brislot

cara agar bisa kredit di lazada 473Jutaan kata 445963Orang-orang telah membaca serialisasi

《brislot》

Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali******

Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu.

Boyolali (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan lagi seorang terduga teroris di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan bahwa identitas lengkap terduga teroris tersebut dikantongi oleh Densus 88.

"Ini pengembangan yang kemarin, berkaitan dengan kemarin juga,' katanya.

Ia mengatakan bahwa penangkapan warga Kecamatan Cepogo tersebut pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

"Penangkapannya katanya di jalan," kata Kapolres.

Menyinggung mengenai penggeledahan oleh Densus, menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari polsek setempat.

"Laporan dari kapolsek belum ada di rumahnya, tetapi di kemudian hari, saya belum tahu. Anggota kami masih standby di polsek," katanya.

Mengenai keterkaitan terduga teroris dengan jaringan tertentu, AKBP Petrus Parningotan juga belum dapat menyampaikannya.

"Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu. Katanya masih seputar kemarin. Pengembangan kemarin itu," kata Kapolres.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya apabila dimintai bantuan terkait dengan hal itu.

Sebelumnya, pada hari Kamis (25/1) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sepuluh terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI
Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：game slot online terbaik indonesia、situs slot terbaik dan terpercaya、pinjol tanpa selfie

Terkait：1221slot、pinjaman online cepat cair bunga rendah、naga231、cara belanja cicilan kredivo、togel279、agen judi slot gacor、trik cara main slot mahjong、situs slot resmi dan terpercaya、win88 pragmatic play demo、judi bola parlay terpercaya

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mamibet88（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

erek erek pena

duit slot

pengajuan kredivo selalu gagal

pinjaman legal ojk 2022

victoryqq

odds of maxwin gates of olympus

slot gacor sering maxwin

maxwin olympus bet 400

situs togel aman dan terpercaya

gadisBacaan TerkaitMore+

Warisan serba profesional dari dunia lain

gas138 rtp

Ketua KPU: Biaya kirim logistik pemilu di Papua Rp150 juta per TPS******

Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui biaya untuk pengiriman logistik pemilu di Papua menghabiskan dana sekitar Rp150 juta per TPS.

Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.

Baca juga: Polda Sumut bantu KPU distribusi logistik ke wilayah 3T

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

"Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik," ungkap Steve Dumbon.

Ketika ditanya apakah logistik sudah didistribusikan, Ketua KPU Papua mengakui, saat ini KPU di kabupaten dan kota masih tahap pengepakan karena baru terima formulir-formulir.

Untuk pendistribusian nantinya akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silahkan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.

Wilayah kerja KPU Papua meliputi sembilan kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen serta Kepulauan Yapen.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

kejahatan

rtp live hari ini

Rabu pagi, banjir terjadi pada empat RT dan enam ruas jalan di Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengumumkan, akibat curah hujan tinggi, empat rukun tetangga (RT) dan enam ruas jalan banjir hingga pukul 06.00 WIB, Rabu pagi.

"Kami mencatat banjir yang sebelumnya terjadi di tiga RT dan dua ruas jalan, mengalami kenaikan menjadi empat RT dari 30.772 RT dan enam ruas jalan," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Isnawa menuturkan sejumlah wilayah yang terkena dampak yakni dua RT di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan ketinggian 35 sentimeter (cm).

Penyebab banjir di kawasan itu lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

Sedangkan, di Jakarta Timur meliputi satu RT di kawasan Rambutan, Ciracas dengan ketinggian 30 cm dan satu RT di kawasan Dukuh, Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm.

Baca juga: Diguyur hujan, ruas Jalan Cakung-Cilincing terendam banjir

Kemudian, banjir juga terjadi di enam ruas jalan yakni Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur dengan ketinggian 25 cm.

Lalu, Raya Bogor, Kel. Rambutan, Jakarta Timur pada titik kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati dengan ketinggian 10 cm.

Jalan Raya Ciracas, Ciracas, Jakarta Timur dengan ketinggian 10 cm, Jalan Yos Sudarso (Depan Walikota Jakarta Utara), Kebon Bawang, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Terminal Tanjung Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm dan Jalan Gunung Sahari Lantamal, Pademangan Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm

BPBD DKI mengimbau dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 secara gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir.

Terkait hal itu, BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);

• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);

Baca juga: Hujan sebabkan genangan di dua jalan Jakarta Barat

• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);

• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

liga gacor slot

Malaysia dukung upaya Indonesia dan Laos selesaikan krisis Myanmar******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan dukungan dan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Laos dalam menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam siaran pers di Putrajaya, Senin.

Kementerian itu juga menyebutkan bahwa Mohamad mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi kondusif untuk mengadakan dialog dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.

Pernyataan Mohamad itu disampaikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.

Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Mohamad menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya yang fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional.

Ia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan ancaman eksternal yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.

Baca juga: Retno: ASEAN tetap jadikan 5PC acuan utama penyelesaian isu MyanmarBaca juga: Retno: ASEAN tetap jadikan 5PC acuan utama penyelesaian isu Myanmar

Dia juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN serta memastikan ASEAN mendorong upaya membangun arsitektur regional.

Mengenai krisis di Jalur Gaza, Malaysia mendesak agar kekerasan dihentikan dan gencatan senjata dilaksanakan secepatnya.

Mohamad mengingatkan bahwa kekejaman yang terus-menerus dilakukan hanya menambah penderitaan yang dihadapi rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun.

Mohamad juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan kepada rakyat Palestina di Gaza, selain menyambut baik putusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 lalu.

Terkait Laut China Selatan, dia menyampaikan kekecewaan bahwa sikap ASEAN di Laut China Selatan yang tidak diperhitungkan dalam Dokumen Akhir KTT Gerakan Non-Blok ke-19 yang diratifikasi di Kampala, Uganda, pada 20 Januari 2024.

Ia juga menyatakan perlunya ASEAN menangani masalah Laut China Selatan dengan tepat.

Baca juga: Pejabat senior junta Myanmar hadiri pertemuan ASEAN di Laos

Tim bayi lucu dari kiamat

tips slot gacor hari ini

KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

slot 123 gacor

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

One Piece: Mencuri Langit

situs 123 slot

Bawaslu Bangkalan turunkan baliho provokatif di akses Suramadu******

sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh

Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menurunkan sejumlah poster dan baliho bernada provokatif yang banyak terpasang di sepanjang jalan menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), serta di sejumlah titik di wilayah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh di Bangkalan, Minggu, ada sebanyak 24 buah baliho yang terpaksa diturunkan paksa oleh tim Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bangkalan.

"Selain mengandung unsur provokatif, karena menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu, juga ada yang bernuansa Sara," katanya.

Ia menuturkan, baliho provokatif itu, pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Labang kemudian disusul Panwascam Blega dengan temuan sama. Isinya, mengatasnamakan warga Madura pecinta pasangan calon tertentu.

Baca juga: Satpol PP Sleman copot sejumlah spanduk provokatif jelang Pemilu 2024
Baca juga: Polri: Bawaslu jangan ragu copot spanduk provokasi

Setiap baliho yang diamankan itu bertuliskan kalimat ancaman yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon presiden.

"Fenomena baliho provokatif itu ditemukan sejak Kamis (25/1), sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh," katanya.

Mustain lebih lanjut menjelaskan, selain karena berpotensi menyebabkan situasi yang tidak kondusif, penurunan baliho bernada provokatif itu juga sebagai wujud tanggungjawab moral pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan yang menginginkan agar proses Pemilu 2024 bisa berlangsung tenang, sejuk, saling menghormati atas perbedaan pilihan dan tidak menjelek-jelekkan pasangan lain.

Jenis spanduk dan baliho yang juga diturunkan paksa oleh Bawaslu yang dipasang di area terlarang, lembaga pendidikan, tiang listrik dan tiang telepon yang memang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh lebih lanjut mengajak kepada semua pihak agar saling menghormati semua pasangan calon dengan tidak melakukan kampanye hitam yang berpotensi memicu amarah pendukung dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

Baca juga: Polisi koordinasi dengan pimpinan partai terkait penertiban APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar tertibkan 72 APK pemilu
Baca juga: Penertiban APK dilakukan Satpol PP jika parpol tidak taati imbauan

《brislot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，akulaku lampungHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《brislot》bab terbaru。