indo bolamas88

pengolahan mayat

Deputi V Staf Presiden Ikut Mundur, Tak Mau Jadi Beban Politik******

Jaleswari yang diketahui masuk dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md sejak November 2023, menyatakan mundur karena tidak ingin dipersepsikan sebagai beban politik Presiden Joko Widodo.

“Alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya,” tutur Jaleswari.

Dia juga menyatakan memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik.

“Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal,” ujar Jaleswari.

Dia mendoakan Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT.

Cincin Dewa Memasak

Survei Point Indonesia: Elektabilitas Prabowo******

“Pasangan Anies-Muhaimin menempati posisi kedua, namun bukan karena adanya penambahan dukungan, tetapi lebih kepada migrasi besar-besaran dukungan dari pasangan nomor urut 3 ke nomor urut 1,” ungkapnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, potensi kemenangan satu putaran untuk Prabowo-Gibran tidak muluk-muluk, sebab masih dalam data risetnya, mayoritas responden menetapkan pilihan mereka sudah sangat bulat.

Dia mengungkapkan 79,9% responden menyatakan sudah mantap untuk menentukan pilihannya dan kecenderungan tidak berubah mengingat waktu pencoblosan masih 13 hari lagi dari saat ini.

Sementara yang masih bisa saja berubah sebesar 18,1%. Lalu yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 2%.

Temuan lain dalam survei itu, bahwa keberadaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU hingga Menteri BUMN Erick Thohir yang mendukung Prabowo-Gibran, menjadi salah satu faktor kemenangan Prabowo-Gibran.

“Apalagi baru-baru ini, politisi muda namun sangat senior di DPP PDIP Maruarar Sirait, keluar dari kandang banteng dan memilih memihak kepada Prabowo Gibran dalam kontestasi politik elektoral,” katanya.

Survei Point Indonesian tersebut dilakukan dalam rentang waktu 26-28 Januari 2024 dengan melibatkan 1.500 responden dengan teknis sampling tele survei random digital dialing.

Seluruh responden yang dihubungi oleh surveyor memiliki kriteria sebagai pemilih, yakni minimal usia 17 tahun dan atau sudah menikah, serta warga negara Indonesia (WNI). Hasil dari survei tersebut adalahmargin of error(MoE) sebesar 2,53% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Era Abadi: Penjaga

Solopos Hari Ini : PHK di Jateng Nomor 3 Tertinggi******

 SOLO–Sorotan tentang masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) juga melanda Jawa Tengah pada 2023 lalu diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Rabu (31/1/2024). Terungkap, Jateng menjadi provinsi ketiga setelah Jawa Barat dan Banten dalam jumlah pekerja yang mengalami PHK.

Diberitakan Soloposhari ini, Wakil Sekretaris Apindo Kota Solo, Sri Saptono Basuki, me­nyebut kondisi geopolitik, lesunya pasar, dan perlambatan ekonomi atau stagflasi menjadi salah satu penyebab PHK. Kondisi tersebut belum mendorong pertumbuhan di sejumlah bidang usaha.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

”Apakah badai PHK akan terjadi [tahun ini]? Mungkin. Hal ini tergantung banyak hal. Paling utama, daya saing dalam berkompetisi di market baik lokal maupun global,” ujar Basuki saat dihubungi Espos, Selasa (30/1/2024).

Lebih lanjut Basuki menjelaskan PHK berdampak pada keberlan­jutan di dunia usaha, yang bisa menga­lami kemunduran. ”Bisa kehilangan market, tutup, bahkan beralih usaha. Ini tidak baik ba­gi ekonomi kita, karena akan banyak pengangguran,” kata dia.

Basuki menguraikan di So­loraya, tentu ada pengurangan jam kerja sehingga ada tenaga kerja dengan jam kerja yang tidak maksimal yang bisa berujung ke arah PHK. Sebab, lanjut Basuki, utilitas tidak terpenuhi dan tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan bisnisnya.

Ada Untung-Rugi Dampak Tol Jogja-Solo

SOLO—Meski digadang-gadang sebagai infrastruktur penunjang kecepatan akses kawasan-kawasan pariwisata dan memperlancar lalu lintas logistik, namun pembangunan jalan tol Solo-Jogja juga bisa ber­dampak negatif bagi Kota Solo dan sekitarnya. Dampak negatif itu adalah semakin mudahnya akses menuju Jogja berpotensi membuat jumlah kunjungan di Solo menyusut.

Sinyal kewaspadaan ini dinya­lakan oleh General Manager Lorin Group Solo, Heri Haryosa. Dia mengi­ngatkan perlu langkah antisipasi terkait kemungkinan tersebut. Butuh sesuatu yang menjadikan wisatawan tetap datang ke Solo.

”Mengapa saya bilang hati-hati ada tol Jogja? Karena orang bisa sa­ja tidak perlu lagi transit di Solo. Untuk itu Solo dan sekitarnya ini perlu memiliki sesuatu yang le­bih kuat lagi sebagai destinasi wisata transit. Jadi orang tidak hanya menginap semalam. Atraksi per­lu dikuatkan,” jelas dia saat di­jumpai, Selasa (30/1/2024).

Ekspor Mulai Andalkan Negara Alternatif

JAKARTA—Pemerintah melihat peluang sedikitnya 12 negera tujuan ekspor baru dalam rangka mengantisipasi perlambatan ekonomi yang diperkirakan terus berlanjut, terutama di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (25/1/2024). Salah satu tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun ini adalah masih melemahnya permintaan pasar global, terutama dari negara mitra dagang utama.

Ekonomi China, misalnya, meski diperkirakan tumbuh 5% pada 2023, tapi tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya.

Caleg Individual Rawan Terjungkal

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser partai politik (parpol) yang sudah duduk di kursi lembaga legislatif Wonogiri itu.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, ada 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri yang kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) kabupaten pada Pemilu 2024. Total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di Wonogiri sebanyak 423 orang.

Pengamat Politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg mendapatkan kursi atau tidak, maka terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024, parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu. Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (31/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Megawati Restui Mahfud Md Mundur dari Kabinet******

SOLO —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, untuk melepaskan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Restu Megawati itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, mundurnya Mahfud sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dari dulu disetujui oleh Megawati.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, Mahfud Md sudah bertemu Megawati pada Senin (29/1/2024) sore. Hasto mengungkapkan, pertemuan antara dua elite politik itu berlangsung sebelum Mahfud menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Senin (29/1/2024) malam.

Meski demikian, dia membantah pertemuan itu khusus untuk membicarakan terkait wacana mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, sambungnya, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah dibicarakan bersama calon presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hasto berpendapat Mahfud Md sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya akan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit[semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, kabar Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam semakin kencang seusai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bertemu dengan Pratikno pada Senin malam kemarin. Pada saat itu, Mahfud meminta dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Beri Restu Mahfud Md Lepaskan Jabatan Menko Polhukam”

Tertawa Erythrina

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Dewa Badai

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.