hukumnya menjadi ranah Bea Cukai. Begitu juga pengawasan di lapangan terhadap rokok-rokok yang beredar dan potensi pelanggaran.

"Bisa salah peruntukkan, misal harusnya membayar (cukai) golongan 1 malah membayar golongan 2 atau 3 atau rokok polos tidak menggunakan cukai atau cukai palsu," imbuhnya soal kemungkinan pelanggaran.

Ia lantas menjelaskan peran Kemenperin dalam peredaran rokok murah yang membanjiri pasar saat ini.

"Kita ada kegiatan terkait registrasi mesin pelinting rokok, tetapi ini sifatnya juga koordinasi. Karena anggaran maupun dana untuk melakukan kegiatan registrasi mesin pelinting ini diberikan kepada pemda. Jadi, kita sifatnya hanya memonitor laporan dari pemda-pemda," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]