oxslot88

Pedang Keadilan One Piece

pascol4d

Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat******

Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa

Teminabuan, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kapal wisata The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan, di antaranya 10 wisatawan asing dilaporkan terbakar di sekitar perairan Aborek dan Pulau Mansuar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat siang sekitar pukul 13.15 WIT.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Sorong Amirudin AS yang dihubungi dari Teminabuan, Papua Barat, Jumat, mengatakan informasi kebakaran kapal tersebut berawal dari laporan salah satu pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sorong.

"Kapal pesiar jenis pinisi itu sedang membawa 23 orang wisatawan, dengan rincian 10 penumpang warga negara asing, 5 penumpang warga negara Indonesia dan 8 anak buah kapal," jelas Amirudin.

Hingga kini Basarnas Sorong belum mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya kapal pesiar tersebut. Pihak Kepolisian Resor Raja Ampat dan Syabandar setempat dilaporkan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu.

Baca juga: Kemenhub mengevakuasi korban kebakaran kapal di perairan Raja Ampat

Baca juga: Basarnas turunkan tim cari nelayan hingga ke perairan Raja Ampat

Namun dari laporan sementara yang diterima Basarnas Sorong, diketahui api berasal dari ruang mesin kapal tersebut.

Adapun 23 orang penumpang yang berada di kapal tersebut sudah dievakuasi ke pulau terdekat yaitu Pulau Mansuar, Raja Ampat. Sementara kapal pinisi The Oceanik telah dievakuasi menuju pinggiran pulau.

Para penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dan tidak mengalami cedera berat maupun ringan.

"Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa," kata Amuridin.

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Keinginan Iblis

mpg demo mahjong

Membandingkan Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo dengan Era SBY******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa dibangun. 

Ia menilai proyek itu sudah dibahas sejak belasan tahun. Apabila tidak dilanjutkan, Prabowo menilai Indonesia akan merugi.

Prabowo yang kini capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 itu menilai Giant Sea Wall adalah jawaban terkait fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia.

Lihat Juga : JK Cerita Tanah Prabowo yang Diusik Anies, Dulu Milik Bob Hasan

Dia menyebut selama melakoni kampanye dari 2014 hingga kini, ia melihat banyak keluarga yang tinggal di daratan pesisir utara Jawa atau Pantura terancam tenggelam hingga banjir rob. Kondisi itu menurutnya membuat kehidupan sebagian masyarakat Pantura mengenaskan dan tidak manusiawi.

"Saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan, tidurnya, di ruangan makannya itu air setinggi lutut," kata dia.

Giant Sea Wall sebenarnya bukan proyek baru. Proyek ini direncanakan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Proyek ini memiliki desain berbentuk burung garuda yang terdiri dari tanggul pantai, yang menempel ke kawasan pesisir; tanggul laut, serta pulau-pulau reklamasi.

Melansir situs Komite Percepatan Penyediaan Instruktur Prioritas (KPPIP), proyek yang juga diberi nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu mencakup pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir.

Di dalam tanggul itu, akan dibangun laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp5,67 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan, swasta.

Konstruksi proyek ini dimulai dari 2015 dan ditargetkan rencana mulai beroperasi di 2024. Pembangunan Giant Sea Wall ini terdiri dari tiga fase.

Fase A dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Fokusnya, penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Pembangunannya kemudian diperkuat di masa Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Fase B, dengan fokus membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga terlaksana.

Fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023.

Namun, proyek ini ditolak warga dan aktivis lingkungan. Momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 juga semakin menghambat proyek karena pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 2018, sempat menyebut tanggul raksasa ini bakal menjadi "kobokan raksasa".

Sementara pada 2022 lalu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

Nah yang berkaitan dengan Giant Sea Wall sekarang ini, rencananya dibangun di kawasan pantai utara Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Ia menuturkan rencana tersebut akan ditindaklanjuti segara. Menurut Airlangga, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga sangat penting. Sebab, kata dia, pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif.

Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

Lihat Juga : Harta Prajogo Pengestu Lenyap Rp177,5 T dalam Satu Hari

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

(fby/agt)

Pedang itu menembus sembilan langit

spabet

NIQ Berdayakan Klien dan Mitra dengan Peluncuran Divisi Media Global******

Chicago--(ANTARA/Business Wire)-- NIQ, perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, dengan bangga mengumumkan peluncuran Divisi Media barunya, yaitu sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan nilai yang diperoleh pengiklan dari upaya pemasaran mereka dan memberdayakan berbagai mitra dalam mendukung para klien pengiklan kami. Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan NIQ untuk menyediakan Full View™ kepada para klien dan memperkuat kemampuan pemasaran mereka.
Divisi Media Global ini dikepalai oleh Lana Busignani, seorang tenaga profesional berpengalaman dengan rekam jejak yang mengesankan dalam mengarahkan strategi di berbagai produk media. Lana, yang sebelumnya bekerja di Quotient Technology Inc., menghadirkan pengalamannya yang luas untuk memimpin inisiatif strategis ini. Ia memperoleh pengalaman ini setelah bekerja selama tujuh tahun di Nielsen Media, awalnya memimpin tim Marketing Effectiveness global lalu menjabat sebagai manajer umum layanan media internasional. Dengan banyaknya pengalaman riset pasar, termasuk memimpin intelijen periklanan global di IPSOS selama 15 tahun, Lana berada pada posisi yang tepat untuk mendorong kesuksesan Divisi Media NIQ.
“Kami sangat gembira dapat memperkenalkan Divisi Media kami, yakni sebuah bukti komitmen kami dalam menyediakan Full View™ kepada para klien. Inisiatif strategis ini, yang menyatukan kemampuan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons, akan meningkatkan nilai bagi klien dan menunjukkan sebuah langkah penting menuju industri yang menarik dan dinamis,” kata Lana Busignani, Manajer Umum, Media Global di NIQ. “Dengan memanfaatkan kekuatan kami secara keseluruhan, kami dapat membentuk masa depan yang memungkinkan berbagai bisnis mengambil keputusan yang tepat dalam investasi pemasaran dan pelaksanaannya, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pemimpin industri.”
Divisi Media ini akan menangani tiga aspek inti industri, yaitu menentukan audiens yang tepat untuk merek, menyediakan data audiens tersebut, dan memastikan data audiens tersebut menghasilkan kinerja yang baik, dengan mengintegrasikan kekuatan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons.
“Dengan diluncurkannya Divisi Media di bawah kepemimpinan Lana, kami sangat gembira dapat melengkapi rangkaian layanan NIQ,” kata Susan Dunn, Kepala Pejabat Pendapatan di NIQ. “Inisiatif strategis ini menyelaraskan kemampuan kami, sehingga menawarkan solusi komprehensif kepada para klien untuk membuat keputusan yang tepat dan terpadu dalam upaya pemasaran mereka. Luasnya pengalaman dan visi strategis Lana sepenuhnya selaras dengan komitmen kami untuk menyediakan Full View kepada para klien, sehingga memperkuat posisi NIQ sebagai mitra tepercaya dalam mendorong kesuksesan bisnis.”
Tentang NIQ NIQ adalah perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, yang memberikan pemahaman paling lengkap tentang perilaku pembelian konsumen dan mengungkap berbagai jalur baru menuju pertumbuhan. Pada tahun 2023, NIQ bergabung dengan GfK, sehingga mempertemukan dua pemimpin industri dengan jangkauan global yang tak tertandingi. Dengan penilaian bidang retail secara holistik dan wawasan konsumen paling lengkap—yang dihasilkan menggunakan analitik tingkat lanjut melalui berbagai platform yang canggih—NIQ menghadirkan Full View™.
NIQ adalah perusahaan portofolio Advent International yang beroperasi di lebih dari 100 pasar, sehingga mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi NIQ.com.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakMedia Gillian Mosher (Gillian.Mosher@NIQ.com)
Sumber: NIQ

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Q menghancurkan langit

cara tau limit kredivo

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

demo slot gacor x500

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan budidaya

pkr338

Bandara Abdulrachman Saleh Kembali Dibuka Usai Terdampak Erupsi Semeru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur, kembali beroperasi setelah ditutup akibat erupsi Gunung Semeru.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah mengatakan bandara kembali dibuka pada Jumat (12/1) pukul 10.52 WIB setelah sempat ditutup pada Kamis (11/1).

"Kami terus melakukan tes secara berkala dengan interval 1 jam, dan didapatkan hasil negatif," ujar Kristi dalam keterangan resmi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sambungnya, akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan kondisi tersebut.

"Kejadian seperti ini bersifat dinamis sehingga kami akan menyampaikan update informasi jika ada perkembangan lebih lanjut di lapangan," terang Kristi.

Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi. Sejak Senin (8/1) dini hari, terpantau terjadi letusan dengan tinggi kolom abu setinggi 2.000 meter.

"Teramati sembilan kali asap letusan dengan tinggi 400-2.000 meter warna asap putih kelabu," kata Ketua Tim Gunung Api PVMBG Ahmad Basuki.

Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

"Waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)