gaswin slot

Karier Pesawat Dandy

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

Basuki Pastikan 4.858 Km Jalan di Jawa Mulus dan Siap Dipakai Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ruas jalan nasional sepanjang 4.858 kilometer (km) di Jawa siap digunakan selamamudikLebaran tahun ini.

Ruas jalan itu terbagi atas Lintas Utara Jawa sepanjang 1.229 km dengan kemantapan 92 persen. Kemudian Lintas Tengah Jawa 1.197 km (mantap 95 persen), Lintas Selatan Jawa 888 km (mantap 97 persen), dan Pantai Selatan Jawa 1.543 km (mantap 93 persen).

"Sedangkan untuk jalan tol di Jawa seperti tahun lalu 1.716 km yang dilengkapi dengan 90 tempat istirahat," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Basuki mengatakan akan ada potensi jalan tol fungsional yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 4,5, dan 6. Tol ini akan mulai beroperasi pada 15 April mendatang.

"Kalau yang sudah operasi baru seksi 4 dan 6 di Malaka dan Dawuan 28,2 km sedangkan nanti seksi 4,5,6 akan dibuka fungsional 15 April. Jadi sudah tembus dari Bandung ke Cirebon," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian titik lainnya adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai antisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak, kata Budi, Kemenhub akan menambah lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dengan total tujuh dermaga di Pelabuhan Merak dan lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan maka  perbandingan volume dengan kapasitas kendaraan tidak akan sampai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan.

Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, ia mengatakan polisi akan dilakukan rekayasa lalu lintas, termasuk dengan menerapkan sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Kemenhub juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil genap selama masa mudik.

"Ganjil genap akan kita pikirkan, saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan perlu ditetapkan atau tidak," kata Budi.

Rahasia seni bela diri

ASDP Gilimanuk Siapkan 49 Kapal Layani Mudik Lebaran******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Balimenyiapkan 49 unit armada kapal untuk angkutan mudik Lebaran 2023.

Manajer Usaha Gilimanuk ASDP Djumadi mengungkapkan kapal itu disiapkan untuk mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

"Untuk armada yang disiapkan ada 49 kapal saat mudik lebaran," kata Djumadi, saat dihubungi Selasa (4/4).

Apabila situasi normal kapal yang standbydi setiap dermaga ada 4 unit kapal dan bila mulai padat nanti yang standby ada 5 kapal per dermaga. Jika sangat padat semua armada akan difungsikan.

Dalam 24 jam bila seluruh kapal difungsikan bisa mengangkut lebih dari 3.500 unit kendaraan pribadi, baikroda dua ataupun kendaraan roda empat.

Selanjutnya, ia memprediksi pemudik mulai memadati Pelabuhan Gilimanuk H-6 sebelum Hari Raya Idulfitri 2023.

"H-6 sudah memadati area pelabuhan, karena pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang dimana memajukan untuk libur nasional. Tapi dari karakteristik tahun per tahun, kebanyakan yang mudik dari masyarakat Jawa yang kerjanya itu menengah ke bawah itu yang mendominasinya," jelasnya.

Sementara, kantong parkir yang disiapkan di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk bisa menampung sekitar 300 hingga 400 kendaraan roda dua maupun roda empat .

"Kalau bus dan truk besar tidak melewati itu dan langsung lurus (ke Pelabuhan Gilimanuk)," ujarnya.

Terkait tiket, tidak ada kenaikan harga lantaran itu mengikuti keputusan Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

"Artinya, selama dari kementerian itu belum berubah, kita tetap. Tidak ada namanya itu hari biasa atau ada event itu ada yang namanya perubahan. Karena itu keputusan menteri, selama (harga) tidak berubah, kita tidak bisa menaikkan atau mengubah," katanya.

Kemudian, ia memprediksi penumpang mudik 2023 naik 23 persen dan kendaraan meningkat 12 persen dibandingkan mudik lebaran 2022.

Tahun lalu, total penumpang yang menyeberang lewat Pelabuhan Gilimanuk mencapai 1.125.732 orang dan kendaraan sebanyak 290.605 unit.

"Kalau sekarang belum ada sepi kondisi. Saya kebetulan di lapangan tidak ada sama sekali kendaraan yang berhenti di area parkir, kendaraan datang langsung masuk, armada tidak ada yang penuh," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau warga yang akan mudik lebaran 2023 berangkat sebelum H-7 untuk menghindari kemacetan maupun kepadatan.

"Jika ingin mudik atau menyeberang ke Jawa, kami mohon supaya sebelum H-7 menyeberang karena kalau sudah mendekati H-6 nantinya akan menumpuk masyarakat yang akan mudik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Puncak Arus Mudik di Jatim Diprediksi 19 April, Waspadai 6 Titik Tol******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi arus mudikLebaran di Jawa Timur akan mencapai puncaknya pada 19 April 2023. Sementara, puncak arus balik terjadi pada 25 April dan 1 Mei 2023.

"Kalau puncak mudik itu 19 April prediksi kami, kalau baliknya ada 2 puncak, 25 April kemudian 1 Mei. 1 Mei kan libur hari buruh itu juga prediksi puncak arus balik," ujar General Manager Representative Office (RO) 3 Jasa Marga Surabaya - Gempol, Dominicus Hari Pratama, Kamis (6/4)

Menurut Hari, karakteristik arus mudik dan balik di Surabaya-Gempol tidak terlalu panjang. Kepadatan akan terjadi saat masa silaturahmi.

Setidaknya tiga titik gerbang tol itu yakni Gerbang Tol (GT) Warugunung, GT Sidoarjo 2, dan GT Kejapanan saat puncak mudik lebaran.

"Sementara arus silaturahmi [saat hari-H Lebaran] titiknya GT Madiun, GT Pandaan, dan GT Singosari. Jadi total semua enam titik," ucapnya.

Hari juga mengatakan volume kendaraan diprediksi meningkat sebesar 6 persen dari mudik lebaran 2022 lalu.

"Kenaikannya tadi 6 persen dari tahun lalu, dari lebaran tahun lalu, cuma sekitar 38 ribu kendaraan di waktu puncak," ungkapnya.

Untuk mengatasi penumpukan kendaraan, perseroan akan mengambil langkah percepatan transaksi saat di pintu gerbang tol.

Salah satunya, perusahaan menambah alat mobile readersebagai percepatan transaksi di beberapa titik gerbang tol.

"Kami menambah mobile reader.Jadi untuk membantu transaksi tol dengan berbagai alat edisi yang portable itu kita menambah 4 alat kemudian di Kejapanan juga sama 4 alat. Jadi harapan kami itu bisa mempercepat," kata Hari.

Selain itu, Jasa Marga juga tengah menyusun rekayasa lalu lintas saat puncak arus mudik maupun arus balik dengan pihak kepolisian.

"Memang tidak seperti kemarinone way, karena sebenarnya one wayitu bagus untuk yang keluar Surabaya tapi yang masuk Surabaya terganggu. Arteri juga masuk semuanya, jadi ada skenario tapi kami lagi disusun dengan pihak polisi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]