togel macau

Tianzhimen

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Luhut Minta Warga Bali WFH dan Sekolah Online Selama KTT G20******

Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung pekan depan.

Selain itu, Luhut juga meminta sekolah-sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah agar dilakukan dari rumah saja," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Sabtu (12/11).

Kendati begitu, menurut Luhut pemerintah bukannya melarang warga Bali melakukan aktivitasnya selama G20. Luhut turut menyampaikan permohonan maaf apabila KTT G20 di Bali mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

Ia mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat warga Bali sulit, namun hal ini tidak dapat dihindari.

"Kepada warga Bali saya mohon maaf bila sana sini terganggu akibat dari pelaksanaan kegiatan G20 ini," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu.

Dalam kesempatan itu, Luhut meminta dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar G20 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurut dia kesuksesan G20 juga akan membuat harum nama Indonesia di kancah dunia.

"Kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran acara KTT G20 ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan atau apapun," pungkasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Masih Kaji Opsi WFH di Tengah Kenaikan Kasus Covid

Hiburan panjang umur

AP I Siapkan Sembilan Bandara Hadapi Puncak KTT G20******

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan sembilan bandara untuk mendukung puncak KTT G20di Bali pada 15-16 November 2022.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan kesiapan operasional untuk KTT G20 tidak hanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga pada bandara yang dikelola perusahaan lainnya.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selain itu, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, AP I membuka operasional Posko Terpadu Monitoring KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Posko tersebut mulai beroperasi pada 10 hingga 22 November mendatang.

"(Kami) sangat fokus dengan telah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung kelancaran kegiatan KTT G20, yaitu dari sisi infrastruktur bandara, penerapan standar layanan, dan penerapan rekayasa operasional bandara baik di sisi udara dan sisi darat untuk memastikan kelancaran operasional penanganan penerbangan dan delegasi," kata Faik saat peresmian Posko Terpadu, Kamis (10/11).

Untuk mendukung kelancaran penanganan penempatan pesawat VIP dan pesawat pendamping delegasi KTT G20, perusahaan menyiapkan 66 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut.

Rinciannya, 27 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar atau wide body dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body.

Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan telah menyiapkan sebanyak 16 parking stand pesawat, dengan rincian 13 parking stand untuk pesawat berbadan lebar dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit.

Selama periode operasional, Posko Terpadu Monitoring KTT G20 akan diawaki sebanyak 4.498 personel yang berasal dari internal Angkasa Pura I serta dari instansi stakeholder terkait, di antaranya dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, Basarnas, Kepolisian, otoritas bandara, Airnav Indonesia, imigrasi, bea cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, maskapai penerbangan, ground handling, serta anak usaha Angkasa Pura I.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KTT G20, perusahaan akan menjalankan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya memastikan kelancaran operasional bandara, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengoptimalkan kapasitas bandara untuk melayani pesawat utama, pendamping, dan komersial, serta mengatur slot penerbangan komersial untuk menyesuaikan dengan penerbangan VVIP delegasi KTT G20.

Terkait keamanan, perusahaan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Bali, TNI, Paspampres, serta Desa Adat penyangga Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Sesuai dengan SE 12 Tahun 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional penerbangan atau limited operation untuk penerbangan reguler pada tanggal 13 hingga 17 November 2022.

Terkait dengan penerbangan komersial pada masa limited operation ini dan akan dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan.

"Konsepnya bukan pengurangan, tetapi menata ulang. Kami mengupayakan penerbangan komersial tidak akan terdampak secara signifikan. Yang sebelumnya Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam, kini kami operasikan 24 jam," ujarnya.

Kemudian, ground time pesawat reguler domestik untukwide bodyadalah 105 menit, sedangkan untuk narrow body45 menit.

"Kami telah mempersiapkan pengaturan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan ground handlingdan airlineuntuk memastikan kesiapan dan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Bahlil: Investor Asing Sempat Ogah Kolaborasi dengan Pengusaha Daerah******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investorasing sempat tidak mau berkolaborasi dengan pengusaha daerah saat menanam modal di Indonesia.

"UMKM atau pengusaha daerah, itu sebagian negara tidak setuju, saya katakan ketika investasi harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar tumbuh bareng, jangan kalian ambil sumber daya alam kita kemudian pergi," kata Bahlil dalam acara 'Launching & Introduction Bali Compendium & Sustainable Investment Guidelines' di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengklaim pihaknya terus bernegosiasi dengan para investor mengingat kolaborasi dengan pengusaha daerah bersifat wajib.

"Kami debat, dan Alhamdulillah kolaborasi dengan pengusaha daerah dalam investasi diakui sebagai hal yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah mewajibkan seluruh investor menggandeng pengusaha di daerah dalam membangun proyek. Hal ini berlaku bagi investor dari luar negeri dan dalam negeri.

Bahlil mengatakan pihaknya sengaja mewajibkan kolaborasi ini agar pengusaha daerah mendapatkan dampak positif dari investasi yang masuk. Ia berharap hal ini juga dapat mendorong perekonomian setempat.

"Ini agar orang-orang di daerah jadi subjek dan objek ekonomi juga, jangan sampai mereka hanya dapat musibah saja," tutur Bahlil.

Bahlil mengatakan kolaborasi pengusaha nasional atau asing dengan daerah akan menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, ketimpangan di Indonesia bisa membaik ke depannya.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi kalau pemerataan tidak baik nanti ada gini ratio besar dan itu bisa menimbulkan masalah sosial," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

SPN Bantah Pabrik Nike Relokasi, Sebut Bangun Baru di Jateng******

Sekretaris Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Ramidi membantah PT Nikomas Gemilang merelokasi pabriknya dari Serang, Bantenke Jawa Tengah. Ia mengklaim justru perusahaan itu membangun pabrik baru, tapi tanpa meninggalkan pabrik yang sudah ada di Serang.

"Nikomas bukan hengkang, tapi buka pabrik baru di Jawa Tengah," kata Ramidi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (12/11).

Dia juga menyayangkan pihak Disnakertrans Banten bahwa ada tiga pabrik yang akan tutup. Menurutnya pernyataan itu hanya membuat gaduh di kalangan pekerja dan masyarakat.

Sebelumnya, tiga perusahaan di Serang, Banten disebut akan merelokasi pabrik ke daerah Jawa Tengah. Perusahaan itu yakni PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang Nike. Sementara, PT PWI alias Parkland World Indonesia memproduksi sepatu dengan brand adidas.

Ramidi sendiri hanya mengonfirmasi bahwa PT Nikomas akan membuat pabrik baru tanpa menutup pabrik yang telah ada di Serang, tapi tak menyinggung dua perusahaan lain. 

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi sebelumnya mengatakan ketiga perusahaan saat ini tengah mendirikan pabrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

PT Nikomas Gemilang disebut akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan, PT KMK Global Sport disebut akan pindah ke Salatiga dan Temanggung, sementara PT PWI 1 dan 2 ke Pati.

Ia mengatakan kepindahan pabrik-pabrik ini akan berdampak terhadap perekonomian Banten, terutama untuk warga sekitar pabrik, mulai dari karyawan pabrik hingga pedagang makanan atau pengusaha kos-kosan.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.