petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek anjing 4d

kredivo malang 501Jutaan kata 159001Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek anjing 4d》

TNI bantu tarik logistik pemilu dari TPS terisolir di Wondama******

TNI bantu tarik logistik pemilu dari TPS terisolir di Wondama-Papua
Personel TNI-Polri menurunkan logistik pemilu yang diangkut dari TPS Kampung Oya menggunakan helikopter milik Mabes TNI di Bandara Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, Jumat. ANTARA/HO-Zack Tonu Bala.
Wasior (ANTARA) - Markas Besar TNI Angkatan Darat mengirim satu helikopter untuk membantu penarikan logistik Pemilu 2024 dari satu tempat pemungutan suara yang terisolir di Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1811/Teluk Wondama Letnan Kolonel Infanteri Budi Setiadi di Wasior, Sabtu, mengatakan bantuan helikopter merupakan komitmen TNI dalam mendukung kelancaran pendistribusian maupun penarikan logistik pemilu seusai pencoblosan suara pada 14 Februari 2024.

"Akses menuju Kampung Oya sangat sulit dijangkau jika menggunakan transportasi darat," kata Budi Setiadi.

Ia menjelaskan bahwa helikopter bantuan Mabes TNI yang mengangkut logistik pemilu dari Kampung Oya ke Wasior didatangkan dari Timika, Provinsi Papua Selatan.

Helikopter yang dipiloti oleh Lettu Captain Dwi Chayo mendarat di Bandara Wasior pada Jumat (17/2) sekira pukul 15.00 WIT, dan semua logistik pemilu sudah digeser ke gudang KPU Teluk Wondama.

"Rencananya, Jumat kemarin pagi tapi cuacanya kurang bagus, sehingga mundur ke sore hari. Syukurlah semua sudah beres," ucap Budi Setiadi.

Dia menuturkan personel TNI-Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu di Kampung Oya harus berjalan kaki lebih kurang empat hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.

Letak geografis Kampung Oya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana (Papua Barat) dan Kabupaten Nabire (Papua Tengah) yang sulit dijangkau dengan transportasi darat.

"Personel pengamanan harus jalan kaki karena memang medannya sangat sulit," ucap Budi.
Personel Kodim 1811/Teluk Wondama mengangkat logistik pemilu dari TPS Kampung Oya menuju helikopter milik Mabes TNI untuk diterbangkan ke Bandara Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, Jumat. (ANTARA/HO-Zack Tonu Bala)


Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur mengapresiasi kesiapsiagaan TNI menjawab berbagai kesulitan saat proses pendistribusian hingga penarikan logistik pemilu dari wilayah 3T (terluar, terjauh, dan terisolir).

Sebelumnya, kata dia, pergeseran logistik pemilu ke Kampung Oyaa pada 13 Februari 2024 atau H-1 pencoblosan dapat terlaksana berkat bantuan helikopter milik Mabes TNI Angkatan Darat.

"KPU sangat berterima kasih atas bantuan TNI Angkatan Darat sehingga distribusi dan penarikan logistik pemilu berjalan lancar," ujar Yustinus.

Dia menjelaskan penghitungan suara pemilu pada 142 tempat pemungutan suara tersebar di 13 distrik se-Teluk Wondama sudah rampung yang kemudian dilakukan rekapitulasi oleh panitia pemilihan distrik.

"Penarikan logistik dari TPS Kampung Oyaa menjadi yang terakhir dari semua TPS," ucap Yustinus.

Anggota PPD Naikere Erikson Kamodi menuturkan jumlah pemilih tetap Kampung Oya ada 97 jiwa dan semuanya telah menyalurkan hak pilih pada hari pencoblosan.

“Pungut hitung berjalan lancar dan semua yang masuk dalam DPT ikut mencoblos,“ ujar Erik yang ikut menyaksikan proses pungut hitung di TPS Kampung Oyaa.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap pada Pemilu 2024 di Teluk Wondama sebanyak 25.513 pemilih terdiri dari 13.627 pemilih laki-laki dan 12.886 pemilih perempuan yang tersebar di 13 distrik.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
logo Kemenkominfo. ANTARA/Kementerian Kominfo.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga******

Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga
Pesawat milik Asean Air dengan nomor penerbangan PK-LTF , Jumat ditembak saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO/pri.
Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, Jumat pagi (16/2) KKB telah melakukan penembakan terhadap pesawat milik Asean Air dengan kode penerbangan PK LTF, saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar ada penembakan yang dialami pesawat milik Asean Air yang mendarat di lapangan terbang Beoga

"Penembakan yang dilakukan KKB itu tidak menimbulkan korban jiwa," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Dikatakan, dari laporan yang diterimanya pesawat yang membawa penumpang dari Timika itu, setelah menurunkan penumpangnya langsung terbang kembali ke Timika

Setelah dilakukan pengecekan guna memastikan badan pesawat yang terkena tembakan, pesawat dengan kode penerbangan PK- LTF terbang kembali ke Timika, Kabupaten Mimika.

"Pesawat tersebut terbang kembali ke Timika tanpa membawa penumpang," jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Penerbangan Timika-Beoga ditempuh sekitar 45 menit.

Beoga merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik dengan 206 kampung.
Baca juga: JDP: Penembakan pesawat Asian One di Papua harus diinvestigasi
Baca juga: Bandara Oksibil tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB
Baca juga: Polisi Nabire-Intan Jaya tangani kasus pembakaran pesawat MAF

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol singa legal atau ilegal

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
situs online gacor
trik dan pola main slot
doremi88
link slot aman dan terpercaya
slot terjitu
demo 5lion
slot selalu maxwin
permainan slot yang gacor malam ini
asustogel
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol adakami legal atau ilegal
Bab 2 situs slot murah gacor
Bab 3 cara pinjam di akulaku ke dana
Bab 4 cara menghasilkan uang buat pelajar
Bab 5 puncak 888 slot login
Bab 6 rtp dunia777
Bab 7 ligamansion2 login
Bab 8 pay4d
Bab 9 bunga cicilan akulaku
Bab 10 situs slot liga
Bab 11 mantap slot online
Bab 12 cara belajar main slot
Bab 13 bitly slot
Bab 14 slot gacor indonesia
Bab 15 panda88
Bab 16 ratuslot303
Bab 17 king138 rtp
Bab 18 pinjam online resmi
Bab 19 cara dapat uang di heat up
Bab 20 mos77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3267bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Kehidupan Biasa Kematian

cara pinjam dana di lazada
Kantor Kementerian PUPR di IKN mulai dibangun pada bulan ini
Ilustrasi - Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz/pri.
Kalau terkait groundbreaking di luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPR
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan pembangunan kantor Kementerian PUPR di Nusantara, Kalimantan Timur dimulai pada bulan ini.

"Kalau terkait groundbreakingdi luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPR," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat.

Danis mengatakan,kantor Kementerian PUPR yang dibangun di IKN terdiri dari dua wingyakni wing1 dan wing2, yang berarti terdapat dua paket kontrak di mana untuk paket kontrak wing2 sebesar Rp1,3 triliun dan paket kontrak wing1 sebesar Rp640 miliar.

Pembangunan kantor Kementerian PUPR tersebut ditargetkan selesai secara bertahap pada Agustus dan Desember tahun ini.

"Pada prinsipnya kalau kantor kita sudah ada di Gedung Kemenko yang bersifat sharing office, sedangkan kantor Kementerian PUPR yang dibangun sebagai pendukung," ujar Danis.

Pembangunan kantor Kementerian PUPR di IKN tersebut berlokasi dekat dengan kawasan Istana Negara.

"Presiden RI mengatakan bahwa pada Februari ini akan ada groundbreaking, tapi untuk saat ini tanggal berapanya saya belum mendapatkan kabar lagi," kata Danis.

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan groundbreakingmendatang di IKN diikuti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama sejumlah bank.

menargetkan investasi pada tahun ini sebesar Rp100 triliun, investasi tersebut bisa publik dan swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.

Sementara total investasi publik dan swasta yang masuk ke IKN dari tahun lalu hingga groundbreakingkeempat pada Januari 2024 sekitar Rp47,5 triliun.

Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreakingdan sekarang berproses.

Baca juga: Kementerian PUPR: Progres 12 tower Rusun ASN di IKN di atas 30 persen
Baca juga: BRIN: IKN kemungkinan besar berlanjut pascapemilu 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

novel tulang debu

hk senin master angka jitu
KPU Belitung: Pemilih antusias ikuti PSU di TPS 001 Desa Air Raya
Antusias masyarakat Belitung mengikuti PSU Pemilu 2024. ANTARA/Kasmono-Apriliansyah.
Belitung (ANTARA) - KPU Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa pemilih antusias mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, Desa Air Raya, Tanjung Pandan.

"Kami melihat partisipasi pemilih yang hadir di PSU TPS 001 Air Raya, Tanjung Pandan cukup tinggi," kata Anggota KPU Belitung, Heri Wibowo di Tanjung Pandan, Minggu.

Menurut dia, sampai pukul 11.30 WIB jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 180 pemilih dari total daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 001 Air Raya sebanyak 277 pemilih (143 perempuan dan 134 laki-laki), dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak delapan pemilih (laki-laki tiga pemilih dan perempuan lima pemilih).

"Artinya tingkat partisipasi pemilih saat ini sudah sampai 50 persen," ujarnya.

Heri optimistis, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di PSU Pilpres 2024 di TPS 001 Desa Air Raya terus meningkat sampai ditutupnya TPS pada pukul 13.00 WIB

"Kami berharap partisipasi pemilih di PSU Pilpres 2024 ini kami harap terus meningkat dan minimal mendekati jumlah partisipasi di Pemilu 14 Februari lalu," katanya.

Heri menyampaikan, guna mengantisipasi terjadinya kesalahan pihaknya telah melakukan evaluasi dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

"Kami upgrade lagi kemarin salahnya di mana kami sampaikan dan saya sendiri berada di sini untuk memastikan agar PSU di sini berjalan sesuai dengan aturan," ujarnya.

Dikatakannya, selain itu, PSU Pilpres 2024 juga dilaksanakan di TPS 006 Desa Kembiri, Kecamatan Membalong terdiri dari sebanyak 225 pemilih terdiri dari 115 orang pemilih laki-laki dan 110 pemilih perempuan, DPTb sebanyak satu orang pemilih laki-laki.

"Sampai saat ini kami pastikan pelaksanaan PSU Pilpres 2024 di dua TPS Kabupaten Belitung berjalan lancar," katanya.

Baca juga: Bawaslu Belitung kawal PSU Pemilu 2024 di dua TPS
Baca juga: KPU Boyolali gelar serentak PSU Pemilu 2024 di empat TPS

Pewarta: Kasmono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat Generasi Biksu Bunga

macan slot login
Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Siluet Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) memantau proses supervisi (pengawasan dan pemeriksaan) rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan luar biasa komik Amerika

cara pembayaran tagihan kredivo
Din Syamsuddin minta semua pihak tahan diri tidak klaim kemenangan
Arsip foto - Sejumlah pendukung Prabowo Gibran mendengarkan pidato dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 agar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. "Semua pihak terutama ketiga paslon presiden-wakil presiden agar menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan KPU," ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu pada Rabu (14/2) guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ia mendorong agar penghitungan suara oleh KPU dilakukan secara terbuka dan transparan. KPU harus memasukkan data dengan seksama dan akurat berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS-TPS. "Kesalahan pemasukan data (data entry) yang diakui oleh KPU di media massa, demi pemilu/pilpres damai, jujur dan adil, serta demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini, maka bisa melakukan gugatan melalui proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat

Baca juga: KPU Bali klarifikasi aduan caleg yang jumlah suaranya hilang "Mahkamah Konstitusi membahasnya secara objektif, imparsial dan berkeadilan," kata dia. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. "Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom. Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh KPU. Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya. "Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Baca juga: MPU ajak semua pihak tidak euforia dengan hasil internal

Baca juga: Pakar serukan tunggu hasil pemilu dalam koridor demokrasi

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

lapak123
Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu
Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam banjir di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.

"Kami sudah putuskan hal itu dalam rapat pleno untuk menggelar pemilu lanjutan pada Sabtu (24/2)," kata anggota KPU Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan (PSL).

"PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)," kata dia.

Ia menjelaskan awalnya PSL akan dilakukan pada Minggu (18/2) tapi itu urung dilaksanakan karena logistik tak tersedia.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Menurut dia, permintaan logistik harus diajukan ke KPU RI lalu mereka meminta penyedia memproduksi tapi penyedia tidak mampu memenuhi permintaan dalam tiga hari.

"Logistik itu sebagian besar tidak diproduksi di Jakarta sehingga mereka kesulitan. Kami awalnya usulkan PSL pada Minggu (19/2) tapi terkendala logistik," kata dia.

Menurut dia, pada Sabtu (24/2) merupakan hari libur bagi pegawai dan karyawan sehingga harapannya warga dapat menggunakan hak pilih mereka. 

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan 18 TPS untuk menggelar pemilu lanjutan karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin.

Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut

Ia mengatakan temuan ini menambah data yang dimiliki KPU yang merilis 17 TPS yang melakukan pemilu lanjutan karena logistik rusak akibat banjir pada Rabu (14/2).

Sementara itu, untuk temuan di TPS 27 Pademangan Barat ini karena terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Peramal Tai Chi

batas umur kredivo
Bawaslu RI komitmen awasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024
Arsip foto - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), danPuadi (kanan) foto bersama usai menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU/aa.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan di tingkat kecamatan.

"Sampai nanti selesai di tanggal 20 Maret, ya, untuk seluruh tahapan rekapitulasi ini menjadi tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu," kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat malam.

Lolly menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu, termasuk tahapan rekapitulasi. Oleh sebab itu, dirinya mengaku bahwa Bawaslu telah menyiapkan beragam strategi terbaik.

"Tentu kami menyiapkan berbagai strategi terbaik. Selain melakukan pengawasan secara melekat, kami juga lalu meng-collect (mengumpulkan), mendokumentasi dengan upaya-upaya terbaik, sehingga kalau nanti ada perselisihan berkenaan dengan hasil, kami memiliki basis data yang akurat," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu RI sebut KawalPemilu tunjukkan kesadaran demokrasi meningkat
Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal
Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024