pahlawan4d

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Jurus Ganjar Tarik Minat Anak Muda jadi Petani******

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowomengungkap kiatnya untuk menarik minat anak muda menjadi petani jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Kiat ia lontarkan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Ia mengatakan menarik minat anak muda bisa dilakukan salah satunya dengan menerapkan modernisasi pertanian. Hal itu bisa dilakukan dengan mengajak anak muda dan melatih mereka hingga mencapai sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Ia mengatakan pernah bertanya ke beberapa anak muda soal keinginan menjadi petani. Jawaban mereka beragam.

"Satu, ideologis. 'Kami akan melakukan karena kami akan tahan dan daulat.' Tapi yang lain, 'Pak, enggak menjanjikan, lebih baik jadi pegawai di Kadin', gitu. Enggak mau dia," ujar Ganjar dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (11/1).

Maka itu, menurut Ganjar, anak-anak muda harus diberikan insentif berupa pelatihan dan teknologi yang memudahkan mereka.

"Maka insentif mesti diberikan. Dengan cara itu anak muda, saya tanya 'Kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau peternak?', 'Bau kotor' tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologi, 'Pak kasih kami pelatihan dan teknologi pak, mudahkan," ujarnya lebih lanjut.

"Ada akademisi, ada businessman, ada government.Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan, dapat pak," sambungnya.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen petani berusia di atas 60 tahun.

Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. Sebanyak 59 persen petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektare.

Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Ganjar Janji Kembalikan Bekraf Jika Terpilih pada Pilpres 2024******

Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji bakal mengembalikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi lembaga pemerintah non-kementerian jika dirinya terpilih pada Pilpres 2024.

Keputusan itu diambil Ganjar setelah mendengar aspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif yang meminta agar Bekraf kembali hadir seperti dulu.

"Ini juga masukan dari banyak pihak agar dihidupkan kembali badan ekonomi kreatif. Saya kira kalau itu menjadi sebuah masukan, dan menurut para pelaku itu penting, yakita hidupkan lagi," kata Ganjar di Wisma Serbaguna Gelora, Jakarta, Senin (8/1) malam.

Ia menilai, Bekraf dapat menjadi lembaga untuk merespons kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, Ganjar yakin Bekraf dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dicontohkan tadi, ada mahasiswa tadi yang kuliah di Korea Selatan, dia menunjukkan bahwa ini bisa menghasilkan kekuatan ekonomi yang dahsyat dan saya juga sangat percaya itu karena saya bertemu dengan semua pelakunya," ujar dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja I melahirkan Bekraf sebagai lembaga pemerintah non-kementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Taun 2015.

Namun, Bekraf dilebur kembali dalam Kemenparekraf di era Kabinet Indonesia Maju yang terbentuk tahun 2019 lalu.

Strategi Nanchen

Kejutan Akhir Tahun, Transmart Full Day Sale Tebar Diskon 2 Hari!******

Kejutan akhir tahun dari Transmart. Di penghujung tahun 2023 ini, Transmart Full Day Sale akan digelar pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12) di seluruh gerai se-Indonesia.

Ada hujan diskon di Transmart Full Day Sale kali ini. Transmart kasih diskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen.

Lihat Juga : Puas Belanja Kebutuhan Akhir Tahun saat Diskon Gede-gedean Transmart

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Pesta diskon ini dimulai dari jam toko buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh Transmart se-Indonesia.

Jangan lupa ke Transmart besok dan nikmati diskon gede-gedeannya, ya!

Naruto: Aktor Terbaik

Bulog Sebut Beras Impor Sisa 2023 Bakal Masuk Sebelum Panen Raya******

Manajer Humas dan Kelembagaan PerumBulog Tomi Wijaya menyebutberas impor sisa 2023 bakal masuk ke Indonesia sebelum musim panen raya.

Tomi mengatakan sejak diberikan penugasan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bulog langsung memproses masuknya beras impor itu.

"Sebagian besar sudah masuk, hanya sisa sedikit dalam perjalanan yang baru dikontrak akhir tahun lalu," kata Tomi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/1).

"Sisa dalam perjalanan diperkirakan akan masuk semua bulan Februari, artinya sebelum panen raya," lanjut dia.

Musim panen raya pertama tahun ini kemungkinan paling cepat pada April mendatang. Namun bisa jadi mundur ke Mei-Juni 2024.

Terkait dengan itu, Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India untuk 2024.

"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul terkait dengan pembaruan informasi dari pihak narasumber.

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus