erek erek 83 2d

Dewa Gila vs. Yun Fei

cara shopee pinjam

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hati pemain game

slot terlengkap dan terpercaya

Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI membahas bab (chapter) tentang kekayaan intelektual dalam Perundingan Putaran ke-17 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU CEPA) Working Group on Intellectual Property(WGIP).

Ketua Pokja Kerja Sama Luar Negeri DJKI Kemenkumham Marchienda Werdany mengatakan pembahasan bab kekayaan intelektual bertujuan untuk memastikan sistem pelindungan kekayaan intelektual pada masing-masing pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi di kedua negara.

"Putaran ini masih akan berlangsung dua putaran lagi, diharapkan dari Kementerian Perdagangan RI menargetkan di Juli 2024 sudah selesai dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pimpinan masing-masing negara," ujar Marchienda dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Marchienda mengungkapkan terdapat beberapa usulan Uni Eropa yang menjadi fokus dalam forum, yaitu mengenai pelindungan data produk obat, durasi masa pelindungan desain industri, serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Baca juga: Mendag tegaskan Indonesia mau selesaikan perundingan IEU-CEPA

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI, Alda Mayo Panadjam Panjaitan, menyampaikan perundingan ke-17 kali ini dilakukan untuk memperkuat posisi agar sesuai dengan kepentingan Indonesia.

"Dalam counter proposal baru ini, kami amati Uni Eropa sudah mulai mengakomodasi kepentingan Indonesia dan dalam perundingan kali ini kami ingin menajamkan posisi Indonesia agar lebih sesuai," ujar pria yang akrab disapa Aldo tersebut.

Aldo pun optimistis perundingan kali ini dapat menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dengan adanya perundingan tersebut, ia berharap ke depannya dapat tercipta kerja sama perekonomian yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) yang telah berlangsung selama delapan tahun diharapkan rampung pada 2024 sebelum berganti periode pemerintahan.

Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada 2022, total perdagangan Indonesia-Uni Eropa tercatat sebesar 33,2 miliar dolar AS.

Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 21,5 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar 11,7 miliar dolar AS.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

sawer4d

Sudin Pertamanan masih tangani pohon tumbang hambat perjalanan KRL******

Jakarta (ANTARA) - Petugas dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan masih menangani pohon tumbang yang menghambat perjalanan KRL Commuter di Kebayoran Lama.

"Sedang dalam penanganan petugas," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan Elly Sugestianingsih kepada pers di Jakarta, Jumat.

Elly mengatakan bahwa pohon yang menghalangi jalur KRL Commuter sudah bisa disingkirkan oleh petugas yang berada di lapangan.

Namun petugas belum bisa mengevakuasi dahan yang menyangkut di kabel listrik KRL Commuter karena menunggu pemutusan aliran listrik terlebih dahulu.

"Tinggal yang menyangkut di kabel relnya menunggu dimatikan terlebih dahulu aliran listriknya sambil menunggu mobil tangga sedang di jalan," katanya.

Baca juga: Pohon tumbang di Kebayoran Lama hambat perjalanan KRL Rangkasbitung
Baca juga: Distamhut DKI diminta pangkas pohon cegah pohon tumbang

Perjalanan KRL Commuter Line tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terhambat karena adanya pohon tumbang yang terjadi di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran.

"Saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian pernyataan resmi pihak KAI Commuter melalui akun media sosial resminya yang dikutip di Jakarta.

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa perjalanan kereta tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terganggu
akibat pohon tumbang sekitar jam 18.00 WIB.
Pihak KAI Commuter saat ini sedang menangani hambatan tersebut.

Sementara untuk perjalanan KRL Commuter dilakukan rekayasa, yaitu KA 1777 Rangkasbitung-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1778 Sudimara-Rangkasbitung.

Kemudian KA 1779 Parung Panjang-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1780 Sudimara-Rangkasbitung.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Tetangga saya adalah succubus

bosvip88

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024******

Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Baca juga: Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Adapun Pileg 2024 digelar pada 14 Februari 2024 dan hasilnya akan diketahui per 20 Maret 2024. Sedangkan Pilkada 2024 dalam UU dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

slot terbaru gacor 2022

Kemenko minta TPID jaga pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga panga

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan dan harga pangan terjaga jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” kata Ferry Irawan dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa inflasi beberapa provinsi yang merupakan daerah sentra penghasil komoditas pangan di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, justru lebih tinggi daripada daerah yang mayoritas dihuni oleh para konsumen, seperti Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi tahunan (y-o-y) pada Februari 2024 mencapai 2,12 persen di Jakarta, 3,09 persen di Jawa Barat, 2,98 persen di Jawa Tengah, 2,75 persen di Yogyakarta, serta masing-masing 2,81 persen di Jawa Timur dan Banten.

“Sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena merupakan satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ucap Ferry.

Ia mengatakan untuk menekan kenaikan harga pangan, terutama beras, pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor, maupun ritel modern

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, serta mengalihkan alokasi cadangan beras pemerintah (CBP) ke sektor komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

“Kami berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terus terkendali dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan bahwa tingkat inflasi nasional tahun ini terjaga stabil dalam rentang 2,5±1 persen.

Baca juga: Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Perang Abadi

mobile slot

Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Beras yang dikemas oleh Bulog tengah menjadi perbincangan. Sebab, terdapat stiker kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan dipasarkan oleh Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa stiker tersebut ditempel dari gudang Bulog.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," pungkasnya.

Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat terjadi lonjakan harga, maka beras SPHP akan berperan penting.

Selain dipasarkan secara luas, Beras SPHP kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

Lihat Juga : Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog berkomitmen akan terus melanjutkan program SPHP Beras tersebut sepanjang 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

Tahun ini, rencana penyaluran beras SPHP diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp10.900 per kg, zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg.

Meskipun dipasarkan bebas, pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pack yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. Hal ini pernah diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo pada Oktober 2023.

Arief menjelaskan pembatasan pembelian ini lantaran beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang digelontorkan ke masyarakat demi menstabilkan pasokan dan harga.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief dalam keterangan resmi pada 3 Oktober 2023.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)