cara mencairkan dana di kredivo

Ayah anak itu menempel padaku

KCI Perlu Suntikan Negara untuk Pengadaan KRL hingga 2027******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) tengah berhitung soal anggaran pengadaan rangkaian (trainset) KRL untuk tahun ini hingga 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya pun tak menutup mana untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) jika kelak dana yang dibutuhkan untuk KRL tak cukup.

Meski demikian, jumlah PMN yang diajukan masih dalam proses pengkajian.

Ia melanjutkan hingga saat ini KCI masih mencari skema yang tepat untuk keuangan dalam pengadaan KRL. Hal ini dilakukan agar keuangan KCI dan PT KAI (Persero) sebagai induk usaha tetap terjaga.

Namun, ia menekankan bawah PMN tetap dibutuhkan.

"Dukungan pemerintah terhadap PMN ini memang dibutuhkan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ekosistem produksi dalam negeri juga bisa didukung," kata Anne.

KCI sendiri sudah membuat skema untuk pengadaan KRL hingga 2027.Pertama,mendatangkan tiga trainset baru dari Jepang.

KRL baru ini ditargetkan bisa tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang. Kedua,melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA). Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Ketiga,melakukan retrofit alias modernisasi 19 KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14-15 bulan.

KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Luhut: Eropa Tertinggal 6 Tahun dari China soal Baterai Mobil Listrik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengklaim negara-negara Eropa tertinggal 5-6 tahun dari Chinasoal teknologi pembuatan baterai kendaraan listrik (EV).

Luhut mengungkapkan hal tersebut setelah berkunjung ke Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, riset yang dilakukan oleh China mengenai baterai sangat maju.

Karenanya, ia pun mengajak China untuk berinvestasi dalam pembangunan baterai kendaraan listrik di Tanah Air. Selain China, Luhut juga tak membatasi negara-negara lain untuk berinvestasi, termasuk Eropa.

"Makanya saya bilang sebanyak mungkin orang Indonesia kirim belajar," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi Indonesia bisa menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia pada 2027. Hal ini tak lepas dari cadangan nikel yang merupakan bahan baku pembuat baterai mobil listrik melimpah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berbicara di Mandiri Investment Forum (MIF), Rabu (1/2). Mulanya, Jokowi sempat menyinggung soal hilirisasi untuk ekosistem kendaraan listrik.

"Nantinya ekosistem besar ini dibangun, nikel diintegrasikan dengan tembaga, dengan bauksit, dengan timahnya, karena ini berada di pulau yg berbeda-beda, bisa diintegrasikan dengan menghasilkan EV baterai, litium baterai. Itu saja saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang muncul," ujar Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Dengan modal itu, Jokowi yakin Indonesia bisa menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Ia memperkirakan hal ini akan terealisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik yang kita jadi produsen terbesar mobil listrik terbesar di dunia. Saya enggak tahu nilai tambah yang muncul di angka berapa. Perkiraan saya di 2027-2028, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten, kawal terus," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Ridwan Kamil Ingin Kawasan Rebana Saingi Bodebek******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) bisa menyaingi perkembangan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sismadani mengungkapkan kawasan Rebana punya segitiga emas, yakni Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ia mengutip pesan Ridwan yang mengatakan Jabar harus bisa memaksimalkan potensi tersebut.

"Pimpinan (Bappeda) ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil). Ini sudah ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Bagaimana segitiga emas ini, kalau tidak kita tangkap peluangnya ini sangat-sangat mubazir. Sehingga beliau menugaskan Bappeda membuat konsep pengembangan kawasan Rebana ini," katanya dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Ia menyebut kawasan Rebana bisa menopang kemajuan metropolitan Cirebon. Bahkan, Bappeda menghitung pertumbuhan ekonomi Jabar bakal meroket hingga 7,16 persen pada 2030 mendatang berkat kawasan Rebana ini.

"Dari ketiga metropolitan ini, Bodebek sudah sangat luar biasa berkembang, kemudian metropolitan Bandung. Yang belum adalah metropolitan Cirebon, khususnya yang berada di kawasan utara," tuturnya.

Bappeda juga memproyeksi hidupnya kawasan Rebana akan membuka 4,39 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jabar diramal meningkat 7,77 persen pada 2030 nanti.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyinggung soal melimpahnya kawasan industri di Jawa Barat. Ia menyayangkan jika kawasan industri sebanyak itu tidak terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban.

Arif mengatakan pelabuhan bertaraf internasional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, Patimban menjadi salah satu harapan baru untuk meningkatkan perekonomian di Subang dan sekitarnya.

"Namun, minimnya informasi dapat mengakibatkan kurang terjalinnya sinergi antara pengembangan Pelabuhan Patimban dengan partisipasi masyarakat luas dan kawasan industri di wilayah sekitarnya," jelas Arif.

"Padahal, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki kawasan industri sehingga perlu memperkenalkan keberadaan Pelabuhan Patimban kepada pengelola kawasan maupun industri yang berada di sekitarnya, khususnya di Jawa Barat," tutupnya.

Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Setahun berikutnya, pelabuhan ini dikelola secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Zhong Kui

Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindak tegas pedagang yang menjual Minyakitadengan mekanisme bundling.

Penjualan dengan mekanisme bundlingmerupakan penjualan suatu produk dengan syarat harus membeli produk lainnya. Dalam kasus Minyakita, konsumen yang ingin membeli harus juga membeli barang lain.

Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang mengingatkan jika ada pedagang yang ketahuan melakukan skema bundlingakan dikenakan sanksi tegas.

Adapun sanksi akan diberikan secara bertahap mulai dari pedagang diberikan teguran tertulis hingga izin usaha pedagang akan dicabut.

Aturan pelarangan jual Minyakita dengan mekanisme bundlingtertuang dalam Surat Edaran No 3 Tahun 2023 tentang Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Selain itu, pedagang juga dilarang untuk menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg.

Dalam aturan tersebut juga dikatakan pembelian Minyakita hanya diperbolehkan 10 kg per orang dan per hari.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]